Kalteng Today – Sampit, – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus, SE menyoroti soal bantuan sosial (Bansos) Pemprov Kalteng bagi masyarakat terdampak pandemi Virus Corona atau Covid-19 di Desa Jemaras Kecamatan Cempaga. Pasalnya dari jumlah 404 data KK yang diajukan hanya 1 KK yang mendapatkan bantuan.
“Ini sudah tidak masuk akal sebab dari data 404 jumlah kepala keluarga (KK) yang diajukan pemerintah desa hanya 1 KK yang mendapatkan bantuan, siapa yang memangkas data itu, ini harus diketahui gubernur,” ungkap Parimus, Rabu (13/5/2020) kepada kaltengtoday.com.
Parimus menuturkan, bantuan sosial dari Pemrov Kalteng itu berbentuk sembako yang hanya diterima oleh satu-satunya kepala keluarga di desa jemaras hal ini juga diperkuat dari pengakuan langsung kepala desa setempat setelah sejumlah anggota dewan melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) di daerah pemilihan (Dapil) IV.
“Persoalan data penerima bantuan sembako ini harus segera ditindak lanjuti pemprov kalteng khususnya bisa menjadi perhatian pak gubernur, saya khawatir jika masyarakat tidak kebagian bantuan akan melampiaskannya ke pemerintah desa ini kasian kadesnya,” jelas Parimus.
Parimus menilai, saat ini semua bantuan yang bersifat sosial rawan menjadi konflik dan masalah kecemburuan sosial, sebab itu ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi. Ia juga meminta para kepala desa menjalankan tugas penyaluran bantuan sosial sesuai dengan aturan berlaku.
“Kita berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan desa dapat mengantisipasi jika ada gejolak di masyarakat dari pembagian bantuan sosial pandemi Covid-19, seperti kericuhan yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, jangan sampai terjadi di kalteng khususnya kabupaten kotim,” tegas Parimus.
Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Kotim Segera Bicarakan Pansus Usai Reses
Ketua DPC Partai Demokrat Kotim ini juga menambahkan, saat ini terkait bantuan sosial dari pemerintah dibeberapa daerah di indonesia sudah ada terjadi penolakan dari masyarakat lantaran disebabkan tidak meratanya bantuan yang seharusnya diterima masyarakat. Meskipun belum masif, namun ini harus diantisipasi sedini mungkin,” Demikian Parimus. [Red]
Discussion about this post