Pemko Palangka Raya Pastikan Korban Perundungan Telah Mendapat Bimbingan Psikologis

kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM), memastikan jika korban perundungan telah mendapatkan bimbingan psikologis.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak sekolah telah memanggil seluruh orang tua masing-masing murid yang terlibat dalam kasus perundungan atau bullying tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk saling komunikasi dan klarifikasi atas kejadian tersebut. Adapun turut hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya dan DPPKBP3APM Palangka Raya, Senin 27 Maret 2023 lalu.

Baca Juga :  Mediasi Alot, Keluarga Korban Tetap Ingin Kasus Perundungan Anak Diselesaikan PPA Polresta Palangka Raya

“Dalam kasus perundungan itu, kami akan memberikan bimbingan psikologis kepada anak-anak yang terlibat dalam kejadian ini,” kata Analis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DPPKBP3APM Kota Palangka Raya, Sri Rimbawani, Kamis 30 Maret 2023.

Dijelaskannya, dalam perkara perundungan yang terjadi tersebut pihaknya tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Akan tetapi, pihaknya lebih memfokuskan penanganan pada sisi siswa yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Fokus kami adalah melindungi anak-anak ini, baik kepada korban maupun yang menjadi pelaku. Kita akan lihat psikologisnya bagaimana, jangan sampai mereka terganggu atau teracuni karena masalah ini,” ucapnya.

Baca Juga :  Kadisdik Kota Palangka Raya: Kasus Perundungan, Sudah Dimediasi Sekolah

Untuk itu, lanjut Sri Rimbawani mengungkapkan, persoalan tersebut harus disikapi dengan serius oleh pihak sekolah maupun orang tua, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sementara, terkait dengan proses yang sudah berjalan, pihaknya tidak ingin berkomentar namun kembali pada tugasnya untuk memastikan psikologi anak tidak terganggu.

“Kami akan mengintensifkan sosialisasi ke sekolah mulai dari SMA, SMP hingga SD agar kasus-kasus yang terjadi perundungan tidak terjadi lagi pada kalangan anak sebagai aset masa depan bangsa,” pungkasnya.[Red]