kaltengtoday.com, Kasongan – Anggota DPRD Kabupaten Katingan Rudi Hartono mengingatkan masyarakat untuk selalu siap menghadapi bencana banjir yang terjadi di akhir tahun 2022. Pasalnya, sejumlah kecamatan di Katingan telah direndam banjir.
“Saya harap, pemerintah daerah harus siaga terhadap darurat bencana banjir yang telah merendam sejumlah pemukiman warga,” ungkapnya, Senin (10/10/2022).
Apalagi, selama ini ada beberapa kecamatan yang dikategorikan rawan banjir. Seperti Tasik Payawan, Kamipang, Katingan Tengah dan sebagian desa di kecamatan Mendawai.
Baca Juga : Â DPRD Katingan Ingatkan Jangan Ada Penerima Bansos Ganda
“Jangan sampai bencana korban ini menelan korban tenggelam atau korban hilang. Maka, hal ini yang harus dihindari dan diantisipasi sejak dini,” pintanya.
Dengan demikian, bagi masyarakat untuk menjaga anak di rumah jika ada yang masih kecil atau usia balita. Orang tua yang memiliki anak harus memberikan pengawasan yang lebih ekstra selama bencana banjir ini terjadi.
“Selain itu, awasi dan periksa arus listrik yang ada di rumah masing-masing. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korsleting atau kebakaran pemukiman yang bisa saja menghantui warga,” ujarnya.
Apalagi, hal itu bisa berakibat fatal apabila tidak diperhatikan oleh warga yang memilih untuk tetap menetap di rumah. Sehingga, masyarakat perlu memeriksa secara berkala terhadap rumahnya masing-masing.
Menurutnya, bencana banjir di Katingan dipengaruhi oleh beberapa penyebab. Pertama, dipengaruhi faktor alam karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Penyang Hinje Simpei dan juga Das Katingan yang naik akibat tidak bisa menampung luapan sungai.
Baca Juga : Â Anggota DPRD Katingan Sesalkan Ada Bank Tak Layani KUR, Alasan Akses Jauh
Selain itu, faktor perilaku manusia juga turut mempengaruhi banjir yang setiap tahun melanda. Misalnya, aktivitas logging atau penebangan pohon dan pembukaan lahan untuk area perkebunan sawit juga memicu banjir yang ada.
“Banjir di Katingan dinilai menjadi penyakit yang kompleks. Sehingga, harus ditangani oleh pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait,” tandasnya. [Red]
Discussion about this post