Kalteng Today – Palangka Raya, – Banyaknya indikasi persoalan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Menteri, Erick Thohir mendapat kecaman dari berbagai pihak dan adapun persoalan pertama terkait tentang lebih dari 4.000 pekerja BUMN di PHK, sementara ratusan karyawan lainnya berbulan – bulan gajinya tidak dibayar, hingga belasan ribu karyawan BUMN yang masih bekerja gajinya dipotong dan tidak dibayar utuh.
Pertamina yang tercatat merugi sampai dengan Rp.11 Trilyun, Laba PGN ambruk 87%, Garuda rugi Rp 10 Trilyun, PT KAI rugi Rp 1,3 Trilyun, Antam, PLN, Angkasa Pura 1 dan 2, E Comerce Blanja.com di tutup dan masih banyak yang lainnya.
Kecaman ini datang dari banyak kalangan, termasuk kelompok masyarakat yang menamai diri sebagai Aliansi Masyarakat Kalteng. Mereka menilai Kegagalan Erick Thohir memimpin BUMN semakin sempurna dengan bertambahnya utang BUMN dan dibentuknya struktur jabatan dan dianggap tidak efisien dan boros seperti staf khusus direksi bergaji Rp 50 juta perbulan dengan jumlah yang sangat mungkin mencapai ribuan orang dan penempatan ribuan Direksi dan Komisaris yang tidak transparan.
Baca Juga :Â Pemerataan Pendidikan Harus Diwujudkan Pemerintah Daerah
Aliansi ini juga menilai, adanya rangkap jabatan di masa Erick Thohir sangat bertentangan dengan Undang – Undang (UU) atau pun peraturan yang berlaku. Selain itu, aliansi ini juga turut membuka data dan angka yang dirasa membuktikan kegagalan tersebut. Seperti saat Erick Thohir ditetapkan menjadi Ketua Pelaksana PEN dan Penanganan Covid 19 tanggal 20 Juli 2020, korban meninggal akibat Covid 19 berada di angka 4.239 orang dan yang tertular 88.214 orang. 70 hari kemudian, 20 September korban corona meninggal 9.444 orang atau naik 118 %, yang tertular 240.687 orang atau naik 172 %.
Discussion about this post