Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Palangka Raya melaksanakan diskusi publik dengan mahasiswa jurusan Sosiologi, Fisip Universitas Palangka Raya (UPR).
Diskusi ini mengangkat tema tentang “Diskursus Penunjukan PJ Kepala Daerah Kota Palangka Raya 2023-2024 Urgensi Peluang dan Tantangan”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR pada Kamis (31/8).
Ketua Umum BPC Hipmi Kota Palangka Raya, Shehab Efendi menyampaikan pembahasan meliputi aspek legalitas, tugas, dan kewenangan, serta tantangan yang dihadapi oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya.
Shehab Efendi menilai, penunjukan PJ Kepala Daerah merupakan kebijakan yang harus dilakukan saat terjadi situasi darurat atau kekosongan kepemimpinan daerah. Sehingga pemerintahan atau pelayanan ke masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
“Hipmi berharap agar penunjukan PJ Kepala Daerah tetap memperhatikan aspek legalitas dan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait,” ucapnya.
Baca Juga :Â HIPMI Kalteng Apresiasi Pemprov Kalteng Perkuat Ketahanan Pangan
Ia menekankan, diskusi publik tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penunjukan PJ Kepala Daerah.
“Sudah menjadi harapan kita bersama, dimana keinginan kita PJ kepala daerah ini dapat ditunjuk kepada yang benar – benar mampu dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya.
Narasumber seperti Ketua Forum Damang se-Kalteng, Kardinal Tarung, Sekretaris GAMKI Kota Palangka Raya Setiawan, dan Dosen Sospol UPR Dr. Ricky Zulfauzan turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut. [Red]
Discussion about this post