Ratusan Lebih Perserta Balon Kades di 41 Desa Diterima DPMD Gumas

kaltengtoday.com, – KUALA KURUN – Saat ini, untuk tahapan pemilihan kepala desa (Kades) serentak sudah dimulai sejak Mei lalu dan dilaksanakan di 41 desa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gumas menerima bakal calon (Balon) kades sebanyak ratusan lebih.

Baca juga : Disbudpar Kabupaten Gunung Mas Terus Lakukan Pembinaan Desa Wisata

Kepala DPMD Kabupaten Gumas Yulius melalui Kabid Pemerintahan Desa Iltem mengatakan, pada kegiatan tahapan pemilihan Kades dan sekarang ini sudah memasuki babak penelitian kelengkapan andministrasi, klarifikasi balon dan kini datanya sudah masuk ke dinas.

“Sebanyak 41 desa yang mengikuti pilkades serentak di gelombang satu ini, dan untuk jumlah calon yang kami terima sebanyak 125 calon kades, memang saat ini juga pihak panitia pemilihan desa, kita masih dalam tahapan penelitian baik itu klarifikasi serta administrasi mereka,” ucap Iltem saat ditemui, Jumat (17/6) lalu.

Memang diakuinya, saat ini juga masih dilakukan tahapan pengecekan dan data tersebut masih bisa berobah karena kendalanya ada yang mengundurkan diri dan ada yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari hasil seleksi yang sudah dilakukan panitia pemilihan di desa.

“Saat ini juga ada beberapa desa yang lebih dari lima calon seperti Desa Taja Urap, Kecamatan Tewah, Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, maka disitu harus dilakukan seleksi tambahan, sehingga ini bisa menjadi lima balon kades,” terang dia.

Baca juga : Panitia Pilkades Harus Profesional Minimalisir Gugatan dan Proses Hukum

Sedangkan untuk desa yang hanya dua calon kades, lanjut Iltem, sebanyak 15 dari 41 desa yang semuanya hanya ada dua calon saja. Karena itulah, dia mengimbaukan kepada para balon kades agar tidak melakukan kampanye yang sifatnya dilarang, serta menganggu jalannya pelaksanaan pilkades serentak itu.

“Kami juga mengimbau kepada para balon kades, supaya jangan sampai melakukan hal yang dilarang sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku seperti money politik dan sejenisnya ini yang memang tidak diperbolehkan, sehingga kegiatan Pilkades itu dapat berjalan aman dan lancar,” demikian dia.[Red]