Seleksi Pejabat di Otorita IKN Dinilai Masih Jadikan Orang Dayak Hanya sebagai Penonton

kaltengtoday.com, Palangka Raya – Seleksi jabatan setingkat Direktur dan Kepala Biro di Otorita Ibukota Negara Baru (IKN) atau di Ibukota Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Dimana, dalam seleksi tersebut tidak ada satupun keterwakilan orang Dayak yang di rekrut atau dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis, sehingga dinilai orang Dayak hanya menjadi penonton, dan membuat meradang sejumlah ormas Dayak. Salah satunya Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kota Palangka Raya.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Fordayak Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, Rintis Santana juga menggugat sikap Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak memperhatikan masyarakat Dayak.

“Kami Fordayak menggugat sikap Otorita IKN, yang selama ini kami nilai dan rasakan mereka tidak melihat orang Dayak hanya sebelah mata. Kami minta dan ingatkan agar jangan jadikan orang Dayak hanya sebagai penonton di daerah sendiri,”ucap Rintis dengan tegas ketika di hubungi lewat whatsapp, Kamis (12/1).

Rintis menegaskan, pihaknya mendukung statement atau pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, dimana percuma IKN ada di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, jika masyarakat atau orang Dayak hanya dijadikan penonton, serta tidak diberi kepercayaan untuk mengisi beberapa jabatan di struktur pemerintah setempat.

“Kami mendukung pernyataan Sekjen MADN, percuma IKN di Kalimantan, kalau orang Dayak hanya dijadikan penonton. Maka dari itu, kami mendesak Presiden dan pihak Otorita IKN agar memperhatikan aspirasi orang Dayak, untuk memberikan kepercayaan bagi orang Dayak di beberapa jabatan penting di IKN. Sebab, saat ini sudah banyak orang Dayak yang pintar atau memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing,”ucapnya.

Pihaknya menerangkan, semenjak Otorita Ibu Kota Nusantara atau lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibentuk, tidak ada perhatian akan orang Dayak.

“Jabatan penting baik di tubuh TNI, Polri maupun jabatan di struktur pemerintah tidak ada penempatan orang Dayak di Otorita IKN. Hal ini sangat mengecewakan. Kami mendesak agar orang Dayak, termasuk ormas Dayak agar juga dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan, baik di pemerintahan, perekonomian UMKM, pertahanan keamanan dan pelestarian adat dan budaya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan masyarakat Dayak sebagai penduduk lokal di lokasi IKN harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri.

“Untuk itu, otorita IKN juga harus memberi kesempatan bagi orang Dayak dalam berbagai bidang pembangunan, serta mempersiapkan penduduk lokal dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan,” pungkasnya. [Red]