Penilaian itu disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang berlangsung pada 25 Februari 2026 dan hasilnya dipublikasikan pada 3 Maret 2026.

Di saat yang sama, OJK menjatuhkan sanksi administratif senilai lebih dari Rp23 miliar kepada puluhan pihak yang melanggar ketentuan pasar modal.

Secara global, perekonomian masih menunjukkan kinerja yang relatif solid, ditopang oleh penguatan manufaktur dan pemulihan keyakinan konsumen.

Baca Juga : OJK Kalteng Tekankan Percepatan Akses Keuangan sebagai Kunci Pembangunan Daerah

Namun, eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat menjadi risiko penurunan yang berpotensi mengguncang pasar keuangan dunia.

Perekonomian AS sendiri hanya tumbuh 1,4 persen secara kuartalan pada kuartal IV 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen, dipengaruhi oleh government shutdown dan pelemahan konsumsi.

Kondisi ini mendorong ekspektasi bahwa kebijakan suku bunga akan bertahan tinggi lebih lama (higher for longer).

Di Asia, Tiongkok masih menghadapi tekanan permintaan domestik akibat berlanjutnya krisis sektor properti.

Sementara Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,39 persen secara tahunan pada kuartal IV 2025, sehingga sepanjang 2025 ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen.

The post OJK Jatuhkan Sanksi Rp23 Miliar kepada 33 Pihak Pelanggar Pasar Modal appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Program Kerja TPAKD

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Eka Hapakat (AEH) Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (31/10/2025).

Hal ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar TPAKD kabupaten/kota se-Kalteng dalam rangka memperluas akses keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah Kalteng.

Mewakili Sekda Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar instansi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan arah kebijakan TPAKD yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menerangkan, melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD kabupaten/kota dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga : 29 Orang TPAKD Dikukuhkan Wabup Gumas

Yuas juga menegaskan, Pemprov Kalteng berkomitmen mendukung keberlanjutan program TPAKD.

“Dukungan tersebut bermaksud sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif,” tutupnya. [Red]

The post Coaching Clinic TPAKD Triwulan III Digelar, Pemprov Kalteng Pertegas Komitmen Inklusi Keuangan appeared first on Kalteng Today.

“Di satu sisi, kemajuan ini membawa efisiensi bagi industri jasa keuangan, namun di sisi lain turut membuka peluang munculnya modus kejahatan baru, seperti penipuan investasi, pencucian uang, hingga kejahatan siber,” katanya dalam pembukaan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Rabu (20/8/2025), di Hotel Bahalap Palangka Raya.

Baca Juga : Bekuk Dua Pria Pelaku Hipnotis Gendam Dengan Modus Pengobatan Penyakit

Ia menyebutkan, sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas industri jasa keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Hingga Juni 2025, Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) Kalteng telah menerima 67 pengaduan masyarakat,” bebernya.

Pengaduan tersebut menurutnya terdiri dari 10 kasus investasi ilegal dan 57 kasus pinjaman online ilegal. Sementara itu, berdasarkan data pengaduan konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan hingga Agustus 2025, tercatat 160 aduan.

“Permasalahan tertinggi meliputi perilaku petugas penagihan, sistem layanan informasi keuangan, serta maraknya penipuan eksternal seperti pembobolan rekening, pencurian data kartu debit/kredit (skimming), dan serangan kejahatan siber,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengungkapkan, sangat dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan serta kepolisian.

Baca Juga : Modus Baru Judi Online, Ini Kata Kepala Diskominfo Palangka Raya

“Edukasi dan perlindungan kepada masyarakat harus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan tetap terjaga,” tutupnya.

Untuk diketahui, sosialisasi tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemprov Kalteng bersama OJK. [Red]

The post Pemprov Kalteng–OJK Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Modus Kejahatan Keuangan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Bank Kalteng Penuhi Persyaratan OJK

Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang digelar bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait norma-norma tindak pidana di sektor jasa keuangan serta memperkuat koordinasi antara OJK, kejaksaan, dan kepolisian.

“Hingga Juli 2025, tercatat 156 perkara tindak pidana jasa keuangan di seluruh wilayah telah mencapai tahap P21, dan sebanyak 132 perkara sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah),” katanya, Rabu (20/8/2025).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, menekankan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, proses penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan harus sejalan dengan penegak hukum lain dalam bingkai integrated criminal justice system (ICJS).

Baca Juga : Ketua DPRD Apresiasi Hibahkan Tanah dan Bangunan Pemprov Kalteng ke OJK Kalteng

“Artinya, ada keterpaduan antara penyidik OJK dengan penyidik tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara, termasuk perbankan,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman aparat penegak hukum semakin kuat dalam mencegah tindak pidana jasa keuangan. Selain itu, lembaga jasa keuangan diingatkan agar selalu mengedepankan kepercayaan konsumen sebagai pondasi utama menjaga stabilitas industri. [Red]

The post OJK Kuatkan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Cegah Tindak Pidana Jasa Keuangan appeared first on Kalteng Today.

Disampaikan Hera, tingkat inklusi keuangan di daerah diharapkan dapat meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan, sehingga membuka basis ekonomi baru.

Baca Juga :  BIK Akan Mendukung Target Inklusi Keuangan Tahun 2023

Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri jelasnya, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah.

“Kegiatan hari ini adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Karena itu Pemko Palangka Raya, OJK, serta seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK, dapat berkolaborasi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ucapnya.

Di sisi lain lanjut Hera, kegiatan Puncak BIK dengan tema ‘Akses Keuangan Inklusif Wujudkan Masyarakat Produktif’, diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen menyongsong Indonesia Emas 2045.

Baca Juga :  Terapkan TOT Untuk Lingkup Pendidikan

Hal itu mengingat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan dianggap sebagai tanggung jawab bersama (collective responsibility), yang tidak hanya melibatkan OJK dan otoritas, tetapi juga seluruh pihak terkait.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Palangka Raya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tukasnya. [Red]

The post Pemko Dukung Perluas Akses Masyarakat Terhadap Produk dan Layanan Keuangan appeared first on Kalteng Today.

Padahal, pihak Bank Kalteng cabang Kasongan sempat berjanji membayarkannya di periode September 2024.

” Seharusnya ada kejelasan dari pihak bank pembangunan daerah tersebut terkait pembayaran dividen hasil penyertaan modal tahun 2023 silam,” Kata Asisten II Setda Katingan, Eka Suryadilaga, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga :  Bank Kalteng Penuhi Persyaratan OJK

Ia menyebutkan, pihaknya masih menunggu pembayaran dividen tahun tersebut.

Padahal, nilai dividen itu bisa berdampak kepada pendapatan asli daerah dan membantu pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan yang ada.

” Nilainya cukup besar. Bahkan, tiga miliar ini jika digunakan manfaat dan dampaknya banyak sekali, ” Bebernya.

Sebelumnya, penjelasan dari pihak Bank Kalteng terkait penyertaan modal untuk tahun 2022 tidak dibayarkan karena menjadi modal yang ditanamkan dan disepakati oleh semua pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Dividen yang tidak dibayarkan tersebut ditahan menjadi modal untuk mengejar syarat dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jika modal Bank Kalteng tidak mencapai Rp 3 Triliun maka akan menjadi turun status ke bank perkreditan rakyat (BPR).

Diakuinya, dari informasi yang diterima pihak pemerintah daerah PT Bank Kalteng akan mengupayakan pada akhir September 2024 bisa diselesaikan.

Baca Juga :  Parah, Dua Tahun Bank Kalteng Cabang Kasongan Tak Bagikan Dividen

“ Semoga akhir bulan ini bisa dibayarkan. Sejak berdirinya Kabupaten Katingan, kerjasama dengan PT Bank Kalteng sudah berjalan dan terjalin. Namun, karena adanya keterlambatan pembayaran dividen tersebut maka pihak PT Bank Kalteng harus menjaga kepercayaan, ” Pungkasnya.

Kendati demikian, menyangkut kepercayaan dari pemerintah daerah sebetulnya wajib diperhatikan dan dicermati. Sehingga, betul-betul  direalisasikan.  [Red]

The post Pertanyakan Janji Pembayaran Dividen appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertempat Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu (7/8/2024) kemarin.

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng, Asisten Ekbang Sri Widanarni menyampaikan, Pemprov Kalteng menyambut baik atas terlaksananya Pengukuhan dan Rapat Koordinasi Satgas PASTI tersebut.

Baca Juga : Cegah Ilegal Fishing, Perketat Pengawasan

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat dan mengefektifkan tugas Satgas dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah,” ucap Asisten Ekbang.

Keberadaan Satgas ini, menurutnya merupakan salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di bidang keuangan.

“Utamanya dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal yang semakin marak,” ujarnya.

Aktivitas keuangan ilegal tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi daerah bahkan nasional.

Oleh karena itu, menurutnya Pemprov Kalteng memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pembentukan Satgas ini.

“Sinergi dan kolaborasi antar instansi sangat penting, untuk memastikan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” tambahnya.

Pihaknya mengharapkan, melalui rakor tersebut, tersusun langkah-langkah konkret dan strategi yang tepat, untuk memberantas praktik-praktik ilegal di bidang keuangan.

Baca Juga : Bea Cukai Musnahkan Ribuan Rokok dan Minuman Ilegal

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar mereka lebih waspada dan terlindungi dari tawaran investasi bodong dan produk keuangan ilegal lainnya.

“Mari kita berkomitmen bersama untuk menjalankan tugas ini dengan penuh integritas dan dedikasi,” ucapnya.

Pihaknya juga meyakini, dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, dapat menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terpercaya di Kalteng. [Red]

The post Pemprov Kalteng Ikut Aktif Upayakan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal appeared first on Kalteng Today.

” Saya berbagai narasumber yang telah berkenan dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga dalam kegiatan ini dapat memberikan ilmu dan keahlian kepada para guru tingkat SMA dan SMP di Kabupaten Katingan dan terima kasih kepada OJK provinsi Kalimantan Tengah dan para narasumber agar kiranya sudi untuk membagikan ilmu dan keahliannya kepada rekan-rekan guru yang hadir dan mengikuti acara ini,” Katanya, Minggu (28/7/2024).

Baca Juga : Hasan Busyairi : Pemerataan Kualitas dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Penting di Lakukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, lembaga ini merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan Lainnya,

” Fungsinya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan derivatif, serta koperasi yang akan beralih sebagian pengawasannya ke OJK, serta melindungi konsumen dan atau masyarakat di sektor jasa keuangan,” Jelasnya.

Baca Juga : Disdik Kalteng Dorong Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menurutnya, sasaran dalam agenda ini mengarah kepada peran guru yang menjadi garda terdepan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan. Terutama penerapannya dalam pengaplikasian bagi sekolah dan para pelajar.

” Melalui edukasi keuangan yang tepat, diharapkan para pelajar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Terutama dalam mengelola keuangan dengan bijak dan mencapai tujuan finansial mereka di masa depan,” Pungkasnya. [Red]

The post Terapkan TOT Untuk Lingkup Pendidikan appeared first on Kalteng Today.

Hibah tersebut yakni berupa tanah dan bangunan. Dan, hal tersebut menurut Wiyatno merupakan langkah yang baik dan bentuk kerja sama antara Pemda dan lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di sektor keuangan.

“Adanya hibah aset ini kita harap OJK dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan,” katanya kepada awak media, Rabu (6/3).

Ia menyebutkan, hibah aset tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi OJK Kalteng dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap kegiatan keuangan di daerah.

Baca Juga : Profil dan Nama Anggota DPRD Kalteng di Gunakan Oknum Tidak Bertanggungjawab di Medsos

“Kita juga berharap OJK dapat selalu mendukung program Pemprov Kalteng terutama pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan aset yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” terangnya.

Sebelumnya, Wiyatno turut menghadiri kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang milik Pemprov Kalteng kepada OJK, Selasa Kemarin, 5 Maret 2024 lalu.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo bersama dengan Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar di Gedung OJK l, Menara Radius Prawiro, Jakarta. [Red]

The post Ketua DPRD Apresiasi Hibahkan Tanah dan Bangunan Pemprov Kalteng ke OJK Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Perihal tersebut tentu menjadi salah satu faktor untuk mudahnya masyarakat tertipu dari berbagai modus penipuan digital, karena pemahaman dan pengetahuan akan literasi digital dan literasi keuangan menjadi kunci untuk menghindari terjadinya penipuan digital.

“Belakangan ini, muncul berbagai modus penipuan digital yang semakin canggih dan banyak masyarakat yang mudah terjebak. Penting bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya, tergoda, atau terjebak. Sebelum melakukan transaksi atau mempercayai suatu informasi, ada baiknya mencari tahu informasi dan kebenarannya terlebih dahulu,” imbuhnya, Kamis (22/2/2024).

Dia menambahkan, upaya penguatan mitigasi literasi digital dan keuangan sudah sering dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait seperti perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga : Masyarakat Diajak Tangkal Konten Negatif Dengan Literasi Digital

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami mana sumber pembiayaan yang memiliki izin dari pemerintah. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online yang sebenarnya tidak memiliki izin.

Oleh karena itu, Rahmat berharap pemerintah dan pihak terkait terus melakukan upaya penguatan dan mengkomunikasikan mitigasi literasi digital dan literasi keuangan kepada semua lapisan masyarakat.

“Dalam sosialisasi sendiri penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami masyarakat, termasuk dengan menggunakan bahasa daerah setempat,”tambahnya.

Pemahaman literasi digital dan literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat membuka mata dan telinga mereka terhadap lingkungan digital yang berkembang pesat. Dengan pemahaman yang baik dan kritis, masyarakat dapat dengan mudah menghindari terjebak dalam aksi penipuan digital yang semakin canggih. [Red]

The post Masyarakat Perlu Diberikan Literasi Digital dan Keuangan Guna Menghindari Penipuan Digital appeared first on Kalteng Today.

“Jangan tergiur dengan kemudahan dan kecepatan pencairan dana karena bisa jadi kebiasaan buruk,” Subandi, Jumat (17/11/2023).

Baca Juga :  Satgas Temukan Lagi 434 Pinjol Ilegal

Menurut Subandi, selain kewaspadaan dari masyarakat, peran pemerintah juga dirasa perlu untuk memberikan keamanan agar tidak ada yang terjerat investasi bodong dan pinjol. Salah satunya melalui sosialisasi agar masyarakat peka dan jeli terhadap potensi atau dampak buruknya.

“Melalui pemahaman dan manajemen keuangan yang baik maka akan menghindari dari resiko terjerat pinjol,” ujarnya.

Hal serupa juga dia harapkan dapat dipahami oleh generasi milenial. Dengan memanajemen keuangannya dengan lebih baik, menghindari masalah terjebak dalam hutang atau pinjaman online.

“Kota harap OJK juga terus aktif memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat karena sebagai lembaga yang mengawasi semua kegiatan keuangan,” terangnya.

Baca Juga :  Waspada Investasi Bodong Ini Saran Legislator

Pemahaman tentang investasi yang tepat, lanjut Subando, maka dapat menghindari masyarakat dari resiko keuangan yang tidak diinginkan. Pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya investasi bodong dan pinjol.

“Kami harap masyarakat tidak mudah tertipu dan melaporkan jika ada yang mencurigakan,” tandasnya. [Red]

The post Waspadai Investasi Bodong dan Pinjol appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan yang mengusung tema “Literasi Keuangan Terpadu Asuransi Astra Cerdas Mengelola Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera (LENTERA)” ini, diselenggarakan di GPU Tambun Bungai Palangka Raya, Kamis (12/10).

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyampaikan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan agenda tahunan dalam rangka mendukung target inklusi keuangan tahun 2023 sebesar 90%, sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Baca Juga :  Tingkatkan Minat Literasi, PLN Hadirkan Pojok Baca Digital

“Bulan Oktober ditetapkan sebagai BIK, dimana masyarakat dapat mengakses serta memperoleh pengetahuan baru yang seluas-luasnya mengenai industri jasa keuangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, tujuan dari penetapan BIK adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan, dengan harapan ke depan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Pihaknya menyampaikan, akses keuangan merupakan garda terdepan bagi penggerak ekonomi di suatu daerah dan dengan adanya akses keuangan yang tersedia luas, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan produk serta layanan jasa keuangan secara optimal dalam mengelola keuangan sesuai kebutuhan.

“Untuk mencegah terjadinya modus kejahatan digital di masyarakat, Pemprov Kalteng akan berperan aktif dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, diantaranya OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan, untuk mendorong literasi keuangan dengan berbagai program, seperti edukasi produk dan layanan jasa keuangan untuk mengurangi dampak negatif era digitalisasi,” terangnya.

Baca Juga :  Dewan Minta Sosialisasi Literasi Digital Bagi Masyarakat Ditingkatkan

Ia kembali menuturkan, kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan dalam rangka implementasi BIK Tahun 2023 ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat pada sektor jasa keuangan agar terwujud masyarakat well literate, yang paham produk jasa keuangan dan inklusi keuangan meningkat.

“Masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat, sehingga tidak mudah terkena modus kejahatan digital. Dan, besar harapan saya, kerja sama yang baik dapat terus berjalan antara Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan,” jelasnya.

Hal ini menurutnya lagi, baik melalui berbagai kegiatan edukasi maupun melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat program pemulihan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya Kalteng Makin BERKAH.

Baca Juga :  OJK Tangkap RH, Pelaku Asuransi Ilegal di Pekanbaru

Sementara itu, Direktur Asuransi Astra Adi Sepiarso menyampaikan BIK adalah momen dimana pemerintah melalui OJK menggerakkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan untuk bersama-sama melakukan aktivasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui indeks literasi keuangan di Kalimantan Tengah tahun 2022 masih berada di bawah indeks literasi keuangan Nasional. Kami berharap kegiatan hari ini dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kalteng,” tuturnya.

Kegiatan ini juga, ditambahkannya yakni dirangkaikan dengan Bazar UMKM dan penyerahan beasiswa pendidikan kepada 25 mahasiswa dari delapan perguruan tinggi di Palangka Raya, serta penyerahan bantuan modal usaha senilai total 100 juta rupiah kepada 50 pegiat UMKM.[Red]

The post BIK Akan Mendukung Target Inklusi Keuangan Tahun 2023 appeared first on Kalteng Today.

RH adalah Agen Asuransi dan marketing freelance di pialang asuransi yang tak berizin, dari CV Duta Asuransi Indonesia (CV DAI)

Dalam keterangan tertulis OJK menyebutkan, Kasus ini bermula pada 6 April 2022 Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (DPJK) menerima pelimpahan perkara CV DAI dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Perkara yang dilimpahkan terkait adanya indikasi Dugaan Tindak Pidana Perasuransian yang terjadi di CV DAI pada tahun 2019 sampai dengan 2020, dengan cara menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi tanpa izin.

Atas pelanggaran itu pelaku diancam penjara paling lama 10 tahun dan/atau melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi (pasal 78) dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Baca Juga :  Tegur Aksi Panen Ilegal, Pria Ini Tewas Dikeroyok

Kemudian Menindaklanjuti pelimpahan perkara tersebut DPJK menerbitkan tiga SPRINDIK dengan tersangka MAW (General Manager), RH (Agen Asuransi dan marketing freelance), dan BN (Agen Asuransi dan marketing freelance).

“Pada 22 November 2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) atas ketiga perkara tersebut,”jelas OJK dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/9/2023).

Tersangka MAW dan RH melakukan pengajuan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan tersangka, namun Hakim menolak permohonannya.

Kemudian pada 16 Mei 2023, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap-2) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Dalam proses tahap-2 tersebut telah diserahkan tersangka Sdr. MAW dan Sdr. BN sedangkan tersangka Sdr. RH tidak memenuhi panggilan penyidik,”terang OJK

Baca Juga :  Kehadiran 2 ADK Baru Perkuat Kewenangan, Tugas dan Fungsi OJK

Selanjutnya OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Korwas PPNS untuk melakukan upaya penangkapan namun tidak berhasil.

Tersangka RH dimintakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Proses pencarian melibatkan Reserse Mobile (Resmob) Bareskrim Polri dan juga Penyidik Polri kewilayahan.[Red]

The post OJK Tangkap RH, Pelaku Asuransi Ilegal di Pekanbaru appeared first on Kalteng Today.

Dikatakannya, BI Checking merupakan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis untuk mengecek riwayat kredit seseorang.

Baca Juga : BI Luncurkan Fitur Baru QRIS, Ini 3 Keuntunganya

Aturan ini merupakan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sehingga regulasi ini bersifat teknis bukan seperti undang-undang. Perlu kiranya batasan-batasan khusus bagi UMKM yang ingin meminjam dengan jumlah kecil,” katanya, Minggu, 247 Agustus 2023.

Politisi PAN itu berharap ke depannya ada batasan dalam regulasi BI Checking untuk memudahkan dan melindungi masyarakat.

“Misalnya kalau pinjaman di atas Rp 200 juta atau mungkin di atas satu miliar baru itu membutuhkan BI checking,” ucapnya.

Baca Juga : DPKUKMP Kota Palangka Raya Sosialisasikan QRIS Code di Taman Kuliner Tunggal Sangumang

Sementara, BI Checking jangan diterapkan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya bagi masyarakat yang ingin kredit rumah sehat yang harganya Rp 125 juta atau Rp.150 juta.

“Nanti mau dapat kredit KUR BI Checking, kredit UMKM BI Checking. Itu sama saja seperti tidak niat memberikan pinjaman,” pungkasnya.[Red]

The post Dukung UMKM Maju, Perlu Adanya Batasan Dalam BI Checking appeared first on Kalteng Today.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan, 2 ADK yang dilantik itu adalah Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tugas ADK Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab.

Baca Juga :  OJK Kalteng: Masyarakat Harus Jeli Memastikan Keaslian Bukti Transfer Rekening Bank

“Dia akan mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pengawasan, perizinan, pengaturan, pemeriksaan khusus serta mengembangkan arahan, strategi, kebijakan bidang IAKD,”jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8/2023).

Dipaparkannya, ruang lingkup bidang IAKD mencakup antara lain Inovasi teknologi dalam penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan penyelesaian transaksi surat berharga.

“ Selain itu juga mencakup inovasi teknologi dalam pengelolaan risiko, penanganan klaim, distribusi dan penjualan serta inovasi teknologi dalam penghimpunan dan atau penyaluran dana,”ujar Aman.

Baca Juga :  Peringati Satu Dasawarsa OJK, 200 Warga Palangka Raya di Vaksinasi Covid-19

Kemudian tugas ADK Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) memiliki tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pengawasan, perizinan, pengaturan, pemeriksaan khusus.

“Dia juga punya tugas lain yakni mengembangkan arahan, strategi, kebijakan, pelaksanaan quality assurance dan pengelolaan dan penyediaan sistem informasi pengawasan dan perizinan serta surveillance dan protokol manajemen krisis perusahaan di sektor PVML baik konvensional dan syariah,”papar Aman Santosa[Red]

The post Kehadiran 2 ADK Baru Perkuat Kewenangan, Tugas dan Fungsi OJK appeared first on Kalteng Today.

Dimana kegiatan tersebut bertempat di Ballroom Kahayan 1, Swiss-bell Hotel Danum Palangka Raya, Kamis (22/6/2023) malam.

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno, turut hadir Kadis Koperasi dan UKM Kalteng Norhani, Ketua Komisi III DPRD Prov. Kalteng membidangi Kesejahteraan Rakyat Siti Nafsiah, serta Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy

Baca Juga :  UKM Mesti Diperhatikan Pemda Gumas

Gubernur Kalteng dalam sambutan singkatnya yang dibacakan oleh Asisten Ekbang Leonard S. Ampung mengatakan, keberadaan creative hub di Kalteng menjadi simpul pelaku ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menampung berbagai ide kreatif.

Selain itu diharapkan dapat membangun dan meningkatkan kegiatan bagi para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri, yang akan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis.

Terlebih lagi dengan keberadaan pengurus GEKRAFS dapat lebih menguatkan simpul-simpul kreatif di Kalteng khususnya dan Indonesia pada umumnya, guna menciptakan peluang lapangan kerja baru demi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Nusantara.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar seluruh anggota yang tergabung di dalamnya mampu bergerak selaras, memanfaatkan potensi, bersama untuk memajukan sektor ekonomi kreatif yang ada di daerah kita,” ujarnya.

Pihaknya menerangkan, sektor ekonomi kreatif di Bumi Tambun Bungai ini memang memiliki berbagai tantangan serta hambatan, namun semua tantangan dan hambatan tersebut tentunya harus bisa dijadikan sebagai peluang.

Peran GEKRAFS diharapkan bisa mendukung, membina, dan memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif agar bisa lebih maju dan sejahtera serta mampu bersaing di dunia global.

“Dengan berbagai potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, saya yakin dan percaya produk ekonomi kreatif dapat dikembangkan, bahkan produk ekonomi kreatif kita dari segi kualitas tidak kalah dengan produk-produk daerah lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  DPKUKMP Kota Palangka Raya Sosialisasikan QRIS Code di Taman Kuliner Tunggal Sangumang

Lebih lanjut ia menambahkan, dalam kesempatan ini kami mengajak pengurus GEKRAFS untuk memperkuat komitmen, sinergi dan kolaborasi, dalam memajukan serta mengembangkan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan pelaku ekraf kita. Jika pelaku ekraf dan UKM kita maju, tentunya ekonomi akan tumbuh dan masyarakat menjadi tangguh serta sejahtera.

“Bekerjalah dengan sepenuh hati untuk mengayomi pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah, dan memperkuat peran strategis GEKRAFS sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan perekonomian, demi mendukung terwujudnya Kalteng Makin BERKAH untuk Indonesia Maju,” tutupnya. [Red]

The post Pemprov Kalteng Harapkan DPW GEKRAFS Mampu Turut Perkuat Simpul Ekonomi Daerah appeared first on Kalteng Today.

“Saya mengapresiasi dukungan dari Legislatif dan Eksekutif untuk Bank Kalteng agar memenuhi setoran modal ke OJK Kalteng yang harus diselesaikan sampai tahun 2024,”ucap Kepala Bank Kalteng Kuala Kapuas Sventry T Silay,Senin 12 Juni 2023.

Ia menyampaikan,nominal yang harus disampaikan kepada pihak otoritas jasa keuangan paling lambat tahun 2024 sebesar Rp 3 Triliun.Tentu merupakan kerja keras dari seluruh pemegang saham.Sehingga kedepan Bank Kalteng semakin maju dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalteng pada umumnya terkhusus masyarakat Kabupaten Kapuas.

Baca Juga :  BPD dan Kades Harus Menjalankan Visi yang Selaras

“Dengan kerja keras ini,kita bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah,”terangnya.

Ia menjelaskan,apabila Bank Kalteng tidak bisa memenuhi persyaratan dari OJK tentu great dari Bank Kalteng akan turun menjadi bank pengkreditan rakyat.Tentu akan berdampak pada pelayanan umum layaknya perbankkan yang lain selama ini dirasakan dan tidak bisa lagi membantu menyediakan memberikan fasilitas umum.

” Memang ada solusi yang lain bekerja sama dengan pihak perbankkan yang lain.Tetapi opsi itu tidak bisa kita lakukan karena bank Kalteng milik pemerintah daerah,”terangnya.

Ditambahkan Sventry,bank Kalteng merupakan identitas daerah yang membantu kemajuan daerah.Hal ini pun sama dengan Bank Kalteng lainnya.Mungkin untuk daerah yang maju pertumbuhan ekonomi dan PAD yang meningkat tidak masalah tetapi daerah yang lambat pertumbuhan ekonomi tentu sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan.

“Apa bila tidak bisa tercapai target tersebut bekerja sama dengan bank lain tentu Bank Kalteng tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena manajemen sudah ada pihak pihak lain yang berinvestasi,”ujarnya.

Baca Juga :  BPD Diharapkan Mampu Menjadi Wakil Rakyat Tingkat Desa yang Berkualitas dan Berintegritas

Ia berharap,bantuan dari Pemerintah daerah untuk membantu Bank Kalteng untuk memenuhi persyaratan tersebut karena yang punya kuasa adalah pemerintah di Seluruh Kalteng dan bank daerah ini tetap eksis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap,bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah sehingga Bank Kalteng bisa eksis dan sejajar dengan Bank BUMN,”tutupnya. [Red]

The post BPD Kalteng Harapkan Bantuan Permodalan Dari Pemkab Kapuas appeared first on Kalteng Today.

penegasan itu dikatakannya setelah Menyikapi Menyikapi penipuan dengan mengatasnamakan Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencairan dana hibah keagamaan dengan modus mengirimkan bukti transfer palsu.

Baca Juga :  Warga Jangan Mudah Tergiur Tawaran Investasi Online

“Kami menghimbau kepada Masyarakat agar selalu waspada terhadap segala bentuk transaksi yang mencurigakan,” Ujar Otto, Jumat(9/6/2023).

Hal yang mencurigakan itu termasuk jika ada yang meminta kembali uang yang telah ditransfer, setelah memperlihatkan bukti transfer palsu atas dana yang dikirim ke rekening tertentu.

Baca Juga :  Waspada! Penipuan Berkedok Surat Tilang Elektronik

“Kami berharap Masyarakat dapat lebih jeli dan kritis dalam memastikan keaslian bukti transfer yang diberikan oleh siapapun. Termasuk untuk tidak terlalu gegabah dengan cepat mengirimkan uang kepada siapapun, tanpa meneliti keaslian bukti transfer tersebut dan memastikan transaksi yang terjadi disertai dengan penyesuaian saldo rekening” jelas Otto Fitriandy.

Berikut ciri-ciri bentuk bukti transfer palsu :
1. Bukti screenshot transfer
a. Font berbeda dengan bukti transfer resmi
b. Tulisan tidak rapi atau berantakan
c. Posisi dari tulisan tidak simetris
d. Terdapat perbedaan ketebalan dari tulisan.
Bukti transfer berupa file APK atau bentuk format file selain gambar
a. Meminta akses untuk memasangkan aplikasi dan meminta akses beberapa bagian seperti penyimpanan, gallery, dsb
b. Dapat menguras seluruh data pada telepon seluler.

Berikut cara mengantisipasinya :

1. Selalu waspada dan meneliti keaslian bukti transfer
2. Cek saldo dan mutasi rekening untuk memastikan terjadinya transaksi
3. Aktifkan fitur SMS Banking untuk notifikasi transaksi
4. Hubungi call centre bank yang bersangkutan jika merasa mendapatkan bukti transfer palsu
5. Jangan memberikan akses dan melakukan pemasangan kepada aplikasi yang tidak terdaftar. [Red]

The post OJK Kalteng: Masyarakat Harus Jeli Memastikan Keaslian Bukti Transfer Rekening Bank appeared first on Kalteng Today.

Seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk dan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) termasuk Provinsi Kallimantan Tengah (Prov. Kalteng) pada tahun 2022.

Hal ini merupakan langkah baik yang patut diapresiasi kepada semua pemimpin daerah, sehingga komitmen untuk mewujudkan akses keuangan yang luas di Prov. Kalteng dapat terwujud. ucapnya

Baca Juga :  OJK – Pemko Palangka Raya Bentuk TPAKD Untuk Dorong Ekonomi Daerah

“Mengawali tahun 2023, masing-masing TPKAD di daerah diminta untuk menetapkan dan menyampaikan paling tidak satu program kerja TPKAD melalui SiTPAKD agar dapat dilakukan Monev keberlangsungan dan realisasinya setiap triwulan.

Seiring dengan berjalannya waktu, apabila TPKAD memiliki usulan program kerja tambahan, dapat disampaikan dan diajukan lagi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SiTPAKD sehingga nantinya masing-masing TPKAD di Prov. Kalteng mempunyai beberapa program kerja yang inovatif dan applicable,” kata Yuas saat membacakan sambutan Plh. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Leonard S. Ampung.

Baca Juga : Sahli Gubernur Yuas Elko Hadiri Acara Wisuda Lulusan STMIK Palangka Raya

Yuas menambahkan, program kerja yang ditetapkan diharapkan dapat berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. TPKAD yang telah menjalankan program kerja pada tahun 2022, dapat melanjutkan program kerjanya kembali jika dirasa masih relevan dan berdampak baik.

Sedangkan TPKAD yang belum menyampaikan program kerja di tahun 2022 dan program kerjanya kurang berjalan maksimal, dapat menetapkan program kerja yang mengadopsi program kerja TPKAD lainnya yang telah berjalan namun tetap disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing daerah.pungkasnya. [Red]

The post Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Program Kerja TPAKD appeared first on Kalteng Today.

“Memang untuk masa sekarang ini banyak cara perusahaan untuk meraih keuntungan, yakni dengan cara membuat aplikasi yang wujudnya seperti investasi, padahal proses di dalamnya hampir lebih seperti judi. Ya kita bisa melihat seperti yang dilakukan oleh Binomo yang mengatasnamakan investasi yang sekarang lagi viral,” ujar politisi PAN ini, Kamis (24/2/2022).

Baca Juga :  Polisi Imbau Warga untuk Hati-Hati dengan Investasi Bodong

Tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai. Dengan memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menyetorkan dana.

Untuk itu sebelum berinvestasi, masyarakat hendaknya memahami beberapa hal. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki perizinan dari otoritas berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Masyarakat Diminta Jangan Tergiur Penipuan Berkedok Investasi dan Arisan Online

“Ada baiknya jika masyarakat khususnya kaum muda yang ingin berinvestasi online, ada baiknya melihat dulu seperti apa perusahaan investasinya. Apakah aman atau tidak, apakah terdaftar di OJK atau tidak. Jangan asal ikut dan asal beli saja tanpa kita ketahui perusahaannya bergerak di bidang apa apakah ada fisiknya atau tidak,” pungkasnya. [Red]

The post Warga Jangan Mudah Tergiur Tawaran Investasi Online appeared first on Kalteng Today.

Leonard S. Ampung saat menyampaikan sambutannya mengajak seluruh stakeholder meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin sangat baik selama ini. Leonard menyampaikan perkembangan ekonomi di Kalteng pada triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,57 persen (y-on-y). Diharapkan hal tersebut dapat dipertahankan.

“Pemprov. Kalteng telah berusaha mencari terobosan bagaimana membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonominya. Dinas Koperasi dan UKM juga selalu jemput bola mendatangi semua pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa menjual produk-produknya sehingga bisa lebih meningkat lagi”, pungkas Leonard.

Sementara itu, Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy dalam laporannya menyampaikan Coffee Morning kali ini merupakan bentuk silaturahmi awal Tahun Kantor OJK Kalteng dengan stakeholder.

Baca Juga : Wagub Melantik Fitriyadi Sebagai Komisaris Utama PT. Bank Kalteng

Disampaikan oleh Otto Fitriandy bahwa OJK telah menetapkan prioritas kebijakan di Tahun 2022 antara lain peningkatan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan di Negara maju dan domestik, menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di IJK untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau, memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM serta meningkatkan literasi keuangan sebagai kerangka penguatan perlindungan konsumen serta memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan.

Otto Fitriandy menyampaikan dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalteng yang tercatat masing-masing sebesar 37,01% dan 75,33% dan memperkecil gap antara kedua indeks dimaksud.

Baca Juga :Wagub Kalteng Secara Virtual Hadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022

“OJK Kalteng menghimbau kepada LJK untuk menyelenggarakan edukasi secara massif dan periodic melalui seluruh jaringan Kantor yang berada di wilayah Kalteng dengan target audiens prioritas yakni perempuan/Ibu Rumah Tangga, pelaku UMKM, masyarakat Daerah 3T (tertinggal,terdepan dan terluar) dan kaum difabel.”ujar Otto. [Red]

The post Asisten Ekbang Setda Kalteng : Pemprov Kalteng Terus Mencari Terobosan Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) OJK ke-10 Tahun.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk semangat dan dorongan Otoritas Jasa Keuangan di HUT Ke-10 Tahun agar target vaksinasi Pemerintah untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) dapat segera tercapai,” kata Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandi, Senin (22/11/2021) dalam keterangan tertulis yang diterima.

Selain itu kata dia, kegiatan ini juga merupakan bentuk peran aktif OJK dalam pemulihan ekonomi nasional sehingga kegiatan perekonomian dapat kembali berjalan normal khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Otto juga mengatakan, Satu Dasawarsa OJK harus menjadi pengobar semangat untuk semakin meningkatkan persatuan dan sinergi, baik maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga program yang kita jalankan dapat menghasilkan capaian yang optimal dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

“Saya percaya, hanya melalui soliditas dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah, Bank Indonesia, Industri Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya, kita akan dapat membangun sektor jasa keuangan Indonesia yang kokoh dan berdaya saing serta memberikan kontribusi terbaiknya bagi perekonomian Indonesia”katanya.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk peran aktif OJK dalam pemulihan ekonomi nasional sehingga kegiatan perekonomian dapat kembali berjalan normal khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk diketahui, tema “Satu Dasawarsa OJK Mengabdi Untuk Negeri”. OJK Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan pada hari Senin, 22 November 2021 bertempat di halaman Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca juga : Capaian Vaksinasi Kabupaten Kapuas Masih Paling Rendah Se- Kalteng

Vaksinasi ini dengan target sasaran vaksinasi sebanyak 200 peserta masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Baca juga : Bupati Gumas dan Forkopimda Pantau Vaksinasi Massal

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIK), dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.[Red]

The post Peringati Satu Dasawarsa OJK, 200 Warga Palangka Raya di Vaksinasi Covid-19 appeared first on Kalteng Today.

“Ini dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional. Dengan demikian jumlah penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar berjumlah 104 (seratus empat) penyelenggara,” kata OJK Kalteng seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021)

Adapun dari 104 penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar, hanya tinggal 3 (tiga) penyelenggara fintech lending dengan status masih terdaftar, yaitu:

PT Kas Wagon Indonesia;
PT Mapan Global Reksa; dan
PT Pintar Inovasi Digital.

Selain itu, terdapat perubahan nama sistem elektronik milik PT Lentera Dana Nusantara yang semula ‘ShopeePayLater’ menjadi ‘Lentera Dana Nusantara’.

Baca juga : OJK Lakukan Vaksinasi Dosis Kedua yang Diikuti 1.161 Peserta.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Baca juga : OJK-IJK Himpun Dana Rp. 4,29 Miliar Untuk Covid-19 dan Bencana di Indonesia

Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima.[Red]

The post Ini Daftar 104 Fintech dan Terdaftar di OJK Per 25 Oktober 2021 appeared first on Kalteng Today.

“Kami mencatat sektor jasa keuangan tetap stabil dengan data hingga Juli menunjukkan angka pertumbuhan yang positif seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal,”ujar Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Namun dalam periode yang sama terdapat pelunasan dan pembayaran angsuran kredit termasuk dari beberapa debitur besar yang mencapai Rp1.332 triliun. Sehingga secara statistik kredit perbankan pada Juli kembali berada di zona positif dan tumbuh sebesar 0,50% yoy. Pertumbuhan didorong kredit konsumsi yang tumbuh 2,40%. Begitu juga kredit UMKM tumbuh 1,93% yoy.

“Kredit ke sektor komoditas berorientasi ekspor mulai meningkat dan diperkirakan ke depan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan harga serta permintaan di Amerika Serikat dan Tiongkok,”jelasnya.

Anton Prabowo juga menyebutkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 10,43% yoy.

Baca Juga :  Berikan Saran Kepada Pemdes Sebuah Program Peningkatan Ekonomi

“Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif,”ujarnya.

OJK kata Anton, akan terus berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. [Red]

The post OJK : Perbankan Kucurkan Kredit Rp1.4 Triliun Hingga Juli 2021 appeared first on Kalteng Today.

“Jadi kita masih memerlukan akses. Dan Klinik bisnis ini nantinya akan menjembatani bagi para pelaku UMKM di Kalteng agar bisa menjual produknya keluar (Kalteng), “ ujar Monica Putri Rasyid, CEO Abdul Rasyid Foundation dan Klinik Bisnis di sela Acara Ngopi Preneur 2021 di Palangka Raya,  Sabtu (19/6/2021) malam.

Di Tahap awal kata wanita lulusan Bond University Australia ini,  Klinik Bisnis akan membantu mengembangkan 21 pelaku UMKM di Kalteng yang mayoritas dilakukan oleh kaum milenial, namun kedepannya kedepannya jumlahnya akan ditingkatkan.

Untuk diketahui,  saat  Acara Ngopi Preneur 2021 yang diadakan oleh Klinik Bisnis disalah satu hotel di Palangka Raya tersebut menghadirkan motivator bisnis yang juga pengusaha muda Hendy Setiono.

Pemilik Kebab Turki ‘Baba Rafi’ yang memiliki sekitar 1.300 outlet di seluruh Indonesia itu memberikan kiat-kiat tetap aman berbisnis  di masa Pandemi Covid-19.

Nampak hadir diacara itu antara lain Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran, Istri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Nampak juga  Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Kepala  Perwakilan BI Kalteng Rihando dan Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy.

Di Bagian lain Monica juga menyebabkan,  dilaksanakannya kegiatan Ngopi Preneur 2021 ini adalah salah satu cara mendekatkan para pelaku UMKM di Kalteng dengan pihak investor.

Dia berharap kedepannya kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan dengan jumlah peserta yang lebih banyak sehingga nantinya pasar untuk pelaku UMKM ini tak hanya di Kalteng namun juga nasional.

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandy menyebutkan apa yang dilakukan oleh Klinik Bisnis ini merupakan suatu terobosan bagi para pelaku UMKM di Kalteng.

Baca Juga : Pegiat UMKM Mengalami Hambatan Saat Buat Konten Produk

“Saya melihat UMKM diberikan bimbingan untuk mengelola keuangan, pemasaran  dan juga disediakan jaringan investor untuk membantu mereka,”ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan.

Dia berharap agar yang dilakukan oleh Klinik Bisnis ini bisa dicontoh masyarakat Kalteng untuk mengembangkan potensi pelaku bisnis di Kalteng,  ujarnya.[Red]

The post Klinik Bisnis Ungkap Hambatan Pelaku UMKM di Kalteng Tembus Pasar Global appeared first on Kalteng Today.

Data OJK mencatat sepanjang tahun 2019, premi asuransi komersial yang dikumpulkan mencapai Rp281,2 triliun (8,0% yoy), dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp179,1 triliun (4,1% yoy) serta premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp102,1 triliun.

Dalam rilisnya, Selasa (18/2/2020) , Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK  Anto Prabowo menjelaskan, semua pencapaian itu  didukung permodalan industri asuransi yang terlihat dari Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 345,35% dan 789,37%, lebih tinggi dari threshold 120%.

Selain itu kata Anto,  aset industri asuransi (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi dan asuransi wajib) juga tumbuh positif 5,91 persen (yoy) dari Rp862,8 triliun pada 2018 menjadi Rp913,8 triliun pada Desember 2019. Jika ditambah dengan BPJS menjadi Rp1.370,4 triliun,ujarnya.

“Ini memperlihatkan industri asuransi masih tumbuh secara positif di tengah upaya penyehatan dan proses hukum Asuransi Jiwasraya,”katanya.

Untuk diketahui, nilai aset asuransi Jiwasraya tercatat sebesar Rp22,03 triliun atau sekitar 1,6 persen dari total aset industri asuransi. Nilai aset Asuransi Jiwasraya ini sekitar 0,19 persen dari total aset industri jasa keuangan yang sekitar Rp11.300 triliun,jelasnya.

Dibagian lain dijelaskan Anto Prabowo, OJK menilai industri asuransi masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berperan lebih signifikan bagi perekonomian nasional mengingat dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, saat ini baru 12,08% yang terlayani produk asuransi.

Untuk mencapai hal itu, OJK berkomitmen untuk mempercepat proses reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk asuransi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan, membangun IKNB yang sehat, kokoh, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global,jelasnya.

“Berbagai kebijakan telah dan akan dilakukan dari reformasi IKNB ini yaitu reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi dan reformasi infrastruktur,”pungkas Anto.

Dhann-KT

The post Otoritas Jasa Keuangan Catat Industri Asuransi Tumbuh Positif appeared first on Kalteng Today.