DPRD Kotim Berkomitmen Selesaikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Tepat Waktu

kaltengtoday.com, Sampit– DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah berusaha untuk menyelesaikan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo, menyatakan bahwa peraturan tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada awal tahun 2024.

Baca juga : Fraksi PAN DPRD Kotim Tekankan Pentingnya Pengawasan Takjil Saat Ramadhan

“Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu diharapkan selesai awal 2024, sambil menunggu Perppu terkait masalah itu selesai,” kata Handoyo J Wibowo, 13 April 2023.

Handoyo menjelaskan bahwa Kotawaringin Timur telah memiliki dua peraturan daerah terpisah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan daerah untuk menggabungkan keduanya menjadi satu peraturan daerah.

Pasal 94 dari Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa daerah harus menyesuaikan peraturan daerahnya dalam dua tahun semenjak undang-undang tersebut ditetapkan. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus rampung sebelum 5 Januari 2024.

Handoyo mengatakan bahwa pihak eksekutif telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke DPRD untuk dibahas bersama.

Bapemperda harus bekerja keras menyelesaikan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena selain itu, terdapat pula raperda lainnya yang diajukan oleh pihak eksekutif.

Baca juga : DPRD Kotim Berharap Pasar Rakyat Dapat Beroperasi Dalam Waktu Dekat

Handoyo berharap bahwa pembahasan semua raperda tersebut dapat berjalan lancar, meskipun tahapan pemilu legislatif juga sedang berjalan dan berdampak pada legislator.

Handoyo optimis bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari Rp400 miliar menjadi Rp500 miliar atau lebih, sambil menunggu objek pajak yang diserahkan kepada kabupaten.

“Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, khususnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” demikian Handoyo.[Red]