Kaltengtoday.com, Sampit — Anggota Fraksi Partai PDIP DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dra. Rinie Anderson, menyoroti pelaksanaan program penanganan stunting yang dinilai belum optimal di sejumlah desa
Ia menyebut bahwa kegiatan sosialisasi dan pembagian makanan tambahan belum cukup menurunkan angka stunting secara signifikan.
Baca Juga : Cegah Stunting, Ketua TP PKK dan Ketua GOW Bartim Lakukan Aksi Peduli
“Kalau hanya bagi susu dan bubur satu kali lalu selesai, itu bukan intervensi. Kita butuh program yang berkelanjutan dan terukur,” ujar Rinie, Jum’at (10/10/2025).
Ia menambahkan bahwa koordinasi antarinstansi masih lemah, terutama antara Dinas Kesehatan, Dinas PMD, dan pemerintah desa. Menurutnya, data anak berisiko stunting harus diperbarui secara berkala dan dijadikan dasar intervensi.
Baca Juga : DPRD Kotim Minta Evaluasi Program Penanganan Stunting: Anggaran Besar, Capaian Masih Minim
Zainal juga mendorong agar kader posyandu dan bidan desa diberi pelatihan khusus tentang gizi dan tumbuh kembang anak. “Mereka adalah ujung tombak. Kalau kapasitasnya lemah, maka program tidak akan berjalan,” tegasnya.
Rinie menambahkan dalam Fraksi PDIP ia akan mengusulkan penguatan anggaran penanganan stunting dalam APBD 2026 dan mendorong integrasi program dengan sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi keluarga. [Red]














Discussion about this post