Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Untuk mencermati kembali sejumlah permasalahan, beserta aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Timur, maka pelaksanaan program inipun dievaluasi. Tujuannya, agar berjalan optimal, aman, dan sesuai ketentuan.
Hal tersebut, diungkapkan Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Ari Panan Putut Lelu SH, pada rapat evaluasi MBG, di rumah jabatan Bupati Bartim. Dirinya juga menjelaskan, dalam rapat dibahas secara rinci tahapan kerja yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, proses pengolahan atau memasak, pengepakan (packing), hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Berindak sebagai pimpinan rapat, adalah Sekretaris Daerah Bartim Misnohartaku MEc Dev, dengan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang diwakili Perwira Penghubung (Pabung) Dandim 1012 Buntok di Tamiang Layang, Kapolres Bartim melalui Kasat Intel Polres AKP M Syaiful, serta Kasi Datun Kejaksaan.
Hadir pula para asisten Setda dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD terkait di antaranya DLH, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, RSUD Tamiang Layang, Koordinator MBG Bartim, serta para pengelola SPPG se-Barito Timur.
“Pengelolaan limbah baik di dapur maupun di sekolah menjadi perhatian penting. Ketersediaan sarana pendukung seperti listrik, air bersih, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga kita bahas untuk memastikan standar kebersihan dan kesehatan tetap terjaga,” kata Ari Panan, seperti yang dikutip dari rilis resmi tadi (Kamis, 5/3/2026).
Adapun jumlah penerima manfaat yang melebihi kapasitas layanan SPPG di beberapa titik juga menjadi bahan diskusi. Rapat turut menyoroti kebersihan alat memasak dan ompreng, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Selain itu, juga kesehatan seluruh petugas yang terlibat dalam program ini.
Dinas Kesehatan dan pihak RSUD memberikan penjelasan terkait kesiapan alat serta tenaga medis apabila terjadi situasi darurat. Tak kalah penting, penanganan limbah domestik dan sampah, serta peran aktif sekolah dan orang tua dalam mendukung pelaksanaan program juga dibahas secara komprehensif.
Perwakilan Forkopimda, ikut memberikan sejumlah saran strategis. Di antaranya, pentingnya koordinasi jika terjadi permasalahan di lapangan, evaluasi terhadap supplier bahan makanan, serta melengkapi perizinan seperti sertifikat SPPG dan SPPL. Seluruh pihak pun diingatkan agar mengantisipasi potensi persoalan hukum, bersikap peka dan cepat tanggap terhadap setiap permasalahan agar tidak berkembang di media sosial, serta mencermati dan mempelajari ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Akademisi Soroti Skema PPPK untuk Pegawai MBG, Dinilai Tak Sesuai Regulasi
Sekda Bartim Misnohartaku menegaskan bahwa Program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur terkait. Seluruh pihak, hendaknya mempelajari ketentuan yang berlaku dan selalu berkoordinasi apabila terdapat kendala di lapangan. Para camat beserta jajaran hingga tingkat kelurahan dan desa diminta aktif melakukan monitoring guna memastikan program berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Bartim berharap pelaksanaan Program MBG di Bartim semakin tertib, profesional, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Karena dengan demikian, maka sesuai tujuan awal, MBG benar-benar bisa terasakan manfaatnya. [Red]
Discussion about this post