Pemprov Kalteng Bersama Tokoh Daerah Bicarakan Kondisi Lokal

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama – sama dengan para tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan melaksanakan pertemuan dalam rangka menyamakan persepsi dan membicarakan kondisi daerah secara umum.

Dalam pembahasannya, forum pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, H. Nuryakin banyak menampung aspirasi maupun masukan dari para audien yang hadir, seperti tindak lanjut tentang konflik yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, persoalan infrastruktur, dan peran dari lembaga adat, hingga persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Pendapat saya pribadi saat ini telah terjadi pergeseran dalam kita memaknai yang namanya demokrasi. Dimana yang saya tau kita sangat menjunjung yang namanya falsafah Huma Betang ataupun bermusyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan, untuk mencapai kesepakatan,” kata Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran saat menyampaikan sambutannya melalui Daring, Senin (16/10).

Ia menuturkan, falsafah tersebut cukup bernilai sama dengan Kebhinekaan Indonesia saat ini. Dan, ia juga menambahkan bahwa pihaknya menyoroti terkait dengan dibawanya senjata tajam saat melaksanakan penyampaian aspirasi di depan umum.

“Kami rasa membawa senjata tajam saat menyampaikan pendapat dimuka umum, baik Perusahaan, Pemerintah, dan lainnnya ini kami rasa tidak perlu, oleh karena itu saya menghimbau masyarakat di Kalteng untuk tidak lagi membawa senjata tajam saat menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo yang juga turut hadir melalui Daring turut menegaskan dalam penyelesaian setiap persoalan harus mengutamakan kebersamaan. Sebab, menurutnya hal tersebut menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan persoalan yang dihadapi.

Lebih lanjut, Sekda Kalteng, Nuryakin dalam sesi wawancara mengungkapkan pertemuan tersebut diharapkan dapat menyamakan pandangan, terlebih dalam menjaga secara bersama – sama kondisi Kalteng.

“Jadi, kita memang mengetahui adanya gejolak di masyarakat, baik karena konflik kepentingan seperti masyarakat dengan perusahaan, Karhutla, dan kondisi infrastruktur, maka ini harus kita selesaikan secara bertahap dan komprehensif,” tutupnya. [Red]