Kalteng Today – Sampit, – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun ST mengingatkan masih 49 Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum sama sekali teraliri listrik dibandingkan dengan persoalan listrik sejumlah SOPD yang baru-baru ini disegel oleh pihak PLN lantaran menunggak pembayaran.
“Saya pribadi lebih prihatin terhadap kondisi masyarakat yang ada di pelosok pedalaman sana yang hingga sekarang belum menikmati penerangan listrik, jika dibandingkan dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh Pemkab Kotim terhadap pemutusan arus listrik yang dilakukan pihak PLN,” kata Rimbun, Minggu (31/1/2021) di Sampit.
Menurutnya listrik merupakan kebutuhan seluruh masyarakat maka tidak salah saudara kita yang berada di pelosok pedalaman sana juga ingin merasakan penerangan listrik yang sama seperti yang ada di perkotaan.
“Untuk di Kecamatan MB Ketapang saja ada 11, terdiri dari enam desa dan lima kelurahan yang belum dialiri listrik,belum lagi di dapil IV dan V, dari hasil setiap kegiatan reses warga selalu mengeluhkan masih banyak desa yang gelap gulita, sehingga ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Rimbun.
Terkait belum meratanya aliran listrik ini telah lama menjadi perhatian DPRD karena selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, warga mengandalkan listrik menggunakan genset maupun listrik tenaga surya.
“Kami mendorong pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan desa yang belum teraliri listrik jangan hanya fokus kepada proyek besar di dalam kota. Kondisi di desa juga harus menjadi perhatian,” terangnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menambahkan, listrik juga mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk untuk kegiatan ekonomi. Keberadaan listrik akan turut mendorong percepatan kemajuan ekonomi di desa.
Desa-desa yang sudah tersambung jaringan listrik PLN, kata Rimbun umumnya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Untuk itu, pemerataan jaringan listrik PLN harus menjadi perhatian bersama secara serius, apalagi Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh desa teraliri listrik paling lambat 2021 mendatang.
Baca Juga :Â Plt Sekda Kotim Pastikan Pasokan Listrik SOPD Kembali Menyala
Pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, diharapkan proaktif berkoordinasi dan memperjuangkan perluasan jaringan listrik hingga ke desa. Jika ada kendala, maka dengan koordinasi itu diharapkan akan bisa dicarikan solusinya.
“Jika hanya PLN sendiri yang jemput bola tanpa ada permintaan, mungkin akan lambat. Justru, kepala desa dan pemerintah daerah yang harus aktif berkoordinasi dengan PLN dengan menyampaikan usulan sehingga itu dapat terealisasi,” Demikian Rimbun. [Red]
Discussion about this post