Kegiatan itu dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tamiang Layang , tadi (Kamis, 5 November 2026.). Dengan mengusung tema “Generasi Muda Sadar Pajak, Wujudkan Indonesia Emas”, acara ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kesadaran bernegara, serta pentingnya peran pajak kepada generasi penerus bangsa.

Para siswa-siswi kelas IX rupanya antusias juga dengan sosialisasi ini. Mereka tampak interaktif dan ceria mengikuti setiap sesi materi yang disampaikan secara edukatif oleh tim penyuluh KP2KP Tamiang Layang.

Baca Juga : DPRD Palangka Raya Dukung Digitalisasi Layanan Pajak untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Tim penyuluh  KP2KP Tamiang Layang, memaparkan bahwa membayar pajak merupakan wujud nyata dari rasa cinta tanah air. Selain itu juga bentuk kontribusi langsung masyarakat dalam pembangunan nasional. Berbagai pemanfaatan pajak juga turut dipaparkan, khususnya di bidang pendidikan seperti penyediaan fasilitas belajar mengajar yang layak, bantuan dana bagi siswa, hingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dijelaskan juga bahwa  alokasi dana pajak juga menjangkau fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta sarana publik lainnya. Kepala SMP Negeri 4 Tamiang Layang, Noni Luita, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi dan mendukung penuh  terselenggaranya kegiatan ini.

”Kami sangat mendukung penuh program edukasi dari KP2KP Tamiang Layang. Ini adalah pengetahuan yang sangat berharga bagi siswa-siswi kami. Oleh sebab itu, kami meminta seluruh siswa untuk mengikuti acara ini dengan baik, menyerap informasinya, agar kelak mereka tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab,”  urai Noni Luita.

Baca Juga : DPRD Palangka Raya Apresiasi Inovasi Digital Bapenda Permudah Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Sementara,, Kepala KP2KP Tamiang Layang, Komarudin, menyatakan  pentingnya peran generasi muda sebagai fondasi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas.  Dia juga menyatakan bahwa KP2KP Tamiang Layang berkomitmen terus menghadirkan edukasi perpajakan secara berkelanjutan.

”Melalui acara Tax Goes to School ini, kami berharap dapat menumbuhkan semangat dan motivasi yang kuat di dalam diri adik-adik untuk terus belajar, menjaga kedisiplinan, dan meraih prestasi. Adanya fondasi karakter yang kuat dan kesadaran sadar pajak sejak dini n dari generasi muda inilah, yang nantinya akan ikut serta membangun dan memajukan Indonesia di masa depan,” paparnya. [Red]

The post Pajak Mulai Sasar Siswa Sekolah di Bartim appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut, diungkapkan Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Ari Panan Putut Lelu SH, pada rapat evaluasi MBG, di rumah jabatan Bupati Bartim. Dirinya juga menjelaskan, dalam rapat dibahas secara rinci tahapan kerja yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, proses pengolahan atau memasak, pengepakan (packing), hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

Berindak sebagai pimpinan rapat, adalah Sekretaris Daerah Bartim Misnohartaku MEc Dev, dengan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang diwakili Perwira Penghubung (Pabung) Dandim 1012 Buntok di Tamiang Layang, Kapolres Bartim melalui Kasat Intel Polres AKP M Syaiful, serta Kasi Datun Kejaksaan.

Baca Juga : 13 Ribu Lebih Penerima Manfaat MBG di Bartim. Warga Berharap Kualitas Penyajian Tetap Dijaga Untuk Dapat Benar-benar Penuhi Gizi

Hadir pula para asisten Setda dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD terkait di antaranya DLH, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, RSUD Tamiang Layang, Koordinator MBG Bartim, serta para pengelola SPPG se-Barito Timur.

“Pengelolaan limbah baik di dapur maupun di sekolah menjadi perhatian penting. Ketersediaan sarana pendukung seperti listrik, air bersih, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga kita bahas untuk memastikan standar kebersihan dan kesehatan tetap terjaga,” kata Ari Panan, seperti yang dikutip dari rilis resmi tadi (Kamis, 5/3/2026).

Adapun jumlah penerima manfaat yang melebihi kapasitas layanan SPPG di beberapa titik juga menjadi bahan diskusi. Rapat turut menyoroti kebersihan alat memasak dan ompreng, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Selain itu, juga kesehatan seluruh petugas yang terlibat dalam program ini.

Dinas Kesehatan dan pihak RSUD memberikan penjelasan terkait kesiapan alat serta tenaga medis apabila terjadi situasi darurat. Tak kalah penting, penanganan limbah domestik dan sampah, serta peran aktif sekolah dan orang tua dalam mendukung pelaksanaan program juga dibahas secara komprehensif.

Perwakilan Forkopimda, ikut memberikan sejumlah saran strategis. Di antaranya, pentingnya koordinasi jika terjadi permasalahan di lapangan, evaluasi terhadap supplier bahan makanan, serta melengkapi perizinan seperti sertifikat SPPG dan SPPL. Seluruh pihak pun diingatkan agar mengantisipasi potensi persoalan hukum, bersikap peka dan cepat tanggap terhadap setiap permasalahan agar tidak berkembang di media sosial, serta mencermati dan mempelajari ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Akademisi Soroti Skema PPPK untuk Pegawai MBG, Dinilai Tak Sesuai Regulasi

Sekda Bartim Misnohartaku menegaskan bahwa Program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur terkait. Seluruh pihak, hendaknya mempelajari ketentuan yang berlaku dan selalu berkoordinasi apabila terdapat kendala di lapangan. Para camat beserta jajaran hingga tingkat kelurahan dan desa diminta aktif melakukan monitoring guna memastikan program berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Bartim berharap pelaksanaan Program MBG di Bartim semakin tertib, profesional, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Karena dengan demikian, maka sesuai tujuan awal, MBG benar-benar bisa terasakan manfaatnya.  [Red]

The post Pelaksanaan MBG Di Bartim Dievaluasi Semua Elemen Terkait appeared first on Kalteng Today.

Menurut Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Barito Timur, Desriantomi SIP dalam rilis tadi, (Rabu , 25/02/2026), Program MBG adalah upaya pemenuhan gizi bagi siswa sekolah, tenaga pendidik/non kependidikan, serta kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), yang mana semuanya dilayani dalam layanan dapur SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Baca Juga : Program MBG Diperkuat, Pemko Palangka Raya Bangun 16 Dapur SPPG di Wilayah 3T

Saat ini, lima SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Barito Timur, adalah: SPPG Dusun Tengah Ampah Kota , SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 2, SPPG Dusun Timur Tamiang Layang, SPPG Dusun Timur Matabu dan SPPG Benua Lima Pasar Panas. Di samping itu, masih ada  tiga lainnya yang berada dalam proses pembangunan, yakni SPPG Polres Barito Timur, SPPG lahan Pemda di Desa Rodok, dan SPPG lahan Pemda di Desa Dayu.

Program MBG menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan supplier dan UMKM setempat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan guna mendukung kualitas kesehatan, pertumbuhan, serta konsentrasi belajar.

“Dalam program ini, puluhan supplier lokal dilibatkan untuk memasok bahan pangan seperti beras, ayam, ikan, sayur, buah, telur, tahu-tempe, susu, hingga kebutuhan gas dan BBM. UMKM lokal juga turut berpartisipasi menyediakan produk roti, kue, dan makanan tambahan lainnya,” ujar Desriantomi lagi seraya menambahkan, ke depan, pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan seiring rampungnya tiga SPPG tambahan yang kini dalam tahap pembangunan.

Baca Juga : DPRD Kalteng Tuntut Perbaikan Standar Higienitas SPPG Pasca Insiden di MTsN 1

Namun di samping itu, beberapa warga masyarakat juga memberikan masukan, agar sekiranya kualitas menu yang disajikan tetap dijaga  sehingga Bartim minim dari kasus keracunan ataupun malnutrisi. Program MBG harus tetap diarahkan pada tujuannya semula, jangan sampai melenceng jadi kegagalan. Dugaan adanya telur yang busuk, atau poin buruk lain, harus jadi catatan agar penyajian ke depan memenuhi kriteria gizi secara standar baku.  [Red]

The post 13 Ribu Lebih Penerima Manfaat MBG di Bartim. Warga Berharap Kualitas Penyajian Tetap Dijaga Untuk Dapat Benar-benar Penuhi Gizi appeared first on Kalteng Today.

Konsultasi tersebut bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Jalan Willem AS No.09 Palangka Raya, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga : Akademisi Soroti Skema PPPK untuk Pegawai MBG, Dinilai Tak Sesuai Regulasi

Kunjungan tersebut disambut langsung antusias oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Agus Candra.

Pada Pertemuan yang  berlangsung suasana dialogis dengan membahas strategi pelibatan masyarakat kabupaten/kota dalam mendukung program MBG, khususnya dari sisi ketersediaan bahan pangan, distribusi, hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Menurut Plt. Kadis Ketahanan Pangan Kalteng, Agus Candra, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar implementasi program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami mendorong agar setiap daerah mampu memetakan potensi pangan lokalnya, sehingga kebutuhan program dapat dipenuhi dari sumber daya yang ada di wilayah masing-masing,” katanya.

Baca Juga : 1.275 Siswa Terima MBG, Polresta Palangka Raya Lakukan Pengawalan Distribusi

Dengan demikian, ia menjelaskan, manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun koordinasi dan langkah konkret antara DPRD Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng dalam mendukung pelaksanaan program MBG secara berkelanjutan dan berbasis potensi lokal,” tutupnya.[Red]

The post Bahas Ketersediaan dan Distribusi Pangan, DPRD Gunung Mas Konsultasi ke Pemprov Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengatakan program MBG merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaannya selama Ramadan perlu disesuaikan, bukan dihentikan.

“Program ini sebaiknya tetap berjalan selama Ramadan, tetapi mekanisme pembagiannya dapat disesuaikan agar tetap efektif dan menghormati siswa yang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga: DPRD Palangka Raya Dorong Pengembangan Wisata Danau di Kelurahan Marang

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan makanan yang disiapkan dapat dibawa pulang oleh peserta didik untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan tujuan program tetap tercapai sekaligus menghormati nilai-nilai keagamaan selama bulan suci.

Ia menilai penyesuaian teknis pelaksanaan perlu dikoordinasikan secara matang oleh pemerintah bersama pihak sekolah, penyedia makanan, dan orang tua siswa. Dengan demikian, distribusi makanan tetap berjalan tertib dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

Selain itu, Noorkhalis menekankan pentingnya menjaga kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang dibagikan. Ia mengingatkan agar makanan yang disalurkan tetap memenuhi standar kelayakan sehingga aman dikonsumsi saat waktu berbuka.

Baca Juga: DPRD Palangka Raya Dorong Perluasan Pemasaran Ikan Lewat Pasar Penyeimbang

“Esensi program ini adalah memenuhi kebutuhan gizi anak. Karena itu, kualitas makanan harus tetap menjadi prioritas meskipun pola distribusinya disesuaikan,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menyusun petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan MBG selama Ramadan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Dengan penyesuaian tersebut, program diharapkan tetap berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat bagi peserta didik sepanjang bulan Ramadan.

[Red]

The post DPRD Palangka Raya Usulkan Program MBG Tetap Berjalan Selama Ramadan dengan Penyesuaian Mekanisme appeared first on Kalteng Today.

Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Yunus Praja Panjika menilai bahwa narasi mengenai pegawai MBG atau lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mendapatkan “karpet merah” tanpa tes dianggap kurang tepat.

“Sebenarnya pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi untuk menyerap ASN berkualitas. Sistem rekrutmen saat ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Jadi, P3K pun tidak serta-merta langsung diangkat, tetap ada jalur tesnya,” katanya kepada awak media, Senin (26/1/26).

Baca Juga : Wagub Edy Pratowo: Program MBG Harus Sehat, Higienis, dan Akuntabel

Berdasarkan pengamatannya, para calon pegawai yang diproyeksikan menjadi Kepala Satuan Pelayanan di program MBG pun telah melalui serangkaian seleksi dengan skor kompetensi yang tinggi.

Dan berdasarkan hal tersebut, ia menampik anggapan, posisi di Badan Gizi Nasional (BGN) didapatkan dengan mudah atau “kenyamanan” semata.

“Kalau seorang guru honorer bilang itu (pegawai MBG) keenakan, rasanya tidak mungkin. Karena ini program prioritas pemerintah yang memang memerlukan tenaga besar. Namun, mereka tidak langsung diangkat begitu saja, ada mekanisme tes yang harus dilalui,” ungkapnya.

Akan tetapi, ia turut mengakui bahwa adanya celah regulasi yang memicu perbandingan ini, sehingga menurutnya letak permasalahan bukan pada kompetensi personal, melainkan pada jenis formasi yang diberikan.

Guru honorer umumnya telah mengabdi bertahun-tahun, sehingga wajar jika diarahkan ke PPPK yang mensyaratkan pengalaman kerja.

Sedangkan, pegawai MBG yang jika mayoritas adalah lulusan baru (fresh graduate) dinilai kurang pas jika langsung masuk keranjang PPPK yang mensyaratkan pengalaman minimal dua tahun sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

“Malah kalau saya lihat, jika mereka (pegawai MBG) tidak punya pengalaman dua tahun, semestinya diangkat jadi PNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), bukan PPPK. Karena jalur fresh graduate dalam ASN itu adalah PNS,” terangnya.

Dirinya menyarankan agar pihak eksekutif meluruskan mekanisme ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Baca Juga : DPRD Kalteng Tuntut Perbaikan Standar Higienitas SPPG Pasca Insiden di MTsN 1

Apabila pegawai MBG diarahkan ke jalur CPNS bahkan melalui jalur khusus prioritas pemerintah, hal tersebut justru lebih sesuai dengan regulasi dan meminimalisir rasa ketidakadilan bagi honorer yang memang jatahnya di jalur PPPK.

“Pemerintah bisa menggunakan hak prerogatif untuk perekrutan jalur khusus karena ini program prioritas, tapi jalurnya harus benar. Jangan sampai fresh graduate dipaksakan masuk kriteria berpengalaman,” tutupnya. [Red]

The post Akademisi Soroti Skema PPPK untuk Pegawai MBG, Dinilai Tak Sesuai Regulasi appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.50 WIB tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah, sekaligus memastikan pendistribusian MBG berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.

Baca Juga : Hadapi Cuaca Ekstrem, Kapolresta Palangka Raya Tekankan Kesiapan Personel

Patroli dan pengawalan dimulai dari Dapur SPPG Polresta Palangka Raya yang berlokasi di Jalan Patin, Kelurahan Bukit Tunggal.

Kemudian dilanjutkan ke sejumlah sekolah penerima manfaat, di antaranya KB Jelita, TK Islamiyah, MI Islamiyah Palangka Raya, MIS Darussa’adah.

Bahkan, RA Darussa’adah, MIS Hidaatul Muhajirin, RA Mutiara Insan, MIS Mutiara Insan Palangka Raya, hingga Al-Fatih Islamic School.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dedy Supriadi melalui Kasat Samapta AKP Suyatman menyampaikan bahwa pengawalan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman serta memastikan seluruh tahapan distribusi MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur.

“Pengawalan ini kami lakukan untuk menjamin keamanan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan program berjalan lancar dan benar-benar diterima oleh para siswa yang berhak,” jelas Suyatman.

Baca Juga : Polresta Palangka Raya Hadiri Syukuran Tingkat Kalteng Peringatan HUT ke-45 Satpam

Ia menambahkan, kehadiran personel Sat Samapta di lapangan juga merupakan wujud komitmen Polresta Palangka Raya dalam mendukung program pemerintah di bidang peningkatan gizi dan kesehatan anak usia sekolah.

Selama kegiatan berlangsung, patroli dan pengawalan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, dengan total penerima manfaat MBG di wilayah tersebut mencapai 1.275 siswa. [Red]

The post 1.275 Siswa Terima MBG, Polresta Palangka Raya Lakukan Pengawalan Distribusi appeared first on Kalteng Today.

Khususnya, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kasatpel), Yayasan, serta Mitra SPPG se-Provinsi Kalteng yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BGN atas perhatian serta pendampingan yang diberikan dalam pelaksanaan Program MBG di Kalteng.

“Kegiatan pengarahan dan evaluasi ini menjadi momentum strategis untuk memastikan Program MBG berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BGN,” katanya.

Wagub menegaskan, pelaksanaan MBG harus memenuhi standar kebersihan dan sanitasi dapur SPPG, serta menjamin penyajian dan distribusi makanan yang sehat, higienis, aman, dan akuntabel.

Baca Juga : DPRD Kalteng: Hulu MBG Belum Siap, Risiko Penimbunan dan Kenaikan Harga Mengintai

Pihaknya juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya dalam hal distribusi ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian SPPG.

“Berbagai kendala tersebut harus disikapi dengan bijak. Semua membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas Program MBG terus meningkat,” tuturnya.

Ia menegaskan juga bahwa komitmen penuh Pemprov Kalteng dalam menyukseskan Program MBG sebagai program prioritas nasional demi mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas melalui komitmen, sinergi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan dalam laporannya menambahkan, kegiatan pengarahan dan evaluasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme, peraturan, prosedur, serta rencana kerja yang wajib dipatuhi oleh SPPG, yayasan, dan mitra dalam operasional dapur MBG.

“Dari 63 SPPG yang telah beroperasi di Kalteng, sebanyak 59 SPPG masih menghadapi permasalahan di bidang infrastruktur,” ucapnya.

Selain itu, ditemukan pula kendala pada aspek manajemen, administrasi, sumber daya manusia, serta mutu gizi. Sehingga hal tersebut dinilai sebagai tantangan pelaksanaan program.

“Kami telah memberikan waktu tujuh hari kepada masing-masing SPPG untuk menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan yang ada. Apabila tidak dilakukan perbaikan, akan diberikan surat peringatan hingga berujung pada pemberhentian operasional secara permanen,” tuturnya.

BGN juga menekankan bahwa seluruh pelaksanaan operasional Program MBG wajib mengacu pada Petunjuk Teknis terbaru Nomor 4.0.1.1 yang diterbitkan pada 29 Desember 2025.

Dalam pengarahan sekaligus evaluasi tersebut, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa Kepala SPPG merupakan pemimpin dan manajer yang diberi mandat langsung oleh negara untuk menyukseskan Program MBG.

“Kepala SPPG bukan bawahan yayasan atau mitra. Mereka diberi kewenangan langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk memimpin satuan pelayanan pemenuhan gizi. Apabila terdapat tekanan atau perlakuan yang tidak semestinya dari mitra atau yayasan, segera laporkan,” tegasnya.

Baca Juga : DPRD Kalteng Desak Pemprov Tunjuk Koordinator Teknis untuk Kawal Program MBG

Ia menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap standar kebersihan dapur, mutu pangan, maupun tata kelola program. SPPG atau mitra yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi tegas hingga penghentian kerja sama.

“Program Makan Bergizi Gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia. Ini adalah program yang sangat mulia dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya. [Red]

The post Wagub Edy Pratowo: Program MBG Harus Sehat, Higienis, dan Akuntabel appeared first on Kalteng Today.

“Misalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 7,5 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,7 persen,  tingkat Pengangguran terbuka menurun menjadi 2,75 persen,  Indeks Gini menurun menjadi 0,252 dan PDRB per Kapita minimal menjadi 72 Juta/Kapita/Tahun,” ungkap  Anggota DPRD Gumas Hermanto, belum lama ini.

Baca Juga : Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai

Selain itu, ujarnya, dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,5 persen, maka dalam Forum Perangkat Daerah ini harus juga mendukung dari program strategis nasional, yang salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka, terang dia, adanya dukungan yang dapat dilakukan adalah menyediakan lahan, sosialisasi dan edukasi, mendukung ketersediaan bahan makanan lokal.

“Misalnya melalui pengembangan pertanian, lalu lainnya dengan meningkatkan kualitas gizi anak melalui Dinas Kesehatan dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai untuk anak-anak, termasuk pengobatan penyakit akibat kekurangan gizi,” katanya.

Baca Juga : Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai

Lalu, sambung dia, agar terus mengembangkan dan memanfaatkan komoditas unggulan secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Pembangunan yang kita harapkan akan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa mendatang,” tandas dia. [Red]

The post Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai appeared first on Kalteng Today.

Politikus PAN ini menekankan pentingnya pemerataan distribusi hingga ke sekolah-sekolah di wilayah terjauh, termasuk Kecamatan Rakumpit.

Menurut Arif, program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

“Program ini patut diapresiasi karena tidak hanya mendorong kesehatan anak-anak sekolah, tetapi juga menunjang semangat belajar mereka. Yang perlu dijaga adalah pemerataan distribusi, jangan sampai sekolah-sekolah di daerah terluar tertinggal,” ucapnya, Selasa (13/1/2025).

Baca Juga : Pelaksanaan MBG Di Bartim Dievaluasi Semua Elemen Terkait

Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Koordinasi lintas lembaga sangat penting agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Dewan akan ikut mengawasi agar tidak ada kendala berarti di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga berharap program MBG dapat memberi dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Kalau bisa, bahan pangan yang digunakan dipasok dari petani dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga masyarakat luas,” tambahnya.

Arif menegaskan, pihak legislatif optimistis keberadaan MBG akan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi Palangka Raya yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Kami mendukung agar program ini terus berjalan dan semakin ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang,” tukasnya. [Red]

The post Program MBG Didorong Gunakan Produk Pangan Lokal appeared first on Kalteng Today.

“Misalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 7,5 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,7 persen,  tingkat Pengangguran terbuka menurun menjadi 2,75 persen,  Indeks Gizi menurun menjadi 0,252 dan PDRB per Kapita minimal menjadi 72 Juta/Kapita/Tahun,” ungkap  Anggota DPRD Gumas Hermanto,Kamis (28/11/2025).

Baca Juga : DPRD Kalteng: Hulu MBG Belum Siap, Risiko Penimbunan dan Kenaikan Harga Mengintai

Selain itu, ujarnya, dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,5 persen, maka dalam Forum Perangkat Daerah ini harus juga mendukung dari program strategis nasional, yang salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka, terang dia, adanya dukungan yang dapat dilakukan adalah menyediakan lahan, sosialisasi dan edukasi, mendukung ketersediaan bahan makanan lokal.

“Misalnya melalui pengembangan pertanian, lalu lainnya dengan meningkatkan kualitas gizi anak melalui Dinas Kesehatan dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai untuk anak-anak, termasuk pengobatan penyakit akibat kekurangan gizi,” katanya.

Baca Juga : DPRD Kalteng Desak Pemprov Tunjuk Koordinator Teknis untuk Kawal Program MBG

Lalu, sambung dia, agar terus mengembangkan dan memanfaatkan komoditas unggulan secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Pembangunan yang kita harapkan akan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa mendatang,” tandas dia.  [Red]

The post Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai appeared first on Kalteng Today.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan bahwa, keberhasilan MBG bergantung kesiapan hulu dan termasuk ketersediaan stok bahan pangan yang cukup, agar perekonomian lokal tetap bergerak.

Baca Juga : DPRD Kalteng Desak Pemprov Tunjuk Koordinator Teknis untuk Kawal Program MBG

“MBG itu tujuannya mempercepat putaran ekonomi di lingkaran daerah. Artinya, petani, peternak, UMKM semua ikut bergerak. Tapi kalau pelaksanaannya menyebabkan kekurangan pasokan di pasaran, berarti ada yang salah, hulunya belum siap,” katanya kepada awak media, Senin (24/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini memberikan contoh, seperti kondisi itik di Pulang Pisau yang kini tidak berjalan lagi sebagai gambaran kesiapan hulu yang harus dipantau sejak awal.

Maka dari itu, pihaknya menekankan, kelancaran MBG sangat tergantung pada stok dan suplai yang cukup. Dan, kekurangan pasokan menurutnya dapat memicu permainan harga, termasuk penimbunan yang merugikan masyarakat.

“Misalnya harga barangnya Rp15.000, jangan-jangan ada yang menahan barang dulu, nunggu naik ke Rp16.000 atau Rp17.000. Media juga perlu memantau, karena kalau ada kekurangan stok, pasti ada sesuatu entah pasokan kurang atau permainan harga,” terangnya.

Ia menambahkan, praktik penimbunan ini biasanya terjadi pada komoditas ayam, daging, dan telur, karena jumlah distributor yang sedikit membuat harga mudah dikontrol. Dan, bahkan bibit ayam dan pakan ayam sering dijadikan alat pengaturan harga.

“Kalau penjual cuma nyetok untuk kebutuhan pribadi atau harian, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah menahan barang untuk mempengaruhi harga,” ungkapnya.

Ia juga telah menyampaikan ke dinas terkait peternakan untuk menghentikan bantuan bibit ayam, kandang, dan pakan ayam.

“Karena, ujung-ujungnya hanya memperkaya kelompok tertentu. Mafia-nya luar biasa,” ucapnya.

Baca Juga : Pemko Palangka Raya Bentuk Satgas Gerak Cepat untuk Pantau Program MBG

Bambang juga menjelaskan, kolaborasi antara semua pihak diperlukan untuk memastikan perusahaan atau pedagang patuh dan transparan dalam distribusi pangan.

“Kalau MBG mau berjalan baik, hulunya harus siap dan penimbunan harus dicegah. Supaya harga tetap stabil dan ekonomi daerah bergerak sesuai yang diharapkan,” tutupnya. [Red]

The post DPRD Kalteng: Hulu MBG Belum Siap, Risiko Penimbunan dan Kenaikan Harga Mengintai appeared first on Kalteng Today.

Sugiyarto menilai insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam kontrol kualitas makanan dari pihak penyedia layanan. Ia menegaskan seluruh tahapan pengolahan pangan harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Jika MBG sesuai ketentuan dari BGN pusat, semua proses harus melalui mekanisme kesehatan. Omprengnya harus kering, bahkan perlu dikeringkan dengan alat yang steril,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga : Distribusi Program MBG di Kalteng Belum Merata, Wilayah Pelosok Masih Tertinggal

Ia menambahkan, jika fasilitas pendukung seperti alat sterilisasi belum tersedia di dapur penyedia, maka pemerintah provinsi bersama dinas kesehatan harus segera melakukan pengecekan.

“Kalau memang belum tersedia, pemerintah provinsi bersama dinas kesehatan harus mengecek langsung,” kata Sugiyarto.

Menurut dia, koordinasi antara penyelenggara MBG dan dinas kesehatan juga masih lemah.
“Saya sempat bertanya ke dinas kesehatan soal koordinasinya. Sampai sekarang masih minta izin ini itu. Saya sampaikan ke Pak Kadis agar ada surat dari dinas,” ujarnya.

Sugiyarto menyebut, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan, seluruh dinas kabupaten/kota diminta bersikap tegas dalam pemberian izin kepada SPPG.

“Informasi dari Pak Kadis, semua dinas kabupaten/kota harus konsisten. Kalau tidak sesuai, ya jangan diberi izin,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya percepatan pemenuhan seluruh persyaratan operasional SPPG.
“Jika ada persyaratan yang belum dipenuhi, harus segera ditindaklanjuti,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala MTsN 1 Palangka Raya, Rita Sukaesih, membenarkan adanya temuan ulat tersebut. Menurutnya, kejadian itu dilaporkan seorang siswa kepada guru usai makan siang.

Baca Juga : MBG Diduga Sebabkan Keracunan, 27 Siswa SD Jadi Korban

“Kejadian Rabu siang. Setelah selesai makan, ada satu siswa yang melapor. Saya tidak tahu kalau yang lain juga menemukannya. Yang jelas, hanya satu yang melapor,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Ulat tersebut ditemukan pada lauk ikan teri bercampur kacang. Rita mengatakan siswa yang melapor tidak sempat memakannya.

“Yang melapor itu kebetulan belum sempat menyantapnya. Begitu melihat ada ulat, langsung tidak dimakan,” jelasnya.

Ia memastikan tidak ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG hari itu.

“Tidak ada laporan siswa yang sakit karena makan MBG,” tegasnya.

Menurut Rita, ulat yang ditemukan kemungkinan bukan ulat beracun sehingga ia tidak bereaksi berlebihan.

“Kalau ulatnya beracun, mungkin saya langsung heboh. Tapi kalau makanan rusak, basi, atau terlambat diantar saja biasanya saya langsung protes karena mengganggu pembelajaran,” ungkapnya.

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

Rita berharap pihak SPPG lebih berhati-hati dalam pengolahan serta pembersihan bahan makanan.

“Kalau ada ulat, berarti proses pembersihannya kurang teliti. Harapan kami, SPPG lebih hati-hati,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya ketelitian khususnya saat mencuci sayuran dan memastikan dapur benar-benar bersih.

“Sayur-sayuran harus dicuci benar-benar bersih. Saat memasak pun harus memperhatikan kemungkinan ada binatang. Kalau serangga mungkin masih bisa ditangani, tapi kalau yang masuk itu cicak, itu berbahaya bagi anak-anak,” tutupnya. [Red]

The post DPRD Kalteng Tuntut Perbaikan Standar Higienitas SPPG Pasca Insiden di MTsN 1 appeared first on Kalteng Today.

Menurut Sugiyarto, hingga kini koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal karena belum ada penanggung jawab teknis yang jelas di lapangan.

Baca Juga : DPRD Barut Dukung Penuh Program Makanan Bergizi Gratis

“Melalui Pak Sekda kemarin saya minta pemerintah provinsi menunjuk salah satu sebagai koordinator. Karena ini tidak jelas siapa yang mengoordinir, tetapi yang bertanggung jawab memang SPPG,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, jalur koordinasi selama ini kerap menemui hambatan karena SPPG dianggap sebagai instansi vertikal. Untuk itu, ia meminta koordinator ditempatkan pada perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan program, bukan di tingkat asisten.

“Kalau ada hal-hal yang kita khawatirkan bisa segera ditangani, agar tidak sampai terjadi keracunan. Kalau sampai ada yang keracunan, masalahnya jauh lebih besar,” tegasnya.

Sugiyarto menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah provinsi untuk mencegah insiden seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Ia menyebut DPRD telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Plt Sekda Kalteng.

Baca Juga : DPMD Persiapkan 13 BUMDes untuk Suplai Program Makanan Bergizi Gratis

“Kami berharap MBG di Kalteng sesegera mungkin bisa dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi melalui langkah pengamanan yang tepat agar tidak terjadi kasus keracunan seperti di daerah lain,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta pemprov menggelar rapat khusus yang melibatkan seluruh instansi terkait guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan terpantau.

“Kemudian harus ada koordinator yang ditunjuk supaya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, pencegahannya bisa segera dilakukan,” tutupnya. [Red]

The post DPRD Kalteng Desak Pemprov Tunjuk Koordinator Teknis untuk Kawal Program MBG appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, hingga perikanan.

“Optimalisasi pembangunan harus terus ditingkatkan dengan memperhatikan sejumlah poin strategis,” katanya, Senin (3/11/2025).

Baca Juga : Evaluasi Program Stunting: Jangan Hanya Sosialisasi, Harus Ada Dampak Nyata

Poin pertama menurut Wagub yakni, penyerapan anggaran di berbagai perangkat daerah masih tergolong rendah.

“Karena waktu efektif tinggal sekitar 1,5 bulan, ia meminta dilakukan percepatan realisasi anggaran tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas,” ujarnya.

Kemudian, pemerintah kabupaten/kota diminta rutin melaporkan capaian realisasi anggaran dan kinerja indikator RPJMD/RKPD setiap triwulan, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi menurutnya menjadi poin kedua.

“Poin ketiga yakni Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota wajib mendukung program prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2026, seperti MBG, Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, PKH, Program Indonesia Pintar, dan program strategis lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk poin keempat, Wagub minta Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, Lamandau, dan Seruyan segera membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) guna memperkuat upaya pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan.

Baca Juga : Cegah Stunting, Ketua TP PKK dan Ketua GOW Bartim Lakukan Aksi Peduli

“Untuk yang terakhir, hasil evaluasi program dan kegiatan harus dijadikan dasar perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” sebutnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Kalteng berharap seluruh pemerintah daerah dapat meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan maupun tahun berikutnya. [Red]

The post Pemprov Minta Daerah Genjot Kinerja Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Dimulai dari tahap budidaya, panen, pascapanen, pengolahan minimal hingga distribusi, PSAT  bagi pelaku usaha tanaman pangan hortikultura se-Kabupaten Pulang Pisau yang diikuti sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Dinas Kebudayaan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau (Selasa, 21/10/2025).

Hal ini menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBH) yang sangat memerlukan jaminan ketersediaan bahan baku pangan segar yang aman, sehat, dan bermutu.

Terlebih, bahan pangan segar yang diperoleh dari petani harus berasal dari sumber yang menerapkan praktik budidaya, penanganan, dan distribusi yang baik agar bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik.

Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Candra menyampaikan bahwa dukungan dari lembaga pengawas keamanan pangan, seperti Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, sangat dibutuhkan dalam proses sertifikasi dan pengawasan.

“Program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem pangan nasional yang berkelanjutan, aman dan sehat,” katanya.

Baca Juga : Dinas TPHP Kalteng Laksanakan Pengawasan Sertifikasi Pangan Hypermart

Ia menjelaskan, adanya sertifikat jaminan mutu dapat meningkatkan daya saing mutu dan kepercayaan konsumen termasuk untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah terkait yang membutuhkan jaminan bahan baku pangan segar yang sehat dan aman dikonsumsi.

Narasumber OKKPD Kalteng, Ita Susilawaty menyampaikan tentang pentingnya peran OKKPD dalam kegiatan sertifikasi dan pengawasan keamanan pangan segar.

“Bahan PSAT menjadi sumber utama zat gizi seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,” ungkapnya.

Namun, ia menambahkan, tanpa penanganan yang baik sejak dari hulu hingga hilir mulai dari budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, hingga distribusi pangan segar berisiko terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya, residu pestisida, logam berat, atau mikroorganisme patogen yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

“Oleh karena itu, jaminan keamanan dan mutu pangan segar harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ucapnya.

Selain itu, penggunaan bahan baku dari petani yang telah menerapkan praktik budidaya dan penanganan yang baik  merupakan langkah penting untuk memastikan pangan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi.

“Keamanan dan mutu bahan pangan menjadi faktor kunci keberhasilan program dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” tuturnya.

Sehingga, menurutnya, pengawasan dan sertifikasi oleh OKKPD perlu diperkuat untuk memastikan setiap bahan pangan yang digunakan memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Baca Juga : Pemko Palangka Raya Bentuk Satgas Gerak Cepat untuk Pantau Program MBG

“Penerapan bahan baku pangan segar yang aman dan sehat  dalam program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem pangan nasional yang berkelanjutan,” terangnya.

“Terjaminnya bahan baku pangan segar yang aman dan sehat dapat mencegah terjadinya kasus keracunan atau gangguan pencernaan di kalangan siswa sekolah, ” tutup Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dishanpang Prov Kalteng, Sri Damayanti. [Red]

The post Edukasi Keamanan Pangan, OKKPD Kalteng Pastikan PSAT Aman dan Bermutu appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Gumas Yulius Agau menekankan, ada beberapa target yang diharapkan meliputi peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 7,5 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,7 persen, dan penurunan tingkat Pengangguran terbuka menjadi 2,75 persen.

Baca Juga : Pemko Palangka Raya Bentuk Satgas Gerak Cepat untuk Pantau Program MBG

Selain itu, Yulius Agau juga berharap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, perlu dukungan dari program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang perlu juga yakni kita semua mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk penyediaan lahan, sosialisasi, dan edukasi, serta pengembangan pertanian dan peningkatan kualitas gizi anak,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Yulius Agau menekankan, pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa mendatang. Termasuk pembangunan, yang diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang kuat dan lingkungan yang lestari, serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

“Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu strategi pembangunan yang tepat, termasuk pengembangan komoditas unggulan secara bertanggung jawab dan bijaksana,” terang dia.

Ia menambahkan, dengan demikian diharapkan pembangunan di Kabupaten Gumas, dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.  [Red]

The post DPRD Gumas Tekankan Pentingnya Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan appeared first on Kalteng Today.

Kedatangan Wabup Syamsul diterima oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Bartim, Ari Panan P Lelu bersama Kepala Bagian Umum Setda Bartim.

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

Pertemuan antara para petinggi dua kabupaten berbeda provinsi itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Mereka membahas beberapa isi strategis di bidang sosial dan penanggulangan bencana.

Beberapa di antaranya adalah program Kopi Merah Putih, sekolah rakyat, pelaksanaan Merah Biru Green (MBG) dan bencana alam.

Dalam kesempatan itu, Wabup HST Syamsul menyampaikan berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi daerahnya, dalam menghadapi bencana. Dirinya juga mengapresiasi inisiatif Pemkab Bartim dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga : Distribusi Program MBG di Kalteng Belum Merata, Wilayah Pelosok Masih Tertinggal

“Kita berharap akan terjalin hubungan yang makin erat antara HST dan Bartim. Khususnya dalam kerjasama lintas daerah, menghadapi isu-isu sosial dan kebencanaan,” tuturnya.

Pada akhir pertemuan, Syamsul Rizal menerima cinderamata dan lawung khas Bartim, sebagai simbol persahabatan dan budaya lokal yang kaya makan.  [Red]

The post Wabup HST Kalsel Kunjungi Pemkab Bartim appeared first on Kalteng Today.

Dan, pada saat yang sama sedang berlangsung kegiatan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk para anak didik.

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

Tim kesehatan bersama Bhabinkamtibmas yang turut hadir di lokasi, memanfaatkan momen tersebut untuk meninjau secara langsung kualitas makanan yang dibagikan kepada murid.

Menurut hasil pengamatan secara kasat mata, menu makanan dinilai cukup lengkap dan bergizi. Menu yang disajikan terdiri dari ayam, nasi, sayur, dan buah, yang mencerminkan komposisi gizi seimbang.

Kepala UPTD Puskesmas Jekan Raya, Haryadi menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan program MBG ini. Dan, pihaknya juga melaksanakan kegiatan Pemantauan Kesehatan Gizi (PKG) di sekolah.

“Kami sangat mendukung program makanan bergizi gratis ini. Dari hasil pemantauan kami, menu yang disediakan sudah mencakup sumber protein, karbohidrat, serat, dan vitamin. Ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak di usia sekolah,” katanya.

Baca Juga : Distribusi Program MBG di Kalteng Belum Merata, Wilayah Pelosok Masih Tertinggal

Ia juga menambahkan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kualitas makanan yang diberikan agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan anak didik.

“Program ini mesti kita lakukan pengawasan dan evaluasi bersama dan secara berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak,” tutupnya. [Red]

The post UPTD Puskesmas Jekan Raya Kunjungi SDN 2 Petuk Katimpun, Pantau Kesehatan Gizi Siswa appeared first on Kalteng Today.

Agustiar Sabran menyampaikan, selamat atas Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Barat serta mendoakan agar Bumi Marunting Batu Aji semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

“Mari kita bersatu menyukseskan pembangunan daerah dengan mendukung visi dan misi Kepala Daerah, serta visi dan misi kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.

Ia menekankan, pentingnya dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan penguatan Koperasi Merah Putih.

Baca Juga : Dukung Asta Cita Presiden, Personil Polres Barsel Sambangi Kebun Warga

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kalteng. Dan, ia juga menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan di wilayah Kalteng.

“Setiap perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Kalteng wajib menggunakan pelat kendaraan KH serta membeli BBM di wilayah Kalteng, bukan di tengah laut,” tuturnya.

Dan, ditegaskannya juga, jika masih ada perusahaan yang melanggar, maka harus siap berhadapan dengannya selaku Kalteng.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor utama kemajuan daerah.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kecerdasan dan kemampuan generasi penerus dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Kami tidak ingin melihat anak-anak, baik di pedalaman maupun di perkotaan, yang tidak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan,” ungkapnya.

Baca Juga : Teras Narang Ingatkan Untuk Sambut Asta Cita Presiden Dengan Membangun Bangsa dari Desa

Ia menyebutkan, Pemprov Kalteng berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

“Terlebih, pendidikan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan generasi Kalteng yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” tuturnya. [Red]

The post Agustiar Sabran Pimpin Upacara Hari Jadi Kobar ke-66 appeared first on Kalteng Today.

“Misalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 7,5 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,7 persen,  tingkat Pengangguran terbuka menurun menjadi 2,75 persen,  Indeks Gini menurun menjadi 0,252 dan PDRB per Kapita minimal menjadi 72 Juta/Kapita/Tahun,” ungkap  Anggota DPRD Gumas Yulius Agau, belum lama ini.

Baca Juga : Pencapaian Kinerja Suatu Dinas Harus Transparan

Selain itu, ujarnya, dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,5 persen, maka dalam Forum Perangkat Daerah ini harus juga mendukung dari program strategis nasional, yang salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka, terang dia, adanya dukungan yang dapat dilakukan adalah menyediakan lahan, sosialisasi dan edukasi, mendukung ketersediaan bahan makanan lokal.

“Misalnya melalui pengembangan pertanian, lalu lainnya dengan meningkatkan kualitas gizi anak melalui Dinas Kesehatan dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai untuk anak-anak, termasuk pengobatan penyakit akibat kekurangan gizi,” katanya.

Baca Juga : Informasikan Pencapaian Kinerja Dinas Masing-masing kepada Media Massa

Lalu, sambung dia, agar terus mengembangkan dan memanfaatkan komoditas unggulan secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Pembangunan yang kita harapkan akan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa mendatang,” tandas dia. [Red]

The post Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai appeared first on Kalteng Today.

Pembentukan satgas ini bertujuan memastikan penanganan cepat dan terkoordinasi jika terjadi insiden terkait keamanan pangan.

Menurut Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme tanggap darurat dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

“Satgas akan langsung bergerak apabila muncul laporan siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG,” katanya, Rabu (1/10/2025).

Ia juga menerangkan, satgas sudah pihaknya bentuk dan siap bergerak cepat.

“Protokol penanganan telah disiapkan, sehingga jika ada kejadian, langkah-langkah penanganan dapat dilakukan secara terarah dan cepat,” jelasnya.

Zaini menjelaskan, koordinasi juga telah dilakukan bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta BGN.

“Tujuannya untuk memastikan semua daerah memiliki standar yang sama dalam penanganan kasus dan pengawasan keamanan pangan program MBG,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap dapur penyedia makanan wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan rutin diawasi oleh petugas kesehatan.

Pemeriksaan ini mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses produksi, waktu memasak, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah.

Baca Juga : Distribusi Program MBG di Kalteng Belum Merata, Wilayah Pelosok Masih Tertinggal

“Pengawasan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyajian. Misalnya, makanan yang dimasak terlalu pagi namun dikonsumsi terlalu siang, ini berisiko menurunkan kualitas dan keamanan pangan,” jelasnya.

Pemko Palangka Raya berkomitmen memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik tanpa menimbulkan risiko kesehatan. [Red]

The post Pemko Palangka Raya Bentuk Satgas Gerak Cepat untuk Pantau Program MBG appeared first on Kalteng Today.

“Langkah pertama yang menjadi perhatian adalah memastikan perencanaan program kesehatan yang berjalan sejak awal tahun dapat terealisasi hingga penghujung 2025,” katanya, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

Ia menyebutkan, akan melaksanakan program-program yang sudah dibuat sampai akhir tahun 2025, agar capaian kinerja tetap terjaga.

“Prioritas lain adalah mendukung penuh program strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dilaksanakan pemerintah,” tuturnya

Menurutnya, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya siap membantu kelancaran program tersebut agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya para pelajar.

Dan, saat ini, salah satu tahapan program MBG adalah penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Terkait hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu MBG untuk memastikan proses berjalan baik.

“Kami akan berkoordinasi terkait pelaksanaannya, termasuk pengawasan sanitasi makanan yang akan disuplai ke sekolah-sekolah,” tuturnya.

Ia menambahkan, langkah edukasi kepada dapur penyedia makanan MBG juga menjadi perhatian penting.

Baca Juga : Distribusi Program MBG di Kalteng Belum Merata, Wilayah Pelosok Masih Tertinggal

“Dengan memberikan pembinaan dan pengawasan, kualitas makanan yang disajikan bagi anak-anak sekolah dapat lebih terjamin keamanan pangannya,” ungkapnya.

Riduan mengungkapkan bahwa dirinya juga mendapat arahan dari Wali Kota Palangka Raya terkait upaya menurunkan angka stunting di daerah setempat.

“Arahan tersebut menjadi salah satu tugas penting yang harus dikawal oleh Dinas Kesehatan melalui program pencegahan dan pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat,” tutupnya. [Red]

The post Riduan: Kami Pastikan Perencanaan Program Kesehatan Berjalan Sejak Awal Tahun appeared first on Kalteng Today.

“Saya mencermati keracunan akibat MBG di Kota Palangka Raya sangat prihatin dan menyesali kejadian seperti ini. Penyelenggara atau siapa yang terlibat pada kegiatan ini harusnya memiliki quality control yang bagus,” katanya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (30/9/2025).

Dengan adanya quality kontrol tersebut, ia mengungkapkan, kualitas atau produk makanan dapat terpelihara dan quality assurance tepat sasaran atau sesuai target atau tujuan yang diharapkan.

“Untuk itu, hendaknya para pemangku kepentingan agar ke depan program ini tetap bagus, maka harus melihat, mempersiapkan, SOP dengan quality control yang baik,” tuturnya.

Baca Juga :Distribusi MBG di Bantaran Sungai Jadi Sorotan Pemkot Palangka Raya

Selain itu, ia menyampaikan bahwa, penunjukan maupun penyuplai makanan atau catering dapat benar-benar bertanggungjawab dan menghindari penumpukan pada satu penyuplai makan, sehingga tidak terjadi overload atau beban berlebih yang mempengaruhi kualitas MBG tersebut.

Ia menegaskan, Program MBG sangat membutuhkan evaluasi, mengingat cukup banyaknya kasus yang terjadi di lingkup nasional maupun di wilayah Kota Palangka Raya itu sendiri.

“Kejadian-kejadian ini mestinya menjadi bagian dari pembahasan utama dalam evaluasi. Kasus ini menjadi warning atau peringatan pemerintah daerah di Kalteng,” ungkapnya.

Lebih lanjut, evaluasi atau kajian ini menurutnya harus lebih menyeluruh atau holistic, khususnya dimana aspek-aspek yang dapat menimbulkan kecacatan atau merugikan dari pada kualitas makanan.

“Baik dari segi ahli gizi, catering, distribusi, karyawan, dan semua unsur yang menyangkut program tersebut. Oleh sebab itu dibuatlah semacam SOP, sehingga secara quality assurance terdapat jaminan kualitas,” jelasnya.

Semua itu perlu dilakukan menurutnya, agar tidak lagi adanya kejadian-kejadian yang dapat merugikan anak didik hingga pihak sekolah itu sendiri.

“Tujuan MBG ini bagus untuk meningkatkan gizi anak didik, tapi untuk hal seperti ini malah bukan untuk meningkat gizi, tapi menghancurkan organ tubuh anak dan merusak masa depan mereka sendiri,” tegasnya.

Ia juga kembali mengingatkan agar tidak adanya penumpukan pada satu penyedia, sehingga pekerjaan dapat lebih efektif dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak dalam penyantap makanan.

Baca Juga : MBG Diduga Sebabkan Keracunan, 27 Siswa SD Jadi Korban

“Kalau ada penumpukan sehingga penyedia harus jauh-jauh waktu harus bisa memasak, belum lagi mengemas, lalu baru kemudian didistribusikan,” tuturnya.

“Jadi, berapa jangka waktu dari membeli, memilih, sampai pendistribusian makanan, sampai disantapnya makan, karena itu akan rentan terhadap bakteri atau semacamnya, untuk itu makanan yang enak adalah yang baru dimakan dan dapat langsung disantap, tapi jika itu sudah memakan waktu lama, maka kualitasnya tidak terjamin,” tutupnya. [Red]

The post Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG appeared first on Kalteng Today.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyoroti masih adanya ketimpangan dalam distribusi program. Menurutnya, pelaksanaan MBG cenderung terfokus di wilayah perkotaan, sementara daerah pedalaman belum banyak tersentuh.

“MBG di Kalteng masih sangat minim untuk pendistribusiannya. Mungkin di kota sudah cukup banyak, tapi di kabupaten yang jauh dan pelosok belum sampai di tingkat kecamatan,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Belum di Terapkan di Kalteng, Ini Kata Senator Ini

Sugiyarto menambahkan, kondisi geografis Kalteng yang luas dan akses antar wilayah yang sulit menjadi faktor penghambat utama.

“Memang agak sulit, karena di pedalaman ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya dapur harus memiliki kapasitas tertentu,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan instansi teknis agar distribusi program lebih efektif dan merata.

“Sekolah-sekolah di pedesaan letaknya jauh-jauh, antar kampung pun berjauhan. Ini tentu menyulitkan secara teknis,” tukasnya. [Red]

The post Distribusi Program MBG di Kalteng Belum Merata, Wilayah Pelosok Masih Tertinggal appeared first on Kalteng Today.

“Dengan sinergi, manfaatnya bisa lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelajar. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat memastikan anggaran yang memadai sehingga program makanan bergizi ini tidak terhenti di tengah jalan,” Katanya, Senin (29/9/2025).

Baca Juga : MBG Diduga Sebabkan Keracunan, 27 Siswa SD Jadi Korban

Sarnadie menilai, jika program ini konsisten dilaksanakan, maka akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Katingan. Dengan gizi yang baik, pelajar akan lebih fokus belajar, memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta tumbuh dengan optimal.

“Selain itu, kami mendorong agar pemerintah daerah melibatkan kerjasama lintas sektor, baik dengan dinas pendidikan, kesehatan, maupun pihak swasta untuk mendukung keberlanjutan program,” Jelasnya.

Politisi dari Partai Perindo menyatakan dukungannya terhadap program pemberian makanan bergizi bagi pelajar yang saat ini dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut dinilai memiliki dampak positif, tidak hanya dalam mendukung tumbuh kembang anak, tetapi juga dalam mencetak generasi muda yang sehat dan cerdas.

” Program tersebut harus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk sekolah-sekolah di desa terpencil. Pemerataan akses gizi seimbang bagi pelajar akan menjadi investasi jangka panjang bagi daerah,” bebernya.

Baca Juga : Apresiasi Pembentukan Satgas, DPRD Katingan Dorong Percepatan Penyaluran MBG

Ia menekankan, program ini jangan hanya berjalan di sekolah-sekolah perkotaan Anak-anak di pelosok juga perlu mendapatkan makanan bergizi agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan baik. [Red]

The post DPRD Kabupaten Dukung Program MBG appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Apresiasi Pembentukan Satgas, DPRD Katingan Dorong Percepatan Penyaluran MBG

“Ada laporan dari puskesmas. Sekitar dua minggu ini ada (keracunan), yang saya dengar itu ada 27 siswa SD,” katanya kepada awak media, Senin (29/9/2025).

Ia menyebutkan, laporan tersebut diterima pihaknya berasal dari kepala sekolah, orang tua siswa, hingga tenaga kesehatan. Dan, diduga kejadian keracunan tersebut berasal dari saus yang kadaluarsa.

“Dapur beroperasi di Jalan Cilik Riwut kilometer 8. Bahan sausnya yang disebut-sebut sebagai bahan yang kadaluarsa tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini turut menanggapi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa pihaknya segera mendalami kasus ini.

Baca Juga : Distribusi MBG di Bantaran Sungai Jadi Sorotan Pemkot Palangka Raya

“Sementara ini, kalau secara kolektif detailnya belum ada, yang muncul baru kasus-kasus parsial, tapi ini tetap perlu diselidiki. Apakah memang keracunan MBG atau faktor lain,” tutupnya.

Korwil BGN Palangka Raya, Nur Izzah Dinillah, saat dikonfirmasi menanggap hal tersebut, pihaknya masih menyelidiki penyebab keracunan tersebut.

“Pertama-tama kami masih menyelidiki penyebab keracunan, karena kejadiannya ini sudah lama, dan kami masih menunggu informasi dari dinas pendidikan,” tutup Nur saat dihubungi awak media melalui aplikasi whatsApp. [Red]

The post MBG Diduga Sebabkan Keracunan, 27 Siswa SD Jadi Korban appeared first on Kalteng Today.

Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kalteng masih belum merata. Program yang seharusnya menjangkau seluruh daerah, baru berjalan optimal di kawasan perkotaan.

“Ini yang perlu ditingkatkan, kerjasama antarinstansi agar program MBG bisa segera dirasakan masyarakat secara luas,” katanya, Minggu (28/9/2025).

Baca Juga : Kasus Keracunan Siswa, IGI Kalteng Ingatkan Pentingnya SOP dan Quality Assurance MBG

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, pelaksanaan MBG harus tetap mengacu pada standar gizi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak di seluruh wilayah.

“Badan gizi perlu bekerja sama dengan kabupaten dan kota agar bisa mempercepat proses SPPG yang memenuhi syarat, sehingga pendistribusiannya bisa semakin merata,” jelasnya.

Sugiyarto berharap, dengan kerja sama lintas sektor yang baik, program nasional ini dapat mendukung peningkatan gizi anak dan generasi muda di Kalteng.

“Termasuk di wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini belum tersentuh secara optimal (MBG),” tutupnya. [Red]

The post DPRD Kalteng Dorong Pemerataan Program MBG appeared first on Kalteng Today.

” Selain menjaga kesehatan anak, program ini juga akan mengurangi beban orang tua, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Dengan begitu, kebutuhan gizi anak bisa terpenuhi tanpa mengganggu kondisi ekonomi keluarga,” Katanya, Sabtu (20/9/2025).

Baca Juga : Distribusi MBG di Bantaran Sungai Jadi Sorotan Pemkot Palangka Raya

Ia menekankan, pihaknya siap bekerja sama dengan Pemkab dan Satgas yang sudah dibentuk. Prinsipnya, jangan sampai ada satu pun sekolah yang terlewat dari program nasional tersebut.

” Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memastikan setiap anak sekolah mendapatkan makanan bergizi secara rutin di lingkungan pendidikan,” bebernya.

Menurutnya,  pemerintah kabupaten setempat mengambil langkah strategis dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran tim ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran program hingga menjangkau seluruh kecamatan.

Baca Juga : Para Siswa SDN Rodok Gembira Dengan Pelaksanaan MBG

” Program ini harus segera merata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik. Hingga saat ini penyaluran MBG masih terbatas di sekitar Kota Kasongan,” bebernya.

Ia menyebutkan, target pada tahun 2026 seluruh sekolah di Kabupaten Katingan, dari PAUD sampai SMA, sudah mendapatkan layanan MBG. Hal ini penting agar anak-anak
dapat sehat dan tidak hanya di kota namun juga di desa-desa. Sehingga, generasi ini tidak merasakan ketinggalan dan menikmati manfaat yang sama.  [Red]

The post Apresiasi Pembentukan Satgas, DPRD Katingan Dorong Percepatan Penyaluran MBG appeared first on Kalteng Today.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat percepatan pelaksanaan program MBG di Ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Belum di Terapkan di Kalteng, Ini Kata Senator Ini

Arbert menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dilakukan pekan lalu.

“Dari total 20 dapur MBG yang ditargetkan beroperasi, hingga kini masih terdapat 9 dapur yang belum berjalan. Empat di antaranya masih dalam tahap perbaikan sesuai laporan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional,” tuturnya.

Ia juga menerangkan, rapat tersebut juga membahas percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari 20 SPPG baru yang direncanakan, lima di antaranya didorong segera terealisasi, melengkapi 15 yang sudah dalam proses.

“Ke depan akan dibuat peta SPPG dan peta sasaran sekolah sebagai bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Pihaknya turut menyoroti persoalan distribusi makanan bergizi di wilayah bantaran sungai. Sebab, jumlah siswa di kawasan tersebut tidak memenuhi syarat minimal 1.000 hingga 3.000 orang.

“Kami bersama camat, lurah, dan PKK setempat akan mencari solusi agar anak-anak sekolah di bantaran sungai tetap bisa menikmati layanan MBG,” ungkapnya.

Baca Juga : DPRD Barut Dukung Penuh Program Makanan Bergizi Gratis

Arbert juga menyampaikan bahwa, ke depan Pemkot Palangka Raya berencana mempertemukan pengelola SPPG dengan sejumlah perangkat daerah terkait logistik.

“Seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Tujuannya, untuk menyinergikan regulasi sekaligus memanfaatkan potensi logistik daerah,” tuturnya.

“Dengan integrasi yang kuat, kami berharap program ini berjalan efektif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekolah, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang di Kota Palangka Raya,” tutupnya. [Red]

The post Distribusi MBG di Bantaran Sungai Jadi Sorotan Pemkot Palangka Raya appeared first on Kalteng Today.