Edi merupakan satu dari dua peserta yang gugur setelah mengikuti rangkaian seleksi yang diikuti tujuh bakal calon. Dari jumlah tersebut, lima orang dinyatakan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Kepada wartawan, Edi mengaku keberatan terhadap sejumlah proses yang menurutnya perlu mendapat penjelasan terbuka dari panitia.

Baca Juga : Izin yang Datang Belakangan : Pertanyaan Parimus dan Jejak Panjang Konflik Sebabi

Menurut Edi, panitia yang dibentuk berdasarkan ketentuan seharusnya bertugas menerima dan menyeleksi berkas bakal calon sesuai persyaratan serta tenggat waktu yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, ia menilai terdapat perlakuan yang tidak sama terhadap seluruh peserta.

“Saya menyoroti netralitas panitia. Ada beberapa bakal calon yang menurut informasi yang saya ketahui masih memiliki kekurangan berkas administrasi, tetapi tetap diberikan kesempatan untuk melengkapi meskipun batas waktu yang ditentukan telah lewat,” ujarnya, kepada awak Media, Jum’at (29/5/2026) di Sampit.

Ia mengklaim terdapat bakal calon yang belum melengkapi dokumen tertentu, termasuk rekomendasi yang dipersyaratkan, serta adanya persoalan sinkronisasi data kependudukan yang seharusnya menjadi bagian dari proses verifikasi administrasi.

Meski demikian, lanjut Edi, panitia tidak mengambil tindakan tegas berupa pengguguran sebagaimana yang ia pahami dari ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, peserta yang bersangkutan disebut masih diberikan ruang untuk melakukan perbaikan dokumen.

“Kalau memang aturan menetapkan batas waktu tertentu, maka seharusnya berlaku sama untuk semua peserta. Jangan sampai ada kesan perlakuan yang berbeda,” katanya.

Selain persoalan administrasi, Edi juga mempertanyakan komponen penilaian yang digunakan dalam proses seleksi. Ia mengaku tidak pernah memperoleh penjelasan rinci mengenai bobot penilaian maupun hasil evaluasi yang menjadi dasar penetapan peserta yang lolos.

Padahal, menurutnya, pengalaman bekerja di pemerintahan desa semestinya menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam proses seleksi.

Edi mengaku pernah mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Desa Bangkal selama kurang lebih satu setengah tahun. Pengalaman tersebut, kata dia, telah dicantumkan dalam daftar riwayat hidup yang diserahkan kepada panitia.

The post Selisih Tipis dari Batas Lolos, Edi Santoso Minta Penjelasan Panitia Pilkades Bangkal appeared first on Kalteng Today.

Massa yang didominasi mengenakan atribut merah itu menyuarakan protes terkait polemik kemitraan KSO (Kerjasama Operasional) yang melibatkan sejumlah koperasi dan kelompok tani di Kotim.

Beberapa spanduk yang dibentangkan memuat kritik terhadap Ketua DPRD Kotim, Rimbun, di antaranya bertuliskan:

“Ketua DPRD Kotim Tidak Cocok sebagai Pejabat Publik”
“Stop Bikin Gaduh”
“Hentikan Menzolimi Masyarakat Adat”

Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan.

Baca Juga :  Damang Harus Bisa Selesaikan Sangketa Adat

Panglima DPP/Ketua Umum Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menjelaskan aksi tersebut dipicu oleh pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya diterbitkan dalam skema KSO.

Menurutnya, keputusan tersebut memicu gejolak di tengah masyarakat.

“Ada tiga koperasi dan satu kelompok tani yang terdampak. Kami mempertanyakan dasar pencabutan tersebut, apakah melalui mekanisme kelembagaan atau keputusan pribadi,” ujar Ricko.

Ia menyebut koperasi dan kelompok tani yang terdampak antara lain:
Koperasi Satiu, Koperasi Sejahtera Bersama, Koperasi Bukit Lestari
Kelompok Tani Pelampang Tarung.

Dalam surat pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 11 Februari 2026,
bernomor 001/TLAMT-DPP/II/2026 tertanggal 11 Februari 2026 ormas tersebut menyampaikan bahwa tema aksi adalah.

Protes terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait penarikan rekomendasi dukungan kemitraan KSO bagi koperasi dan kelompok tani tanpa mekanisme keputusan rapat DPRD.

Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan dalam surat tersebut adalah:

1.Menuntut klarifikasi terbuka dari Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Baca Juga : Perayaan Natal ASBADATA, Pemprov Kalteng Apresiasi Peran Perempuan Dayak dalam Pembangunan

2.Menolak tindakan sepihak pencabutan rekomendasi koperasi dan kelompok tani.

3.Menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik serta penghormatan terhadap masyarakat adat, koperasi, dan kelompok tani.

Ricko juga menyatakan pihaknya membuka opsi menempuh jalur hukum jika dalam waktu tiga hari tidak ada kejelasan, termasuk melaporkan persoalan tersebut ke KPK, Kemendagri, hingga Presiden. [Red]

The post Polemik KSO di Kotim: Aksi Tantara Lawung Adat Mandau Talawang Gelar Aksi Demo Tuntut Ketua DPRD Kotim appeared first on Kalteng Today.