TBBR Kalteng Kawal Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Tariu Borneo Bangkule Rajakng Kalimantan Tengah (TBBR Kalteng)  mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara Tolen S. Muda dan beberapa warga lainnya dengan Kemenag Kalteng.

Permasalah tersebut terjadi diatas tanah yang berada di jalan Dulin Kandang V lingkar luar Palangka Raya yang sampai saat ini belum ada titik terang.

Baca Juga :  PM TBBR DPD Palangka Raya Meriahkan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Dengan Pertunjukan Tari – Tarian Dayak

Dalam tuntutan yang terpampang di atas tanah milik Tolen S. Muda dkk tersebut kini sedang dalam proses pembangunan sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikiawan, tepatnya di Jalan Dulin Kandang V tersebut meminta agar pembangunan MAN Insan Cendikiawan untuk diberhentikan sementara waktu sampai ada dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah milik Tolen S. Muda dkk.

Kemudian, pihaknya juga meminta agar tidak ada aktivitas apapun di ruang lingkup tanah milik Tolen S. Muda dkk, sampai ada pembayaran ganti rugi terhadap tanah.
Agar meminta agar pihak kontrak segera menarik alat berat berupa excavator dan alat- alat lainnya dari ruang lingkup tanah kami” tuturnya.

Melalui Kuasa Hukum TBBR Kalteng Restu Mini, S.H. mengutarakan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam penerbitan SHM di lahan kawasan hutan HPK yang merupakan kewenangan menteri KLHK bukan orang BPN ataupun Lurah, adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh oknum.

Baca Juga :  TBBR Kerahkan 5000 Pasukan Merah

Sehingga terjadinya memanipulasi data Tora di kawasan lahan tersebut, serta meminta kepada pihak terkait segera dilakukan pembatalan SHM yang terbit diatas lahan kawasan HPK terkhususnya yang ada di jalan Dulin Kandang V milik Tolen S. Muda dkk.

“TBBR Kalteng juga meminta agar pemerintah maupun pihak terkait lainnya untuk turun tangan dalam mengusut jaringan mafia tanah khususnya penerbitan SHM  yang terjadi di kawasan HPK serta manipulasi data-data permohonan Tora yang ada di wilayah Kalteng khususnya di wilayah Kota Palangka Raya,” pungkasnya. [Red]