Pemko Didorong Maksimalkan Peran Pokmaswas Cegah Illegal Fishing

kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mendorong Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Perikanan, untuk terus berupaya memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam rangka mencegah penangkapan ikan secara tidak sah atau “ilegal fishing”.

“Pengawasan di wilayah perairan sekitar harus dimaksimalkan secara berkelanjutan. Terutama atas bantuan perahu motor dari dinas terkait untuk mendukung aktivitas pengawasan, beberapa waktu lalu,” katanya, Selasa (27/9/2022).

Namun, dirinya juga mengapresiasi atas kesigapan pemko dalam mencegah kerusakan ekologi perairan dengan adanya bantuan perahu motor kepada Pokmaswas Hadohop Hapakat Kelurahan Tumbang Tahai, Pokmaswas Rangga Hai Kelurahan Tanjung Pinang, dan Pokmaswas Bereng Batuah Kelurahan Kelurahan Bereng Bengkel.

Baca Juga :  DPRD Kota Palangka Raya Sampaikan Hasil Reses

“Menurut saya, program tersebut merupakan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah kepada Pokmaswas dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Semoga dapat mendukung kinerja para Pokmaswas dalam meminimalkan potensi illegal fishing di wilayah perairan yang ada,” ucapnya.

Lebih lanjut Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, Pokmaswas merupakan kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk untuk mengawasi, mencegah penangkapan ikan secara tidak sah dan merusak lingkungan dan menjaga pemanfaatan potensi perairan secara seimbang.

“Sehingga, Pokmaswas diperlukan untuk menjaga ekosistem perairan dari praktik penangkapan ikan secara ilegal atau penangkapan ikan dengan cara yang tak ramah lingkungan,” ujarnya.

Terlebih, sampai saat ini masih ditemukan praktik penangkapan ikan dengan cara yang tidak sah sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan di perairan setempat.

Baca Juga :  Dinas Perikanan Bartim Lakukan Restocking 24 Ribu Bibit Ikan di Dam Karau

Namun, jika pengawasan dan upaya antisipasi penangkapan ikan secara ilegal hanya mengandalkan pemerintah, hal itu tentunya tidak akan memberikan hasil yang optimal. Terlebih, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

“Untuk itu peran Pokmaswas sebagai garda terdepan pengawasan sangat penting. Apalagi sebagai bagian dari masyarakat di sekitar perairan, anggota Pokmaswas juga yang paling merasakan akibat jika terjadi kerusakan lingkungan dan pengurangan jumlah ikan di perairan umum,” pungkasnya. [Red]