GMKI Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Pelaksanaan Program Vaksinasi

Kalteng Today – Palangka Raya, – Pelaksanaan pembagian nomor antrian vaksinasi bagi warga Kota Palangka Raya yang dilaksanakan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya dan instansi vertikal lainnya, yang bertempat di Bundaran Besar Kota Palangka Raya pada Rabu (4/8) malam, disinyalir menimbulkan kerumunan, mendapat sorotan dari banyak kalangan.

Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palangka Raya, Jhoni Sanjaya menyampaikan dengan pembagian nomor antrian seperti yang dilakukan tersebut tidaklah efektif dan menimbulkan kerumunan, sehingga ditakutkan menjadi klasterisasi baru penyebaran Covid-19.

“Kami meminta kepada pihak pemerintah atau instansi terkait dapat mengevaluasi segera dalam pelaksanaan Program Vaksinasi tersebut, jangan sampai kita ingin sehat malah jadi tertular,” kata Jhoni kepada Kalteng Today, Kamis (5/8).

Pihaknya menegaskan, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan semangat bersama dalam mengurangi penyebaran angkat terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalteng, terlebih dengan keluarnya kebijakan Gubernur Kalteng, H.Sugianto Sabran terkait dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4 beberapa waktu lalu.

“Sedangkan pemberlakukan PPKM level 4 baru dilakukan, namun justru disambut dengan vaksinasi massal ini, yang mana menimbulkan kerumunan yang membludaknya masyarakat dalam mengambil nomor antrian,” tuturnya.

Mahasiswa asal Kotawaringin Timur yang sedang mengenyam pendidikan tinggi di Kota Palangka Raya ini menambahkan, mestinya pihak penyelenggara dapat mempertimbangkan sejak awal, hingga kerumunan tersebut tidak terjadi.

“Seharusnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini,  kita jadi dimudahkan dalam segala hal termasuk dalam sistem pelaksanaan vaksin ini. Sehingga pelaksanaannya tidak justru menimbulkan kerumunan seperti yang terjadi di jalan Yos Sudarso area bundaran besar kota Palangka Raya,” ungkapnya.

Baca juga : GMKI Laksanakan KSL Menuju Konfercab ke – XXX

Jhoni juga mempertanyakan, terkait dengan apakah pemerintah khususnya kota Palangka Raya ini benar-benar serius dalam menangani covid 19 ini.

“Seperti kita lihat datanya masih cukup tinggi terkonfirmasi ada sebanyak 10.214 tertanggal 4 Agustus 2021 hari ini dan kami meminta sebagai masyarakat,  buatlah kebijakan dan yang justru tidak menjadi buah simalakama kedepannya nanti,” tukasnya. [Red]