Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Puluhan pekerja pers di Kabupaten Barito Timur, siang tadi (Kamis, 15/8/2024) menggelar demo damai, di halaman Kantor DPRD setempat.
Aksi tersebut tersebut dilakukan karena mereka merasa ada ketidakadilan terhadap pekerja pers. Khususnya yang selama ini bekerjasama dengan Pemkab Bartim melalui dinas/instansi terkait, dalam bentuk kontrak advertorial.
Baca Juga : 26 Personel Polresta Palangka Raya Amankan Aksi Damai Koalisi Keadilan Untuk Masyarakat Bangkal
Yang dinilai jadi masalah, hampir semua media dari dulu hanya mendapat anggaran senilai Rp10 juta – Rp15 dalam setahun. Dan tiba-tiba saja, di anggaran perubahan ini, ada segelintir media online baru, yang mendapatkan kontrak yang nilainya sangat fantastis. Yaitu Rp140 juta per media.
Apalagi, ada pejabat terkait yang menyatakan bahwa dana anggaran perubahan bagi media-media ‘spesial’ tersebut, sudah final dan tidak bisa dibagikan ke media-media lain, yang ironisnya telah lama ikut berjuang mengangkat nama Pemkab Bartim melalui tulisan-tulisan mereka.
Baca Juga : Golkar dan PDIP Perjuangan Duduki Pimpinan Sementara DPRD Bartim
- Meminta DPRD Bartim memanggil Pj Bupati Bartim dan pejabat berkompeten, dalam hal ini Kadiskominfosantik Bartim, untuk menanyakan dasar Pj Bupati mendisposisikan APBD Perubahan/ABT bagi tiga media tersebut
- Meminta agar anggaran Rp400 juta bagi media -media yang mendapat disposisi khusus itu dibatalkan, karena dinilai tidak populis dan tidak adil.
- Agar Pemkab Bartim melalui Diskominfosantik berkomitmen pada media-media baru harus magang selama dua tahun sebelum mengajukan kontrak advertorial, serta menelaah dan adil dalam kontrak kerjasama per media. Termasuk transparansi waktu untuk pengajuan kontrak.
- Menuntut agar pihak-pihak yang memicu kegaduhan ini angkat kaki dari Kabupaten Barito Timur.
Aksi yang dilaksanakan secara damai, meski dengan hati penuh luka dan kecewa itu, boleh jadi merupakan demo perdana para wartawan di Kalteng. [Red]
Discussion about this post