KUR di Wilayah Barito Disalurkan Kepada

kaltengtoday.com, Buntok – Penyebaran kasus harian Covid-19 terus mengalami penurunan pada bulan Juli 2022, sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Tak terkecuali di wilayah Barito Kalimantan Tengah, yang meliputi empat kabupaten.

Isu pandemi Covid-91 pun sudah tidak menjadi hambatan utama dalam pemulihan perekonomian, sehingga seluruh sektor dapat meningkatkan aktivitas ekonominya.

Salah satu sektor yang terus menunjukkan pertumbuhan adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu setidaknya terlihat dari peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) maupun usaha mikro (UMi) di wilayah Barito.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok, Trianto mengungkapkan, penyaluran KUR di wilayah kerja KPPN Buntok hingga 31 Juli 2022 telah mencapai sebesar Rp391,22 miliar kepada 7.188 Debitur.

“Untuk Kabupaten Barito Utara menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar, yakni Rp166,21 miliar,” kata Trianto, Jumat (26/8/2022).

Apabila dilihat dari bank penyalur, lanjut dia, BRI menjadi penyalur utama KUR di wilayah kerja KPPN Buntok yang membawahi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya, dengan nilai penyaluran Rp279,58 miliar.

“Kalau berdasarkan sektor usaha, penyaluran KUR terbesar untuk kepada sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencapai Rp226,85 miliar,” ujarnya.
Sedangkan untuk penyaluran UMi, beber Trianto, juga menunjukkan peningkatan.

Bila di tahun 2021 hingga bulan Juli, kredit UMi hanya tersalur sebesar Rp17 juta, maka di tahun 2022 ini hingga Juli kredit UMi telah tersalur sebesar Rp121,38 juta kepada 20 debitur.

“Penyaluran UMi terbanyak terdapat di Kabupaten Barito Timur, sebesar Rp97,96 juta yang disalurkan kepada 16 debitur,” ungkapnya.

“Untuk penyaluran UMi ini, Pegadaian merupakan satu-satunya penyalur kredit UMi di wilayah kerja KPPN Buntok,” imbuhnya.

Dengan melihat perkembangan ini, kata Trianto, pihaknya menilai bahwa hal ini menjadi momentum bagi satuan kerja baik kementerian/lembaga dan Pemda untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara masif. [PRI]