Menurut salah seorang ASN wilayah Utara yang tidak mau disebutkan namanya, uang TPP sebenarnya bisa kami terima dan untuk menutupi kekurangan pendapatan yang ada. Mau menuntut mungkin sia-sia saja, kecewa sudah pasti tapi apa boleh dikata. Katanya kepada Kaltengtoday, Sabtu 25 Maret 2023.

Baca Juga :Peningkatan Ekonomi Petani Perlu Didukung

Apalagi beberapa pekan ini akan merayakan Lebaran Idul Fitri. “Sepertinya belum bisa kami nikmati kalau permasalahannya seperti ini.

Meskipun gaji dibayar rutin per bulan, dia melanjutkan, ASN juga memerlukan TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,”tambahnya.

Dikatakannya, TPP lambat dibayarkan itu bukan sekali ini terjadi, tetapi beberapa kali. Saya pasrah dan bersabar saja menunggu dibayarkan. “Kami hanya menginginkan hak kami saya, yakni TPP dibayarkan tanpa terus terlambat setiap bulan,”katanya.

Baca Juga :Satpol PP Terus Gencarkan Razia Gepeng Saat Ramadan

Dirinya menyampaikan, masalah pembayaran TPP ini sudah sering terjadi bukan hanya ini saja. “Memang setiap pembayaran TPP pasti terlambat bukan hanya kali ini saja,”tutupnya. [Red]

The post Terlambat Bayar TPP, Pegawai Nilai Sering Terjadi appeared first on Kalteng Today.

Puluhan personel dari Polres Bartim dibantu Satpol PP juga tampak menjaga keamanan aksi tersebut hingga selesai sore tadi.

Dalam aksi damai itu, para guru di Bartim yang telah mendapatkan sertifikasi menyatakan, hingga kini tak kunjung menerima tunjangan dari daerah. Karena itu mereka menyampaikan setidaknya tiga poin tuntutan, yaitu meminta Pemkab Bartim meninjau dan mencermati kembali Peraturan Bupati (Perbup) No 53 Tahun 2022 Pasal 13.

Baca Juga :  Peningkatan Kompetensi Guru sangat Diperlukan Harap Dewan

Kemudian, menelaah kembali miskonsepsi landasan surat edaran Sekretaris Daerah Kab Bartim No 800/282/ORG, serta mengembalikan hak guru sertifikasi Kabupaten Barito Timur atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menurut salah seorang peserta aksi demo, Syahriansah, bupati harus meninjau lagi peraturan yang dianggap mereka seolah tidak mau peduli pada kesejahteraan guru.

Sementara Ketua DPRD Kab Bartim Nur Sulistio didampingi dua Wakil Ketua DPRD Dr Ariantho S Muler dan Depe, usai menerima para perwakilan guru yang berunjuk rasa, mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, mereka akan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan. Kemudian mereka akan menyampaikan hal ini pada Bupati Bartim.

“Pada prinsipnya, Perbup tadi bisa dicabut sepanjang disetujui oleh dewan. Dan jika memang kita semua sepakat mencabutnya, nanti bisa kita masukkan di Tahun Anggaran 2023,” ujar Ariantho menambahkan.

Baca Juga :  Peningkatan Kompetensi Guru Digelar Disdikpora

Sementara, juru bicara perwakilan para guru, Nahum R Sianturi SPdK,mengatakan jika sebenarnya mereka berterima kasih atas terbitnya Perbup No 53 Tahun 2022, tentang tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil atau ASN di lingkungan Pemkab Bartim.

“Karena di dalam Perbup tersebut mencantumkan tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikat pendidik. Namun pada Perbup itu, juga disebutkan kalau guru yang sudah bersertifikat pendidik, justru tidak mendapat tambahan penghasilan. Khususnya bagi guru yang sudah bersertifikasi,” tutur Sianturi dalam penyampaiannya. [Red]

The post DPRD Bartim Menerima Keluhan Guru Bersertifikasi appeared first on Kalteng Today.

“TPP merupakan hak mereka ASN yang wajib diselesaikan, sehingga tidak ada alasan untuk menundanya,” ucap Raden kepada Kalteng Today, Jumat (13/5/2022).

Ia mengatakan, pembayaran tersebut diusahakan sebelum berakhir masa jabatan Bupati Barsel, Edi Raya Samsuri pada 22 Mei 2022 mendatang.

Baca Juga : Pastikan Ketaatan Perusahaan, Komisi III DPRD Barsel Rencanakan Turun Ke Lapangan

Selain itu, tertundanya pembayaran TPP tersebut antara lain akibat adanya mutasi pegawai yang tidak melibatkan bagian organisasi yang salah satu tupoksinya untuk menyusun Analisis Jabatan (Anjab), agar semua ASN di Barsel beban kerjanya terdata, tidak seperti sekarang ini tidak jelas.

“Sementara untuk TPP diberikan salah satunya atas dasar beban kerja yang disusun oleh Bagian Organisasi Setda Barsel,” terangnya.

Politisi PDI-Perjuangan Barsel itu mempertanyakan, jika penundaan pembayaran TPP dengan alasan aplikasi keuangan, lalu bagaimana utang bisa dibayar dan kegiatan lainnya bisa berjalan.

“Masa utang bisa dibayar namun TPP tidak bisa dibayar,” pungkasnya.

Baca Juga : Mengkoordinasikan Hasil Reses, DPRD Barsel Gelar RDP Bersama DKP3

“Harus ada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Barsel karena sudah sekian lama DPRD terus menerus mengingatkan hal-hal yang menjadi prioritas, namun kenyataan sudah beberapa bulan TPP ASN belum dibayarkan,” ujarnya lagi mengakhiri. [Red]

The post Tambahan Penghasilan Pegawai di Barsel Diminta Segera Dibayarkan appeared first on Kalteng Today.

” TPP bisa berubah dan bisa dihentikan. Semua itu tergantung dari keputusan kepala daerah, ” Ungkapnya, Kamis (3/3/2022).

Mengacu pada evaluasi dan temuan di lapangan, ASN ada yang tidak disiplin dalam bertugas. Justru, tidak menjalankan tugasnya dan asyik mencari penghasilan lain demi pemenuhan kebutuhan hidup.

” Alasannya, mencari penghasilan dari sumber lain disaat jam kerja. Bahkan, salah satu penyebabnya karena digunakan untuk melunakkan pinjaman di bank, ” Sebutnya.

Baca Juga : Pemkab Katingan Tetap Prioritaskan Pembangunan Jalan

Orang nomor satu di kabupaten Katingan akhirnya resmi menerbitkan surat pada 1 Maret 2022 bernomor 840/301/BKPP-2/2022 yang mengisyaratkan tambahan penghasilan pegawai yang digadaikan sebagai jaminan di Bank akan berdampak kurang baik. Sehingga, ASN tidak bekerja dengan serius dan kurang disiplin dalam bertugas. Sehingga, membuat pegawai mencari alternatif lain dengan bekerja sampingan di luar tempat tugas.

Keputusan yang dikeluarkan ini menyasar kepada semua satuan organisasi perangkat daerah. Dengan begitu, mengingatkan kepada pimpinan perangkat daerah untuk tidak menyepakati pengajuan pinjaman dengan menggunakan TPP.

Baca Juga : Pemkab Katingan Laksanakan Vaksinasi Di Kalangan Siswa

” Pinjaman hanya diperkenankan dari gaji pegawai. Saya ingatkan supaya ASN di lingkup Pemerintah Daerah dapat memperhatikan kebijakan tersebut. Bahkan, kedepannya tidak ada pelanggaran disiplin dan berbuat tindak pidana korupsi yang sifatnya memperkaya diri dan kepentingan pribadi, ” Tandasnya. [Red]

The post TPP Tidak Boleh Digadai Ke Bank appeared first on Kalteng Today.