kaltengtoday.com – Buntok – DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menganggap eksekutif telah melanggar surat keputusan bersama (SKB) dua menteri.
Hal tersebut diakibatkan adanya pengurangan dana transfer dan kekeliruan di dalam penghitungan sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu (SILPA) serta ada pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga ada untuk penanganan pandemi Covid-19 yang akhirnya anggaran kabupaten Barito Selatan berkurang sebesar Rp. 212.000.000.000 (dua ratus dua belas milyar rupiah).
“Kalau menurut SKB dua menteri seharusnya disisir 50 persen dari belanja barang dan jasa dari belanja modal,” Ucap ketua DPRD kabupaten Barito Selatan HM Farid Yusran kepada kaltengtoday, kamis (23/4/2020).
Sehingga dari kejadian tersebut DPRD menilai eksekutif tidak melakukan yang disampaikan oleh surat keterangan bersama (SKB) dua menteri dan menganggap bahwa eksekutif telah melanggar SKB tersebut.
“Jadi saat ini kita melihat eksekutif tidak melakukan itu, kita anggap mereka melanggar SKB tersebut” Pungkas Farid.
Ditambahkannya, akibat pihak eksekutif dinilai melanggar SKB dua menteri tersebut muncullah hutang kepada pihak ketiga yang mana menurut pihak legislatif seharusnya tidak perlu sampai berhutang.
“Kami tidak sepakat mereka berhutang, terserah mereka mau lanjutkan hutang itu urusan mereka tapi nanti dipembahasan berikutnya itu mungkin akan menjadi persoalan,” katanya.
Politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, rapat yang pihaknya gelar tersebut sebenarnya lanjutan membahas penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19.
Diselenggarakan di aula rapat DPRD kabupaten Barito Selatan dan dihadiri pihak eksekutif. Sebelumnya telah menyepakati usulan anggaran sebesar Rp.32.421.000.000 (tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah).
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan anggaran yang diajukan pihak eksekutif” Ucap mantan Bupati Barsel ini.
Baca Juga:
PWI Barsel Bantu 100 Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19
Walaupun pihak legislatif sendiri merasa pesimis dengan tersedianya anggaran tersebut, karena dengan kondisi seperti sekarang semakin banyak orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan semakin banyak yang positif virus corona sehingga ditakutkan kinerja di daerah tidak maksimal.
“Sebenarnya agak pesimis dengan tersedianya angka itu sementara di daerah kita masih tidak maksimal” Tandasnya. [Shan-KT]
Discussion about this post