kaltengtoday.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin menyatakan, pemerintah provinsi mendukung berbagai upaya dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak korupsi di semua lini.
Karena itu, program pembentukan desa antikorupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat sejalan dengan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi, hingga pada lembaga pemerintahan terkecil tingkat desa dan kelurahan.
Baca Juga : Sekda Harapkan Program TP PKK Berjalan Sinergis
Hal itu disampaikan Nuryakin, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) rencana pembentukan percontohan desa antikorupsi tahun 2023, di JS Luwansa Hotel and Convention Centre Jakarta, Selasa (18/10/2022). Rakor tersebut dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri.
“Program KPK ini sangat sejalan dengan semangat Pemprov Kalteng dalam upaya pencegahan korupsi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, untuk menanamkan budaya antikorupsi. Hal ini merupakan pengejawantahan dari semangat Kalteng BerAKHLAK penuh dengan KeBERKAHan yang sudah dicanangkan Bapak Gubernur beberapa waktu lalu,” kata Nuryakin.
Sebagai informasi, usulan Desa Percontohan Antikorupsi tahun anggaran 2023 dari Provinsi Kalteng adalah Desa Beringin Jaya Tunggal Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Desa Mekar Jaya Kabupaten Kotim, dan Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat.
Sementara sebelumnya, dalam rakor, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa desa antikorupsi ini merupakan program unggulan KPK, selain Paku Integritas, Politik Cerdas Berintegritas, dan Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.
“Potensi keanekaragaman Indonesia sebanyak 277.866.000 jiwa. Semangat bangunlah jiwa dan badan untuk Indonesia Raya, mewujudkan Indonesia sesuai kesepakatan pendiri Indonesia,” ucapnya.
Baca Juga : Sekda Fajrurrahman Terpilih Nakhodai MES Kotim Periode 2022-2025
Lebih lanjut Firli mengutarakan hal yang membuat kita bersatu dan bersama untuk kepentingan bersama adalah dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Negara maju dan sejahtera memiliki indikator angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian dan kelahiran, angka kematian bayi, serta pendapatan per kapita,” kata Firli. [Red]
Discussion about this post