kaltengtoday.com, Palangka Raya – Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A. Lambung, meminta agar pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam memulihkan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang telah melanda dalam dua tahun terakhir.
Pasalnya, salah satu yang paling berdampak akibat pandemi yakni para pelaku UMKM yang justru sampai sekarang masih belum maksimal mendapat perhatian dari pemerintah.
“Bantuan UMKM tersebut bisa dilakukan, salah satunya melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Karena program ini memang bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro,” katanya, Senin (20/6/2022).
Baca Juga : Â Lakukan Pembinaan Sektor UMKM di Pedesaaan
Dijelaskannya, pihaknya mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah berupa bantuan tunai untuk masyarakat pada awal pandemi sebesar Rp 2,4 juta. Kemudian pada periode berikutnya Rp 1,2 juta dan kedepannya akan ada Rp 600 ribu untuk tiga juta UMKM.
Dirinya menilai, bantuan tunai yang telah diberikan tentu memberikan dampak yang besar terhadap para pelaku UMKM dalam memulai kembali usahanya.
“Ini sudah sangat bagus. Tetapi memang perlu evaluasi dan ditingkatkan lagi, agar kedepan bantuan ini tepat sasaran,” ucapnya.
Selain bantuan langsung, lanjut Politikus Partai PDI Perjuangan ini berharap, agar adanya dukungan dalam pendampingan kepada UMKM yang ada agar bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya tentang manajemen bisnis yang berkelanjutan, strategi pemasaran produk hingga kemudahan memperoleh izin usaha.
Baca Juga : Â Distranskerkop-UKM Gumas Akan Lanjutkan Pelatihan UMKM
“Yang menjadi harapan bukan hanya sekedar bantuan, tidak berkutat hanya pada finansial semata akan tetapi soal bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan keberadaan UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang hingga mandiri. Kedepannya UMKM ini juga bisa menjadi penopang perekonomian daerah,” pungkasnya.
Teks Poto: Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A. Lambung. [Red]
Discussion about this post