DPRD Kalteng : Relokasi Anggaran Covid-19 Harus Ada Rincian Penggunaan

kaltengtoday.com – Palangka Raya – Dalam kesimpulan rapat banggar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), secara prinsip semua perwakilan Fraksi pendukung menyetujui adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Hal ini mempertegas DPRD Provinsi Kalteng menepis tudingan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng H Agustiar Sabran yang telah menyebut kesimpulan rapat Badan Anggaran (Bangar) dilembaga itu menghambat upaya Pemerintah Provinsi Kalteng dalam dalam menangani pandemi Virus Corona.

“Ini bukan persoalan peka atau tidak peka, ini persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” kata ketua Fraksi PDI – Pejuangan Freddy Ering kepada awak media, (26/4).

Dirinya menuturkan, kesimpulan dari rapat Badang Anggaran (banggar) DPRD Kalteng dan sikap dari setiap fraksi-fraksi pendukung Dewan, tidak merasa menghambat, terebih lagi menolak kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, berbicara realokasi dan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk di Bumi Tambun Bungai ini, juga harus melihat soal kewenangan atau diskresi sepihak Pemprov sesuai SKB dalam merealokasi termasuk menggeser APBD 2020 tanpa harus melibatkan DPRD.

“Silakan, hanya sebagai implementasi fungsi pengawasan sebagaimana juga yang diatur dalam SKB maka tidak berkelebihan apabila DPRD perlu kejelasan kenapa harus Rp. 689 miliar yang digeser, kenapa tidak ada rincian kegiatan atau keperluan, baik pelayanan kesehatan, stimulus ekonomi maupun rincian jaring pengaman sosial (JPS) sejak awal itu sudah kita mintakan tapi tidak pernah dipenuhi,” tuturnya yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi I.

Ia kembali mengingatkan, meskipun dirasa oleh pihak Pemprov sudah sesuai SKB, akan tetapi pihaknya tetap meminta untuk harus ada rincian penggunaannya.

Baca Juga:

DPRD Kalteng Berharap Ada Penambahan Jumlah Penerima Bansos Covid-19

“Menurut kami tetap harus ada rincian penggunaan sebab kalau tidak akan sangat rawan penyimpangan pada saat, bahkan sampai pasca pandemi. Ini soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, apalagi ini tahun politik. Jadi janganlah kita atas nama pandemi dan atas nama SKB lalu jadi serampangan dan tanpa kendali dalam hal anggaran,” tutupnya. [Red]