Laporan tersebut menyoroti sejumlah temuan penting dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang perlu segera mendapat perhatian serius. Dan, BPK mencatat tiga permasalahan utama. Pertama, pengelolaan Pajak Reklame yang belum sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya pertanggungjawaban atas pungutan yang dilakukan. Selain itu, penetapan dasar pengenaan Pajak Reklame yang tidak sesuai aturan juga berdampak pada hilangnya potensi penerimaan daerah.

Baca Juga : BPK RI Lakukan Audit Tematik Soal Ketahanan Pangan di Kalteng, Edy Pratowo: Kami Dukung Penuh Kebijakan Pusat

Kedua, penerapan dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan oleh dua wajib pajak yang belum sesuai ketentuan. Kondisi ini mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan PBJT Perhotelan dengan nilai mencapai Rp236,37 juta.

Ketiga, terdapat kekurangan penagihan kontribusi pemanfaatan Palangka Raya Mall yang berdampak pada kekurangan penerimaan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dengan nilai minimal Rp404,51 juta.

Menanggapi LHP tersebut, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengungkapkan, penyerahan laporan ini menjadi momentum penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa DPRD bersama Wali Kota Palangka Raya telah menerima LHP BPK Semester II Tahun 2025 yang berfokus pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Dalam laporan tadi sudah disampaikan ada beberapa rekomendasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan akan menindaklanjuti LHP BPK ini,” katanya kepada awak media, Kamis (8/1/2026).

Ditegaskannya, DPRD akan segera menggelar rapat internal melalui Badan Musyawarah (Banmus) untuk membentuk panitia khusus (pansus). Pansus tersebut nantinya akan melakukan pendalaman dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menanyakan komitmen dan langkah konkret dalam menindaklanjuti catatan BPK.

Baca Juga : BPKP Kalteng Sampaikan Laporan Eksekutif Daerah dan Policy Brief kepada Agustiar Sabran

“Harapan kami, dalam jangka waktu 60 hari, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, pembentukan pansus bertujuan memastikan sejauh mana rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan. Hasil pendalaman pansus tersebut kemudian akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar secara khusus untuk menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK. [Red]

The post DPRD Palangka Raya Bentuk Pansus Tindak Lanjuti Temuan BPK appeared first on Kalteng Today.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, H. Wiyatno dan diikuti oleh beserta jajaran, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Nuryakin, beserta kepala OPD lingkup Kalteng, serta Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadhyana.

Baca juga : Pj. Sekda Nuryakin Melakukan Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kalteng TA 2021 Kepada BPK RI

Rapat paripurna ini dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalteng tahun anggaran 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah tahun 2022.

Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno menjelaskan, laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan hasil pelaksanaan audit terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Kalteng tahun anggaran 2022.

“Penetapan opini terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil kesimpulan dari semua proses audit yang dilakukan BPK RI perwakilan Kalteng,” katanya.

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut, sambung Wiyatno, Pemprov Kalteng kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan laporan keuangan.

“Penetapan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan capaian kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan keuangan anggaran tahun 2022, dan ini merupakan penghargaan yang luar biasa terhadap pengelolaan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Baca juga : Dewan Tindaklanjuti LHP BPK Atas Laporan Pemko Palangka Raya

Pihaknya DPRD sambung Wiyatno, sebagaimana fungsi yang diatur pasa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihaknya akan selalu serius dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan tindakan hasil dari Badan Pengelolaan Keuangan.

“Kami bersama dengan Pemerintah Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pimpinan organisasi Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan. Dan jika diperlukan meminta verifikasi atas beberapa temuan yang dilakukan oleh BPK RI guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut,” tutupnya.[Red]

The post DPRD Kalteng Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP Keuangan Pemprov appeared first on Kalteng Today.

” Saya harap catatan dan temuan dari BPK RI Perwakilan Kalteng ini dapat dilakukan pengecekan, keberlanjutan dan tindak lanjut. Sehingga, mampu memacu semangat kerja dalam pelaksanaan anggaran berikutnya,” Ungkapnya, Senin (1/8/2022).

Baca Juga :DPRD Katingan Lakukan Kunjungan ke DPRD Seruyan

Menurutnya, temuan dan koreksi dari BPK RI bisa dikroscek dan diselesaikan dengan cepat. Dengan demikian, tidak sampai mempengaruhi program pengelolaan keuangan dan program pemerintah daerah yang saat ini sedang berjalan.

” Apalagi temuan yang disampaikan itu bisa dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk menyusun program rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, dapat menekan program dan kegiatan yang dianggap menjadi temuan dan dinilai fiktif, ” Sebutnya.

Baca Juga : Wakil Ketua I DPRD Katingan Laporkan Kepala Disporbudpar

Dengan demikian, potensi kegiatan yang menjadi temuan dicoret dan diperiksa oleh pemeriksa keuangan. Sehingga, tidak ada pihak yang nantinya tersandung dan diproses hukum maka hal itu harus dihindari serta dicegah dari sekarang.

” Evaluasi dan temuan dari BPK ini perlu disampaikan kepada pihak legislatif. Sehingga, hasil pemeriksaan itu menjadi bahan dan catatan bagi kami. Terutama apa-apa saja yang diselesaikan dan perlu ditingkatkan kembali, ” Tandasnya. [Red]

The post Ketua DPRD Katingan Minta Upayakan Tindak Lanjut Temuan BPK appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Anggota DPRD Palangka Raya Minta Pelaku Usaha Tingkatkan Inovasi

“Terimakasih kepada Wali Kota Palangka Raya atas raihan WTP. Mudah-mudahan bisa terwujud WTP luar dalam, dalam hal ini bisa kita persepsikan sendiri,” katanya, Selasa (17/5/2022).

Dijelaskannya, predikat Opini WTP yang keenam kalinya ini merupakan kerja keras Pemko Palangka Raya, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) serta tim Inspektorat, yang proaktifnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam hal pertanggungjawaban keuangan di tahun 2021.

Baca Juga :  Ketua DPRD Palangka Raya : Perpanjangan Penerapan PPKM Level 4 Untuk Kebaikan Bersama

“Selain itu terimakasih bu Sekda dan tim inspektorat semuanya yang proaktifnya untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pertanggungjawaban keuangan di tahun 2021,” ujarnya.

Untuk itu, Politikus Partai PDI Perjuangan ini berharap, kedepan prestasi serupa dapat dipertahankan, guna mewujudkan sistem birokrasi yang transparan.

“Pertahankan predikat ini di tahun-tahun kedepan, serta selalu meningkatkan kinerja agar sistem birokrasi yang transparan dapat terus terwujud,” pungkasnya.[Red]

The post Dewan Apresiasi Pemko Raih Opini WTP appeared first on Kalteng Today.