Kalteng Today – Buntok, – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) lebih disederhanakan .
“Karena selama ini birokrasi untuk proses pencairan ADD dan DD di daerah ini terlalu panjang,” ucap Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD), Dinas Kesehatan, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Selatan, Senin (12/10/2020).
Akibat panjangnya birokrasi proses pencairan dari ADD dan DD lanjut dia, dapat membuka celah terjadinya pungutan liar (Pungli).
Untuk itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini meminta agar birokrasi terkait hal tersebut dapat disederhanakan lagi.
Kapan perlu kata Farid, dalam pengurusannya tanpa bertemu atau tatap muka, namun proses pencairan tetap berjalan supaya menghindari terjadinya pungli.
“Seperti kata presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kapan perlu seperti izin kebun tak perlu ketemu dengan orangnya, namun izinnya tetap keluar,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post