Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan dan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kontribusi dividen dari Bank Kalteng dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya akan terus ditingkatkan secara proporsional.
Baca Juga : Bambang Irawan Dorong BUMD Kalteng Perkuat Kontribusi terhadap PAD
“Pemerintah berupaya agar pembagian dividen lebih proporsional sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang telah dikeluarkan,” katanya, Rabu (15/10/2025).
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Kalteng menerapkan tiga strategi utama untuk memperluas basis pajak daerah. Pertama, melakukan integrasi data pajak lintas sektor antara provinsi, kabupaten/kota, dan instansi teknis seperti Bapenda, ESDM, Kehutanan, Perkebunan, serta PUPR.
Kedua, digitalisasi sistem pemungutan pajak melalui aplikasi berbasis real-time guna meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
Ketiga, penguatan pengawasan retribusi daerah melalui sistem dashboard monitoring berbasis data terintegrasi serta peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah.
Selain itu, Leonard juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah. Menurutnya, Pemprov Kalteng telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pelelangan dini, dan penyederhanaan proses lelang.
Selain itu, mendorong perangkat daerah agar segera mengeksekusi kegiatan sesuai target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Baca Juga : Bambang Irawan Ajak Legislatif dan BUMD Perkuat Sinergi Pembangunan
Terkait belanja hibah yang realisasinya masih rendah hingga Triwulan III Tahun 2025, Leonard menegaskan bahwa belanja tersebut bersifat tidak wajib. Pemprov Kalteng tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib terlebih dahulu.
“Meski demikian, realisasi belanja hibah akan tetap diupayakan hingga akhir tahun sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. [Red]














Discussion about this post