kaltengtoday.com, – Palangka Raya, – Kalangan pimpinan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Wakil Ketua I, H Abdul Razak mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19.
Politisi senior Golkar Kalteng ini menegaskan perlunya kewaspadaan yang tinggi. Hal tersebut diungkapkan mengingat sebagian besar warga mengungsi ke posko-posko penampungan akibat adanya banjir yang melanda, hingga membuat prosedur Protokol Kesehatan (Prokes) sangat kecil kemungkinan di terapkan.
“Siapapun tidak menginginkan musibah terjadi. Namun, saya ingatkan jangan lengah dan tetap tingkatkan kewaspadaan,”kata Razak kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (16/9).
Pihaknya meminta agar tim Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19, tetap menurunkan tim reaksi cepat, terlebih apabila menemukan orang berstatus hitam berkeliaran di tempat umum, yang telah terdeteksi oleh aplikasi Peduli Lindungi membantu pelacakan (tracking).
“Orang berstatus hitam adalah orang yang terpapar atau pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. Untuk meminimalisasi penularan, mereka harus di karantina dan di berikan perawatan sebaik mungkin hingga sembuh,”tegasnya.
Baca juga : Raperda Penanganan Covid-19, Selesai Dibahas
Pihaknya berharap, dengan adanya penurunan angka penyebaran kasus Covid-19 di Bumi Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk berbenah, seperti mempersiapkan infrastruktur kesehatan, khusus menangani kasus-kasus corona.
“Selain itu Sarpras bagi masyarakat yang terkontaminasi Covid-19 juga harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kendala selama menjalani masa perawatan. Diantaranya seperti bed pasien, oksigen, obat-obatan dan lain sebagainya,” terangnya.
Baca juga : Peduli Korban Banjir, Ormas BPK Oi Palangka Raya Salurkan 4 Sumur Bor dan 100 Paket Sembako
Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kalteng yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau ini meminta agar pemerintah mengoptimalkan mitigasi.
“Terus gencarkan vaksinasi, apalagi pemerintah pusat saat ini telah memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena apabila target capaian vaksinasi tidak terpenuhi, status PPKM bisa kembali dinaikkan,”tukasnya.[Red]
Discussion about this post