Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kontribusi dividen dari Bank Kalteng dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya akan terus ditingkatkan secara proporsional.

Baca Juga : Bambang Irawan Dorong BUMD Kalteng Perkuat Kontribusi terhadap PAD

“Pemerintah berupaya agar pembagian dividen lebih proporsional sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang telah dikeluarkan,” katanya, Rabu (15/10/2025).

Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Kalteng menerapkan tiga strategi utama untuk memperluas basis pajak daerah. Pertama, melakukan integrasi data pajak lintas sektor antara provinsi, kabupaten/kota, dan instansi teknis seperti Bapenda, ESDM, Kehutanan, Perkebunan, serta PUPR.

Kedua, digitalisasi sistem pemungutan pajak melalui aplikasi berbasis real-time guna meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran penerimaan.

Ketiga, penguatan pengawasan retribusi daerah melalui sistem dashboard monitoring berbasis data terintegrasi serta peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah.

Selain itu, Leonard juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah. Menurutnya, Pemprov Kalteng telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pelelangan dini, dan penyederhanaan proses lelang.

Selain itu, mendorong perangkat daerah agar segera mengeksekusi kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Baca Juga : Bambang Irawan Ajak Legislatif dan BUMD Perkuat Sinergi Pembangunan

Terkait belanja hibah yang realisasinya masih rendah hingga Triwulan III Tahun 2025, Leonard menegaskan bahwa belanja tersebut bersifat tidak wajib. Pemprov Kalteng tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib terlebih dahulu.

“Meski demikian, realisasi belanja hibah akan tetap diupayakan hingga akhir tahun sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. [Red]

The post Pemprov Kalteng Segera Optimalisasi Dividen BUMD dan Perluas Basis Pajak Daerah appeared first on Kalteng Today.

Padahal, pihak Bank Kalteng cabang Kasongan sempat berjanji membayarkannya di periode September 2024.

” Seharusnya ada kejelasan dari pihak bank pembangunan daerah tersebut terkait pembayaran dividen hasil penyertaan modal tahun 2023 silam,” Kata Asisten II Setda Katingan, Eka Suryadilaga, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga :  Bank Kalteng Penuhi Persyaratan OJK

Ia menyebutkan, pihaknya masih menunggu pembayaran dividen tahun tersebut.

Padahal, nilai dividen itu bisa berdampak kepada pendapatan asli daerah dan membantu pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan yang ada.

” Nilainya cukup besar. Bahkan, tiga miliar ini jika digunakan manfaat dan dampaknya banyak sekali, ” Bebernya.

Sebelumnya, penjelasan dari pihak Bank Kalteng terkait penyertaan modal untuk tahun 2022 tidak dibayarkan karena menjadi modal yang ditanamkan dan disepakati oleh semua pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Dividen yang tidak dibayarkan tersebut ditahan menjadi modal untuk mengejar syarat dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jika modal Bank Kalteng tidak mencapai Rp 3 Triliun maka akan menjadi turun status ke bank perkreditan rakyat (BPR).

Diakuinya, dari informasi yang diterima pihak pemerintah daerah PT Bank Kalteng akan mengupayakan pada akhir September 2024 bisa diselesaikan.

Baca Juga :  Parah, Dua Tahun Bank Kalteng Cabang Kasongan Tak Bagikan Dividen

“ Semoga akhir bulan ini bisa dibayarkan. Sejak berdirinya Kabupaten Katingan, kerjasama dengan PT Bank Kalteng sudah berjalan dan terjalin. Namun, karena adanya keterlambatan pembayaran dividen tersebut maka pihak PT Bank Kalteng harus menjaga kepercayaan, ” Pungkasnya.

Kendati demikian, menyangkut kepercayaan dari pemerintah daerah sebetulnya wajib diperhatikan dan dicermati. Sehingga, betul-betul  direalisasikan.  [Red]

The post Pertanyakan Janji Pembayaran Dividen appeared first on Kalteng Today.

” Pada tahun 2022, memang tidak diberikan dan dibayarkan karena menjadi modal yang ditahan atau langsung menjadi penyertaan modal.
Alasannya itu sudah disepakati di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) bersama gubernur dan bupati atau walikota di Kalimantan Tengah untuk mencapai target dan persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” Katanya, Selasa (30/7/2024).

Baca Juga : Parah, Dua Tahun Bank Kalteng Cabang Kasongan Tak Bagikan Dividen

Ia menyebutkan, persyaratan dari OJK pada Desember 2024 mendatang, apabila Bank Kalteng tidak bisa memenuhi modal senilai Rp 3 Triliun maka status Bank Kalteng akan turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan begitu, berdasarkan keputusan bersama pada RUPS yang dihadiri oleh kepala daerah maka dividen hasil tahun 2022 dijadikan langsung penyertaan modal.

Sementara itu, untuk dividen tahun 2023 memang belum dibayarkan oleh pihak Bank Kalteng karena masih menunggu dua pemerintah kabupaten yang belum menyetorkan penyertaan modal. Oleh alasan itu, bukan hanya Katingan saja yang belum dibayarkan dividen tetapi daerah lain juga mengalami hal yang serupa sehingga pembayaran dividen harus menunggu seluruh daerah menyetorkan modal. Namun, untuk dua kabupaten yang belum menyetorkan modalnya tersebut rencananya akan dilakukan pada Juli 2024.

Baca Juga : Pemasukan Pembiayaan Pembangunan dari PT. Bank Kalteng di Apresiasi DPRD Kotim

” Apabila seluruh daerah sudah melakukan penyetoran modal, pemerintah daerah akan menerima dividen yang akan dibayarkan pihak Bank Kalteng paling lambat pada September mendatang untuk hasil penyertaan modal tahun 2023,” Jelasnya.

Ia menjelaskan, belum mengetahui secara pasti besaran dividen yang akan diterima pemerintah kabupaten Katingan. Pasalnya, itu merupakan kewenangan dari pihak kantor pusat Bank Kalteng di kota Palangka Raya. [Red]

The post Bank Kalteng Penuhi Persyaratan OJK appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : KIM Gunung Mas Bantu Korban Kebakaran Melalui Program CSR Bank Kalteng

Sekda Katingan Pransang sudah mempertanyakan hal ini ke pihak Bank Kalteng Cabang Kasongan. Dirinya memastikan akan menindaklanjuti pertanyaan dari kalangan legislatif ketika penyampaian hasil kerja gabungan komisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2023.

” Sampai sekarang dividen dengan nilai miliaran rupiah belum diberikan pihak bank pembangunan daerah tersebut. Bahkan, deviden hasil penyertaan modal yang belum tersebut mencakup dua tahun yakni dividen tahun 2022 dan 2023, ” Katanya, Jumat (26/7/2024).

Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada hasil realisasinya walaupun ada janji dibayarkan kemarin. Namun, pihak pemerintah daerah akan berjuang dan memastikan mempertanyakan hal tersebut karena dividen menjadi instrumen penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga : H Sugianto Sabran Apresiasi Kinerja PT Bank Kalteng di Tahun 2023

” Cukup besar nilai devidennya hampir puluhan miliar. Sehingga, kami berharap ini bisa ditanggapi oleh Bank Kalteng Cabang Kasongan untuk mencermatinya jangan sampai menjadi temuan pemeriksaan, ” Pungkasnya.

Apalagi, pihak DPRD sudah memasukkan kejelasan pembagian dividen atas hasil penyertaan modal ini ke dalam rapat badan musyawarah dan hasil kerja gabungan komisi DPRD Kabupaten Katingan. Sehingga, realisasi pertanggungjawaban APBD 2023 menjadi pengingat dalam transparansi anggaran daerah. [Red]

The post Parah, Dua Tahun Bank Kalteng Cabang Kasongan Tak Bagikan Dividen appeared first on Kalteng Today.