Baca juga : Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Megawati Usulkan Rumah Sakit Khusus di Kotim

“Saya minta agar semua stakeholder penyelenggara pelayanan kesehatan di Kotim mulai dari kabupaten hingga kepada puskesmas untuk menyamakan standar pelayanan kesehatan,” kata Dadang, (17/2/2024).

Khususnya kata dia untuk warga-warga yang notabenenya tidak mampu, tidak ada BPJS, hingga tidak ada KTP atau sejenisnya.

Dadang mengakui tidak semua masyarakat Kotim itu adalah orang yang mampu dan masih banyak yang belum memiliki kartu pengenal identitas.

“Namun ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP,” ucapnya.

Meski begitu kebijakan dari Bupati Kotim sudah jelas dan tegas bahwasanya selama masyarakat itu adalah penduduk setempat meskipun tidak ada KTP maka wajib dilayani.

“Artinya masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita tetapi secara adminitrasi tidak. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut,” tegasnya.

Baca juga : Transformasi Layanan Kesehatan Menuju Kapuas Sehat

Dadang mengapresiasi sikap Bupati Kotim, Halikinnor di mana dalam beberapa kali kesempatannya menegaskan bahwa masyarakat hanya perlu menyebutkan sebagai penduduk Kotim sudah layak mendapatkan pelayanan.

Hal semacam ini yang dikira perlu diterjemahkan oleh jajaran petugas itu supaya tidak ada lagi polemik di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.[Red]

The post Standar Pelayanan Kesehatan Harus Sama Disemua Tingkatan appeared first on Kalteng Today.

Baca juga : Dinkes Gelar Sosialisasi dan Advokasi Pelayanan Kesehatan Bergerak

“Diharapkan pemerintah daerah dapat segera membangun rumah sakit khusus ibu dan anak di Kabupaten Kotim, karena hal tersebut sangat diperlukan. Kami meyakini bahwa pendirian rumah sakit khusus ini akan meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan bagi ibu dan anak,” ujarnya, 13 Juni 2023.

Megawati menjelaskan bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak, bahkan beberapa daerah memiliki lebih dari satu unit rumah sakit tersebut. Hal ini dikarenakan kebutuhan penanganan yang spesifik bagi ibu dan anak, serta jumlah mereka yang cukup signifikan.

Ia juga mengungkapkan bahwa rumah sakit khusus ibu dan anak tidak hanya akan menjadi tempat pelayanan medis, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan edukasi kesehatan untuk ibu dan anak. Hal ini akan membantu peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan sumber daya yang berkaitan dengan perawatan mereka.

Baca juga : Pelayanan Kesehatan Harus Prima

Megawati berharap Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur segera merespons usulan ini dengan serius, serta melakukan langkah-langkah konkrit untuk membangun rumah sakit khusus ibu dan anak.

“Saya berharap dengan adanya rumah sakit khusus ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak di Kabupaten Kotim, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari adanya fasilitas ini,” harapnya.[Red]

The post Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Megawati Usulkan Rumah Sakit Khusus di Kotim appeared first on Kalteng Today.

Baca juga : DPRD Dukung Pemkab Kotim Gunakan UU Perlindungan Anak, Cegah Eksploitasi Anak

Riskon mendorong agar pemerintah daerah dalam konteks ini terus melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan, maupun kepada para orang tuanya agar tidak menghindari banyak dampak negatif yang nantinya menghambat proses tumbuh kembang dan masa depan anak-anak tersebut.

“Akhir-akhir ini kita santer mendengar banyak anak dibawah umur dijadikan objek exploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab padahal anak-anak dibawah umur itu yang seharusnya menimba ilmu pendidikan bukan justru digunakan sebagai pedagang jalanan di lampu-lampu merah bahkan pengemis di pinggir jalanan kota bahkan kecamatan,” ungkap Riskon, 7 Juni 2023.

Bahkan Legislator Partai Golkar ini juga mendorong agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap hal ini dengan menerapkan UU Perlindungan Anak agar para oknum penjahat terhadap anak dibawah umur itu bisa mendapat hukuman yang setimpal dan juga ada efek jera.

Baca juga : Pemprov Kalteng Ajak Masyarakat Pahami UU TPKS

“Kami mendukung langkah pemerintah daerah kita dalam menerapkan UU Perlindungan Anak tersebut, bagi para oknum, termasuk orang tua yang memperkerjakan anaknnya dijalanan juga harus diberikan efek jera, kalau memang toh tidak bisa dibina mau tidak mau harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya,” tegasnya.

Diketahui praktek eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini sudah terjadi sejak lama, namun baru-baru ini diperiode pemerintahan Harati, mulai dilakukan penertiban untuk menghentikan tindakan eksploitasi tersebut.[Red].

The post DPRD Dukung Pemkab Gunakan UU Perlindungan Anak, Cegah Eksploitasi Anak appeared first on Kalteng Today.

Ia meminta agar pemerintah daerah, terutama pelaksana teknis, benar-benar fokus pada persiapan para atlet agar dapat mengharumkan nama daerah dalam ajang olahraga tersebut.

Baca juga : Porprov 2023 Kotim Terancam Gagal

“Kami berharap agar pemerintah daerah, terutama pelaksana teknis, benar-benar mempersiapkan calon atlet dengan baik. Tidak hanya kemampuan individu, tetapi juga kemampuan tim, mental, dan sportivitas yang harus diperhatikan sejak saat ini,” ujarnya Kamis, 18 Mei 2023.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memajukan sektor olahraga. Mereka menyatakan kesiapannya sebagai mitra pemerintah daerah yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mendukung langkah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Ia juga menyatakan pentingnya pembinaan mental dan sportivitas atlet sejak dini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon atlet Kotim siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kompetisi yang ketat.

“Persiapan atlet tidak hanya terfokus pada keterampilan teknis mereka, tetapi juga harus melibatkan aspek mental dan sportivitas untuk mencapai hasil yang optimal,” tuturnya.

Baca juga : Anggota DPRD Kotim Ajak Pemda Manfaatkan Momentum Porprov Kalteng untuk Tingkatkan PAD

Lumban gaol menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan sektor olahraga. Ia menyatakan bahwa sebagai mitra pemerintah daerah dalam bidang olahraga, mereka siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kami akan mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan sektor olahraga, terutama dalam hal persiapan atlet dan peningkatan fasilitas olahraga. Semoga kegiatan Porprov 2023 dapat menjadi ajang yang sukses dan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi daerah kita” pungkasnya.[Red]

The post Anggota Komisi III DPRD Kotim Tekankan Persiapan Matang Atlet Daerah Menjelang Porprov 2023 appeared first on Kalteng Today.

“Bahwa intinya kami dari DPRD khususnya yang membidangi pendidikan ini sangat berharap agar jangan sampai melakukan Pungli yang bertujuan kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kotim, Sp. Lumban Gaol, pada Sabtu, 29 April 2023.

Baca juga : Ponpes Bantu Pemerintah Bidang Pendidikan Moral dan Agama

Menurutnya, dunia pendidikan saat ini sudah mengajarkan tentang Pungli. Hal ini sangat penting karena akan berdampak pada generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, dia berharap agar seluruh sekolah khususnya para Kepala Sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru yang akan datang.

“Kami juga berharap bagi calon siswa dan orang tua selalu mengedepankan aturan penerimaan siswa baru. Tidak memaksakan masuk sekolah di luar zonasi,” tuturnya.

Sementara itu, Lumban Gaol mengakui bahwa selama ini toleransi dilakukan terkait penerimaan siswa baru sistem zonasi. Namun, toleransi tersebut harus diikuti dengan aturan yang telah ditetapkan, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pungli.

Baca juga : Dewan Meminta Bidang Pendidikan Harus di Mahakumodir

Ia juga menekankan bahwa tugas dari pihak sekolah dan Kepala Sekolah adalah memastikan bahwa penerimaan siswa baru berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, pihak sekolah juga harus memastikan bahwa semua orang tua dan calon siswa memahami aturan yang berlaku dalam penerimaan siswa baru.

“Kami dari DPRD siap untuk membantu pihak sekolah dan Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa penerimaan siswa baru di wilayah Kotawaringin Timur berjalan dengan adil dan transparan,” tutup Lumban Gaol.[Red]

The post DPRD Ingatkan Sekolah Agar Tidak Lakukan Pungli Saat Penerimaan Siswa Baru appeared first on Kalteng Today.

Namun, Menurut Anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah langkah tersebut harus diiringi dengan upaya edukasi dan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) yang melarang masyarakat memberi uang kepada pengemis dan anak jalanan.

Baca juga : Jelang Ramadan, DPRD Kotim Imbau Aparat untuk Meningkatkan Kamtibmas

“Apa yang dilakukan oleh Satpol PP serta Dinas Sosial Kotim ini adalah upaya kesekian kali dalam rangka penanganan pengemis dan anak-anak jalanan. Tetapi setelah dilakukannya razia, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian akan terulang kembali. Sehingga perlunya upaya lain,” ujarnya, Sabtu 25 Maret 2023

Perda Nomor 3 Tahun 2008 melarang masyarakat memberi uang kepada pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Riskon menyarankan agar Perda tersebut terus disosialisasikan, salah satunya dengan cara membuat papan pengumuman di setiap persimpangan jalan.

“Sehingga paling tidak kita bisa edukasi masyarakat agar tidak lagi memberi para pengemis maupin anak jalanan di lampu merah. Karena ada yang memberi, makanya mereka terus muncul meski sudah di razia,” jelasnya.

Baca juga : DPRD Kotim Lakukan Kaji Banding untuk Meningkatkan Kinerja Tenaga Ahli

Selain itu, pemerintah Kotim telah menganggarkan dana untuk pendirian rumah singgah sebagai tempat pembinaan sementara bagi anak-anak jalanan. Riskon berharap bahwa pemerintah dapat melakukan upaya lainnya, seperti bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan anak-anak.

“Semoga ada upaya lain dari pemerintah, salah satunya menggandeng lembaga swadaya masyarakat yang memang bergerak di bidang pembinaan anak-anak, sehingga ada upaya preventif dalam rangka memberikan penyadaran kepada para orangtua yang mengeksploitasi anak jalanan tersebut,” harapnya.[Red]

The post Dorong Sosialisasi Perda Larangan Memberi Uang kepada Pengemis dan Anak Jalanan appeared first on Kalteng Today.

“Selain sebagai pembanding pelayanan fasilitas kesehatan, berdirinya rumah sakit swasta juga akan menjadi daya tarik para dokter spesialis agar mau bertugas di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga pilihan pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi bervariasi dan juga baik,” ujar Riskon, Selasa 7 Maret 2023.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Sambangi Korban Kebakaran Lima Rumah di Kecamatan Baamang

Menurut Riskon, sampai saat ini RSUD Dr. Murjani Sampit menjadi rumah sakit terbesar di daerah tersebut dan menjadi andalan masyarakat untuk berobat, bahkan menjadi rujukan bagi pasien dari kabupaten tetangga.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki rumah sakit pratama di beberapa kecamatan, dan rencananya akan dibangun rumah sakit pratama di kecamatan lainnya, Tapi dengan tingginya permintaan pelayanan kesehatan dan besarnya jumlah penduduk membuat fasilitas kesehatan yang lengkap masih sangat dibutuhkan di Kotim.

Riskon menyatakan bahwa kondisi ini juga menjadi peluang bagi masuknya investasi di bidang kesehatan. Ia berharap ada investor yang tertarik membangun rumah sakit dengan layanan yang lengkap sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan pasien tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Baca juga : DPRD Kotim Mendorong Masyarakat Tingkatkan Produktivitas Pertani

Dengan kehadiran rumah sakit swasta, manfaat yang didapatkan akan sangat banyak, seperti menambah fasilitas kesehatan yang siap melayani masyarakat, terjadi kompetisi sehat dalam peningkatan pelayanan, serta turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta terbukanya lapangan kerja dan dampak positif lainnya.

Riskon Menambahkan, jika Kotawaringin Timur menjadi rujukan dalam pelayanan kesehatan, maka akan membawa dampak luas dalam menggerakkan roda perekonomian, sementara warga di daerah tersebut juga akan menerima manfaat ekonominya dan diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.[Red]

The post Rumah Sakit Swasta di Kotim Jadi Harapan Legislator untuk Perbaikan Layanan Kesehatan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : DPRD Kotim Ajukan Solusi Terkait Mahalnya Tiket Pesawat

“Identitas Kependudukan Digital ini sangat besar manfaatnya selain untuk mempermudah untuk mengurus Identitas Kependudukan namun juga untuk mengantisipasi oknum calo KTP bodong,” kata, Riskon Fabiansyah, Selasa, 7 Maret 2023.

Menurut Riskon, masalah KTP palsu memang telah menjadi momok persoalan lama di Kabupaten Kotawaringin Timur, oleh seban itu Pemilik KTP palsu yang sebelumnya merasa aman, kini harus berhati-hati.

Pasalnya, setelah Disduk Capil melakukan pengecekan, NIK yang tidak terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga pemilik KTP palsu bisa lebih mudah tertangkap.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotim, Agus Tripurna Tangkasiang, sebelumnya juga menegaskan adanya kasus KTP palsu di wilayah ini.

Pada tahun 2022 saja, tercatat 15 KTP palsu yang beredar di Kotim. Oleh karena itu, kehadiran IKD menjadi solusi yang tepat untuk menghindari peredaran KTP palsu.

Baca Juga : Ketua DPRD Kotim Pastikan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas Utama

“IKD juga dapat mempermudah proses pelayanan publik, masyarakat tidak perlu lagi antri panjang untuk memperoleh NIK, karena NIK dapat diakses secara online melalui aplikasi, dan cepat prosesnya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan dokumen kependudukan,” jelasnya.

Riskon Menambahkan, dengan adanya IKD diharapkan dapat memperbaiki administrasi kependudukan di Kotim. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meminimalisir potensi terjadinya kecurangan dan praktik peredaran KTP palsu.[Red]

The post Manfaat Besar IKD untuk Cegah Peredaran KTP Palsu di Kotim appeared first on Kalteng Today.

“Pemkab harus menggalakan penekanan stunting seperti upaya yang sudah dilaksanakan oleh mereka agar terus dilakukan untuk menekan angka stunting,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, Rabu 18 Mei 2022.

Baca juga : Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Minta PBS Bayar BPHTB

Menurutnya stunting harus ditangani sampai tuntas dengan harapan angka anak yang mengalami stunting terus menurun.

Apalagi stunting ini sesuatu yang bisa menimbukan dan mengakibatkan tinggi badan tidak sesuai dengan kondisi normal.

“Ini memang menjadi tugas bersama lintas sektor, bukan hanya pada dinas kesehatan saja. Jadi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bisa bersinergi agar angka stunting terus ditekan,” paparnya.

Baca juga : Anggota DPRD Kotim, Imbau Masyarakat Juga Rutin Bersihkan Drainase Agar Terhindar Banjir

Ia juga menambahkan, pemerintah desa juga diharapkan terlibat aktif dalam rangka menekan angka stunting ini, baik dengan cara membagikan makanan tambahan yang bergizi kepada masyarakatnya agar desa mereka bebas dari stunting.[Red]

The post Pemkab Kotim Diminta Galakan Penekanan Angka Stunting appeared first on Kalteng Today.