Polres Kotim Berikan Pembekalan Ops Mantap Praja Telabang

Kalteng Today – Sampit, – Rabu, tanggal 11 November 2020 mulai pukul 08.40 – 10.00 WIB bertempat di Aula Tunggal Panaluan Polres Kotim telah dilaksanakan pembekalan kepada 56 (lima puluh enam) personil Polri Polres Kotim yang akan melaksanakan tugas pengamanan TPS dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng serta Bupati dan Wakil Bupati Kotim dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ini.

Dari pantauan Kaltengtoday, untuk narasumber yang memberikan pembekalan adalah Beny dari KPU Kotim dan Tohari TOHARI dari Bawaslu Kotim.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Beny menguraikan masalah prosedur pencoblosan surat suara di TPS dan Penerapan Protokol Kesehatan di TPS berupa pemeriksaan suhu tubuh (maksimal 37,3°. “Apabila lebih akan ditempatkan pada bilik khusus), penggunaan masker, menjaga jarak 1 meter dan mencuci tangan saat masuk dan keluar TPS,”jelasnya, Rabu (11/11).

Lebih lanjut lagi disampaikannya yakni berkaitan dengan urutan pelaksanaan Pilkada. Mulai dari pergeseran logistik pilkada sampai pelaksanaan pemilihan dilanjutkan penghitungan surat suara pasca pencoblosan serta rapat Pleno,ungkapnya.

Terpenting pula yakni berkaitan dengan prosedur pencoblosan terhadap pemilih (tahanan) di Rutan Polres Kotim dan Polsek jajaran, akan dilaksanakan oleh TPS Mobile/TPS terdekat, tutur Beny.

Baca Juga : Laksanakan Pilkada, Polres Kotim Gelar Sarpras Dalam Rangka Pengamanan TPS di Kotim

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kotim M Tohari menjelaskan untuk tugas Bawaslu yakni petugas pemungutan suara dan tugas pengawas pemungutan suara. Hal lain juga tak kalah penting adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pencoblosan, khususnya terhadap pemilih yang memiliki hak pilih dalam suatu TPS maupun pemilih pindahan, dengan mengikuti aturan yang berlaku,jelasnya, Rabu (11/11).

Ditegaskan Tohari pula adalah penggunaan atribut masing-masing Paslon peserta Pilkada oleh pemilih pada saat datang ke TPS (masker atau baju yang bergambar Paslon atau nomor urut maupun lambang Partai) dan hal tersebut tidak dibenarkan.

“Kami juga akan melakukan pemetaan TPS yang berada dalam wilayah rawan gangguan,”tukasnya. [Red]