Fraksi Pendukung DPRD Barsel, PDIP Sampaikan Catatan Khusus Kepada Bupati

Kalteng Today – Buntok, – Fraksi pendukung DPRD Barsel, PDIP mempertanyakan sudah sejauh mana langkah yang dilaksanakan oleh pemkab, terkait penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan ditingkat kecamatan dan desa.

Hal tersebut merupakan catatan khusus kepada Bupati yang dibacakan oleh Tri Wahyuni, sebagai syarat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2020.

Pada saat rapat Paripurna Ke-XV masa sidang Ke-III Tahun 2020, dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar bupati Barsel terhadap Raperda APBDP 2020, Kamis (24/9/2020).

Pihaknya juga mempertanyakan masalah kualitas pekerjaan jalan Mayor Pithel, yang diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga dikhawatirkan tidak akan berusia panjang jalan tersebut akan segera mengalami kerusakan.

Untuk itu, mereka meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) lebih memperketat pengawasannya terhadap pekerjaan jalan tersebut.

Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini, juga meminta agar pemkab segera melakukan perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Mantarem dan desa Merawan Baru, karena kondisinya yang sudah rusak parah dan hampir tidak bisa dilalui.

Terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), PDIP juga mempertanyakan sudah sejauh mana upaya pemkab untuk mengantisipasi hal itu terjadi. Pasalnya, meskipun saat ini sudah memasuki musim penghujan, namun karena rendahnya curah hujan maka karhutla dikhawatirkan akan tetap terjadi.

Pihaknya juga meminta, agar pemkab segera memberikan solusi bagi para pedagang yang menjadi korban kebakaran di Plaza Beringin Kota Buntok.

Sebab, hingga saat ini para pedagang tersebut masih tidak tahu bagaimana nasib mereka, karena kios tempat mereka berdagang yang terbakar itu, ternyata masih menyisakan sewa sampai akhir tahun, namun hingga saat ini belum ada perbaikan ataupun solusi lainnya yang diberikan oleh pemkab terkait hal tersebut.

Pemkab diminta untuk segera menyelesaikan kasus utang piutang bahan bakar minyak (BBM) dengan pihak SPBU, sebab sampai dengan sekarang belum ada solusi atau langkah apapun yang dilakukan oleh pemkab berkaitan dengan masalah itu. [Red]