kaltengtoday.com, Kapuas – Rapat Tim Panitia Khusus (Pansus),21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bersama Eksekutif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),mulai dilakukan bedah proyek pekerjaan infrastruktur.
Ketua Pansus 21 Syarkawi H Sibuh menyampaikan,sesuai dengan agenda yang di tetapkan Bandan Musyawarah(Banmus),tim pansus 21 rapat pembahasan bersama TAPD dalam rangka hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan di lapangan terhadap beberapa program strategis yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.
“Apa itu,program pembangunan ruas jalan di Kecamatan Mantangai-Tanjung Klanis dengan sistem tahun jamak (Multiyers reed),”ucap Syarkawi H Sibuh,Kamis 21 Juli 2022 kemarin sore.
Baca Juga : Â Waket I DPRD Kapuas Temui Mahasiswa KKN Kebangsaan
Dijelaskan lelaki yang pernah menjabat Sekretaris Daerah Murung Raya ini,proyek pengerjaan jalan tersebut menelan anggaran yang cukup fantastik,untuk paket satu berdasarkan informasi dari pihak PUPR-PKP sebesar Rp 95 Miliar dan paket 2 Rp 96 Miliar.
“Dengan nilai yang begitu besar kami ingin program pembangunan jalan tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat dan bisa menjadi salah satu urat nadi akses mobilitas antara Kota Kuala Kapuas ke daerah non pasang surut,”ungkapnya.
Syarkawi yang juga menjabat sekertaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas itu,mengatakan,akses jalan ini bisa fungsional sangat luar bisa untuk mempermudah jarak tempuh bagi masyarakat apa bila mau ke ibu kota Kabupaten tidak lagi harus melewati Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
“Warga dari Kabupaten Barsel mau Barito Utara bisa melintasi jalur ini,apa bila mau ke Banjarmasin lebih dekat,”jelasnya.
Baca Juga : Â Komisi III DPRD Kapuas Harapkam Lelang Proyek di PUPR-PKP Di Percepat
Ia berharap jalan Mantangai-Timpah bisa membuka kantong kantong produksi yang berada di sebelah kiri dan kanan jalan yang terlihat hamparan lahan tidur yang tidak terurus.Pada memiliki potensi apa bila di kelola akan menjadi lahan pertanian dan perkebunan sehingga mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Terus terang Pansus belum mendapatkan data secara faktual yang memadai dari pihak eksekutif terkait pengerjaan dua paket jalan tersebut,”pungkasnya. [Djim KT]
Discussion about this post