Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya saat ini terus upayakan percepatan penyelesaian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2025.
“Kami bersama pemerintah saat ini terus berupaya agar ini bisa segera selesai. Proses penyusunan anggaran tersebut kini memasuki tahap finalisasi dan diharapkan selesai sebelum akhir November 2024,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, Selasa (19/11/2024).
Pembahasan anggaran menurutnya telah berjalan intensif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya dan sudah hampir mencapai titik akhir dan total anggaran yang direncanakan mencapai Rp1,4 triliun.
Baca Juga : DPRD Pulang Pisau Gelar Rapat Banggar
Dengan adanya kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun besaran kenaikan persentasenya masih menunggu finalisasi dalam beberapa hari ke depan.
“Kami telah menggelar beberapa kali rapat dan kini memasuki tahap sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Target kami, APBD murni ini rampung sebelum tanggal 30 November,” tegasnya.
Politisi sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Kalteng ini juga membeberkan, sebelumnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah disahkan pada bulan Agustus 2024 lalu oleh DPRD Palangka Raya.
Dan, KUA-PPAS tersebut menjadi dasar bagi pihaknya dan Pemko Palangka Raya dalam penyusunan APBD dengan mengedepankan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“APBD murni 2025 ini akan mencakup berbagai aspek penting, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan di semua sektor,” jelasnya.
Akan tetapi, pihaknya mengakui belum mengetahui secara pasti terkait dengan program pemerintah pusat yang menyasar kepada pemerintah daerah akan menggunakan dana APBD murni 2025.
Baca Juga : Komisi III Bersama Mitra Kerja Dinas PUPR-PKP Sepakat Lanjut Ke Banggar
Sehingga, hal ini dinilai perlu adanya koordinasi lebih lanjut, agar anggaran yang telah ditentukan untuk program-program daerah dapat dikaji kembali untuk mendanai program pemerintah pusat.
“Nanti kemungkinan ada, tetapi sampai hari ini tadi belum ada. Untuk program pemerintah pusat kemungkinan ada yang disalurkan melalui APBD atau bahkan melalui APBN langsung,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post