Kaltengtoday.com, Kasongan – Kemarahan Kementerian Sosial Tri Rismaharini kepada salah satu kepala SOPD telah menghebohkan media sosial ketika berkunjung di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi, telah disorot publik secara luas.
Kedatangannya untuk mengecek kesiapan dan perencanaan pemerintah daerah dalam penanganan banjir dan penyaluran bantuan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Katingan Elmon Sianturi mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan kepada Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan sosial dan program keluarga Harapan (PKH).
” Bantuan yang diberikan memang bersifat terbatas. Maka, tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh atau merata, ” Ungkapnya kepada wartawan kemarin (Kamis, 16/9/2021)
Menurutnya, yang diminta kejelasan dari kementerian itu barang berupa bantuan yang didistribusikan dari pihak pemerintah pusat melalui kementerian sosial.
” Bantuan ini dalam bentuk bantuan reguler. Maka, bantuan itu terbatas dan kemungkinan tidak bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Katingan, ” Terangnya.
Baca Juga : Prioritaskan Pemenuhan Hak-Hak KPM dengan menyederhanakan prosedur
Apalagi pemerintah daerah sudah menyalurkan bantuan yang kuantitasnya cukup banyak. Bantuan ini diberikan kepada warga yang terdampak banjir dan keluarga yang kurang mampu.
” Jadi pihak kami merasa heran atas bantuan yang dimaksud. Apalagi belum memberikan bantuan kepada warga. Meskipun yang dijelaskan itu program PKH. Pemerintah daerah pun sudah mengusulkan dan mengajukan permohonan agar ada penambahan dalam program PKH, ” Jelasnya.
Saat ini, terdapat 4107 keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam penerimanya. Sedangkan yang sukses di transaksi dan menerima bantuan mencapai 3.704
” Instansi teknis secara intensif memperbaharui dan mengevaluasi data. Terutama melaporkan permohonan untuk penambahan peserta baru agar menjadi penerima dalam program PKH, ” Bebernya.
Baca Juga : Menteri Risma Datangi Korban Banjir Jalan Mendawai Palangka Raya.
Menurutnya, permohonan yang disampaikan ini memang dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Laporan ini dihimpun dengan menyelaraskan data dari kecamatan dan desa yang terkena dampak banjir. Kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar diajukan Kementerian Sosial.
” Maka, jika ibu menteri mengatakan bahwa daerah kami tidak menyalurkannya. Itu beliau yang salah paham dan tolong tidak marah-marahlah, ” Ungkapnya.
Baca Juga : Menteri Risma Minta Kabupaten Katingan Evaluasi Penanganan Banjir
Pemerintah Kabupaten Katingan kata dia sudah melakukan segala upaya dan tenaga untuk menangani bencana banjir di bumi Penyang Hinje Simpei. Warga yang terdampak banjir pun tetap diberikan perhatian dari pemerintah. [Red]
Discussion about this post