Di bidang ekonomi yang menjadi tanggung jawab Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana PEN juga terlihat gagal total. Lebih lanjut, upaya Jokowi untuk membangun negara dalam situasi Covid 19 ini menjadi sangat gaduh karena langkah langkah Erick Thohir yang melanggar konstitusi, boros, tidak tepat sasaran serta pengisian posisi BUMN yang beraroma pertemanan atau tidak mengedepankan profesionalitas.
Selain itu, sudah dalam rentan waktu 4 bulan terakhir kritik terbuka terhadap kinerja dan keputusan Erick Thohir dilakukan berbagai kelompok, seperti Kelompok Mahasiswa dari Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, mahasiswa berbagai Daerah ini menuntut transparansi rekrutmen Direksi dan Komisaris serta pertanyakan Hutang BUMN yang tembus Rp 6000 Trilyun.
Kemudian kelompok masyarakat sipil yang lantang mengkritik Erick diantaranya dari Kontras, Walhi, Imparsial, Setara Institut dengan tuntutan yaitu menolak penempatan Posisi Polisi dan TNI aktif di kementrian BUMN dan BUMN.
Baca Juga :Â Ketua DPRD Pulang Pisau Sampaikan Usulan ke Menteri BUMN
Masyarakat Provinsi Kalteng juga bereaksi, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalteng, dengan Elisae Sumandie sebagai koordinator mengungkapkan sikap mereka jelas ingin perubahan di tubuh kementerian BUMN. Sehingga persoalan tidak lagi berlarut – larut dan merugikan pemerintah serta masyarakat luas.
Discussion about this post