Kalteng Today – Palangka Raya, – Jajaran DPRD Palangka Raya, mendorong pemerintah kota setempat untuk memperkuat program yang berkenaan dengan penguatan sektor pendidikan. Hal ini disampaikan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Shopie Ariany,kemarin.
“Jadi, tidak hanya memerhatikan soal peningkatan sarana dan prasarana, namun hal lain yang berkaitan dengan pencegahan anak putus sekolah, penting untuk diperhatikan, “ungkap Shopie.kemarin. (23/11)
Menurutnya, pemerintah harus punya sikap serius menyikapi masih banyak keluarga kurang mampu yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Karenanya harus ada langkah nyata mengatasi persoalan tersebut, Bagaimanapun pendidikan adalah hak semua orang.
“Intinya anak-anak harus bersekolah, minimal menempuh sekolah sembilan tahun. Disini pemerintah harus memainkan perannya memperkuat program berkenaan dengan pendidikan,” jelasnya.
Dikatakan, terjadinya putus sekolah tidak lepas dari faktor ekonomi. Sehingga keterbatasan biaya menjadi salah satu alasan untuk tidak meneruskan pendidikan. Masalah tersebut tidak hanya terjadi pada daerah-daerah terpencil, namun di wilayah perkotaan pun juga kerap ditemukan.
“Banyak faktor yang menjadi latar belakang putus sekolah. Pemerintah harus mencari tahu apa penyebabnya, sehingga nantinya pemerintah bisa mengambil langkah menyelesaikan persoalan tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah tidak cukup hanya sampai pada sisi si anak saja, tapi ditelusuri juga keberadaan keluarga kenapa tidak sanggup menyekolahkan anaknya. Misalkan ada keluarga yang berkekurangan dalam hal pekerjaan, maka pemerintah melalui dinas teknisnya dapat membantu memberikan pelatihan atau menyalurkan pekerjaan yang layak.
“Maka itu, setidaknya dua instansi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan, harus bersinergi memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu, agar bisa menyekolahkan anak-anaknya,”cetus legislator dari Partai Perindo di Kota Palangka Raya. [Red]
Discussion about this post