Kalteng Today – Palangka Raya, – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Alexius Esliter meminta untuk pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dapat di salurkan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi.
Hal tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama Bupati Kotim Halikinnor, Anggota DPR RI Dapil Kalteng Willy M Yoseph, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina, Kamis (5/8) lalu.
“Dalam rapat tersebut saya mengajukan beberapa usulan, diantaranya seperti PLN Masuk Desa, penyaluran BBM dan LPG bersubsidi ke tingkat desa dengan harga subsidi tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan hanya dikenakan ongkos angkut saja,” kata Alexius kepada awak media, Senin (9/8).
Maka dari itu legislator yang membidangi Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan ini menyarankan agar BBM dan LPG bersubsidi, dapat di salurkan melalui BUMDes ataupun Koperasi desa, sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang memerlukannya.
“Kouta LPG 3 kg di Kotim 252.000/bulan, yang artinya sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, sistem pendistribusiannya yang masih kurang pas, selalu mengandalkan distributor dalam kota, sehingga tingkat desa tidak pernah merasakannya,” jelasnya.
Baca juga : Pertamina Jamin Pasokan LPG -BBM di Kalteng Aman Jelang Lebaran 2021.
Lebih lanjut, menurut Politisi PDI Perjuangan ini, jika LPG bersubsidi di daerah atau desa disalurkan secara merata, maka rata-rata di jual dengan harga 40-50 ribu rupiah/tabung. Harga tersebut tentunya bukan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Jika sistem pendistribusiannya seperti ini, masyarakat tidak akan pernah merasakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat atau subsidi tidak sampai, satu-satunya jalan dengan mencabut subsidi tersebut,” tukasnya.[Red]
Discussion about this post