kaltengtoday.com, Kapuas – Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes mengingatkan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas pada saat finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 mendatang.
“Karena, kebutuhan dasar sangat penting menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini,” katanya usai menghadiri rapat di aula Bappeda Kapuas, di Kuala Kapuas, Senin, 14 Maret 2022.
Ia mengatakan, sebelum dilaksanakan Musrenbang Kabupaten yang direncanakan 30 Maret 2022 mendatang, legislatif dan eksekutif melakukan singkronisasi kepentingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder yang ada di Kabupaten Kapuas agar hal itu terakomodir pada RKPD di tahun 2023 nanti.
Baca Juga : Waket I DPRD Kapuas Apresiasi Pelaksanaan TMMD ke 113 di Wilayah Basarang
“Pada RKPD tahun 2023 mendatang, pengelohan hasil pertanian gabah dan buah harus menjadi produk lokal yang siap di jual dalam kemasan,”ucap Yohanes.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapuas itu menyebutkan, bukan saja sektor pertanian saja, akan tetapi masih ada sektor industri kerajinan tangan berupa anyaman rotan, tikar purun harus menjadi produk andalan berdaya saing dan memiliki kualitas yang harus dikembangkan sesuai kemajuan zaman.
Dengan demikian lanjut dia, produk itu dapat diekspor ke luar negeri seperti sekarang banyak diminati China, dan Jepang.
Misalnya beras harus diolah menjadi hasil pertanian Kabupaten Kapuas, dan buah nanas diolah menjadi selai atau keripik buah.
“Hasil pertanian dan kerajinan harus mendongkrak perekonomian masyarakat terutama UKM yang harus diperhatikan dan dilakukan pembinaan oleh dinas teknis,” terangnya.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kapuas Harapkam Lelang Proyek di PUPR-PKP Di Percepat
Yohanes yang juga ketua DPC PDI Perjuangan itu berharap, apa yang menjadi keinginan bersama, baik wakil rakyat, Pemerintah Daerah sebagai eksekutor di lapangan dengan program pemberdayaan masyarakat bisa bekerja maksimal walaupun ada indikator keberhasilan harus melalui survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), terkait kesejahteraan baik dari aspek ekonomi dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kapuas.
“Semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana dan setidaknya Pemkab dan DPRD Kapuas tetap konsisten dalam melaksanakan pengawasan terhadap program tersebut dan juga kebutuhan dasar tetap direncanakan baik kesehatan, pendidikan dan pangan, dan setelah itu baru infrastruktur,”pungkasnya.[Djim KT]
Discussion about this post