Anggota DPD RI Ini Tanggapi Rencana Realisasi Program Tapera

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menurutnya Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang merupakan suatu program yang ditujukan untuk memfasilitasi pembiayaan dan pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, Tapera sendiri lahir dari konsekuensi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu.

Menurut Mantan Gubernur Kalteng ini, peraturan tersebut adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera (UU Tapera).

“Arah Tapera adalah sebagai penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir,” katanya kepada awak media, Rabu (5/6).

Sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Tapera, Teras menyampaikan tujuannya untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

“Polemik muncul ketika program ini mewajibkan para pekerja berusia 20 tahun ke atas dan menerima penghasilan minimal sebesar upah minimum untuk menyimpan dana mereka sebesar 2,5% hingga 3%,” tuturnya.

Tentu saja, menurutnya hal ini dianggap memberatkan, karena sejatinya masyarakat pekerja mesti menghadapi banyak potongan gaji yang dapat mengurangi penghasilan dan daya beli mereka.

“Sebut saja Pph 21 yang merupakan pajak penghasilan dengan potongan sebesar 5-35% sesuai penghasilan pekerja. Berikutnya adalah potongan 5% untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dengan potongan 2% ditanggung pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dengan potongan 1% ditanggung pekerja, hingga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang masing-masing dipotong sebesar 0,24% dan 0,3 persen. Khusus PNS/ASN dan TNI/POLRI pada 2021 sudah masuk dalam program Tapera,” terangnya.

Lebih lanjut, bila seorang pekerja mesti menghadapi sebagian besar atau seluruh potongan di atas, maka bisa dibayangkan bagaimana situasi yang mesti mereka hadapi dalam mencapai kesejahteraan.

“Saya berharap pemerintah, DPR RI, dan DPD RI segera merespon kegelisahan dan suara publik atas lahir dan dampak kebijakan Tapera. Merumuskan langkah politik terbaik dengan sementara menunda atau bahkan menghentikan kebijakan ini untuk dievaluasi dengan secara arif dan bijaksana kembali,” tegasnya.

Saat ini di tengah, diungkapkannya tengah maraknya pemberitaan negatif tentang kasus penyelenggaraan perlindungan sosial asuransi seperti ASABRI dan Jiwasraya hingga isu korupsi lainnya, sikap masyarakat cenderung skeptis.

“Untuk itu diharapkan pemerintah tidak menambah beban publik dengan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan memang berdampak tidak baik,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Pasca Pemilu 2024 dan jelang Pilkada 2024, masyarakat butuh suasana kondusif.

“Jangan sampai residu Pemilu 2024 belum terurai, masyarakat lalu kembali menjadi ramai karena pemerintah dinilai abai. Kalau ini terjadi, maka kebijakan ini bisa jadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri,” tutupnya. [Red]