DPRD Barsel Minta Data Peserta BPJS Segera Diperbarui

Kalteng Today – Buntok, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Ir M Farid Yusran meminta data peserta BPJS segera diperbarui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar data-datanya tepat sasaran.

Hal ini dikatakan ketua DPRD Barsel IR H M Farid Yusran, saat setelah memimpin sidang Paripurna ke-19 masa sidang ke-III tahun 2020, yang digelar di Gedung Graha Paripurna DPRD Barsel, Jalan Pahlawan, Buntok, Kamis malam (26/11/2020).

Menurut Farid, data BPJS untuk kelas III yang ditanggung Pemda setempat itu adalah rakyat miskin dan rakyat yang sangat miskin, kalau tidak didata ditakutkan nantinya akan menyebabkan bias datanya.

Ia menjelaskan, dimaksud bias ini adalah rakyat tidak miskin akan mendapatkan layanan BPJS kelas III ini, padahal itu diperuntukan hanya untuk rakyat miskin saja.

“Karena biaya yang ditanggung oleh Pemda setempat, walaupun iuran BPJSnya naik tetapi nilainya tetap berada dikisaran Rp25.500, itu yang harus dibayarkan oleh pihak Pemda dan selebihnya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat karena masih ada subsidi,” ucapnya kepada awak media.

Legislator dari Partai PDI Perjuangan ini juga menambahkan, dengan nilai Rp25.500 itu sebenarnya banyak masyarakat miskin yang berhak mendapatkan pelayanan BJPS kelas III. Namun, bukan masalah pada banyak dan tidak banyaknya hal tersebut, akan tetapi tepat sasaran atau tidaknya itu yang jadi persoalannya.

“Karena data yang mereka kasih kemarin ada sekitar 19 ribu lebih, padahal untuk data miskin kita ada sekitar 5,9 ribu orang, kita bulatkan saja menjadi 6 ribu, misalkan dari dampak covid-19 ini banyak masyarakat yang menjadi miskin anggap saja meningkatnya menjadi 100% jadi tambahannya hanya sekitar 6 ribu saja, jadi totalnya ada sekitar 12 ribu saja,” katanya.

Baca Juga: Kesbangpol Kotim Gelar Sosialisasi Cegah Pungli

Selain itu, untuk data yang dipakai saat ini masih memakai data di tahun 2015, sedangkan sekarang sudah tahun 2020 bahkan sudah mau tahun 2021, dimana menurutnya di tahun 2015 itu orang yang masuk datanya bisa saja ada yang sudah meninggal, ada yang sudah diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagainya. [Red]