Kaltengtoday.com, Palangka Raya — Pasokan pangan yang dinilai masih kurang dan memicu kenaikan harga di pasaran menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan bahwa, keberhasilan MBG bergantung kesiapan hulu dan termasuk ketersediaan stok bahan pangan yang cukup, agar perekonomian lokal tetap bergerak.
Baca Juga : DPRD Kalteng Desak Pemprov Tunjuk Koordinator Teknis untuk Kawal Program MBG
“MBG itu tujuannya mempercepat putaran ekonomi di lingkaran daerah. Artinya, petani, peternak, UMKM semua ikut bergerak. Tapi kalau pelaksanaannya menyebabkan kekurangan pasokan di pasaran, berarti ada yang salah, hulunya belum siap,” katanya kepada awak media, Senin (24/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini memberikan contoh, seperti kondisi itik di Pulang Pisau yang kini tidak berjalan lagi sebagai gambaran kesiapan hulu yang harus dipantau sejak awal.
Maka dari itu, pihaknya menekankan, kelancaran MBG sangat tergantung pada stok dan suplai yang cukup. Dan, kekurangan pasokan menurutnya dapat memicu permainan harga, termasuk penimbunan yang merugikan masyarakat.
“Misalnya harga barangnya Rp15.000, jangan-jangan ada yang menahan barang dulu, nunggu naik ke Rp16.000 atau Rp17.000. Media juga perlu memantau, karena kalau ada kekurangan stok, pasti ada sesuatu entah pasokan kurang atau permainan harga,” terangnya.
Ia menambahkan, praktik penimbunan ini biasanya terjadi pada komoditas ayam, daging, dan telur, karena jumlah distributor yang sedikit membuat harga mudah dikontrol. Dan, bahkan bibit ayam dan pakan ayam sering dijadikan alat pengaturan harga.
“Kalau penjual cuma nyetok untuk kebutuhan pribadi atau harian, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah menahan barang untuk mempengaruhi harga,” ungkapnya.
Ia juga telah menyampaikan ke dinas terkait peternakan untuk menghentikan bantuan bibit ayam, kandang, dan pakan ayam.
“Karena, ujung-ujungnya hanya memperkaya kelompok tertentu. Mafia-nya luar biasa,” ucapnya.
Baca Juga : Pemko Palangka Raya Bentuk Satgas Gerak Cepat untuk Pantau Program MBG
Bambang juga menjelaskan, kolaborasi antara semua pihak diperlukan untuk memastikan perusahaan atau pedagang patuh dan transparan dalam distribusi pangan.
“Kalau MBG mau berjalan baik, hulunya harus siap dan penimbunan harus dicegah. Supaya harga tetap stabil dan ekonomi daerah bergerak sesuai yang diharapkan,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post