Di tengah agenda penyaluran bantuan pangan, beras, air bersih, masker dan vitamin bagi masyarakat terdampak kekeringan, Gubernur justru kembali berhadapan dengan persoalan yang selama berbulan-bulan menjadi bara di wilayah perbatasan Kotawaringin Timur dan Seruyan: konflik masyarakat Desa Sebabi dengan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Baca Juga : PT BAP Serang Peta BPN di Sidang Rp104 Miliar, Dokumen Sendiri Justru Ungkap 96% Objek Sengketa di Luar Wilayah IUP

Agenda bantuan memang menjadi kegiatan resmi hari itu. Namun, di baliknya terdapat satu persoalan yang jauh lebih panjang: sengketa lahan, putusan peradilan adat, eksekusi objek sengketa seluas 1.607 hektare, serta gugatan PT BAP terhadap enam warga yang sebelumnya menjadi Pangadu dalam perkara adat.

Kehadiran Agustiar di Telawang kemudian memperoleh makna berbeda ketika awak media mencegatnya seusai kegiatan di kantor Kecamatan Telawang.

“Kami ini ke lapangan mendengar dulu aspirasinya, kami selaku pemerintah mesti hadir untuk ini,” kata Agustiar ketika ditanya mengenai putusan Basara Hai dalam perkara masyarakat Sebabi melawan PT BAP.

Baca Juga : Hukum Adat vs Gugatan Rp120,99 Miliar PT BAP, Dua Koordinat Justru Tercatat sebagai Patok Batas Kabupaten

Jawaban tersebut memperlihatkan posisi pemerintah provinsi yang memilih masuk melalui jalur dialog setelah konflik bergerak semakin kompleks diruang publik terlebih lagi media sosial.

Dari Putusan Adat ke Gugatan Rp120,99 Miliar

Perkara Sebabi–PT BAP sebelumnya telah melewati proses panjang di Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai dan Let Perdamaian Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Majelis kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 pada 28 Agustus 2026.

The post Silk Road (Jalur Sutra) Gubernur Kalteng : Amankan Warga Kotim dan Seruyan, Bara Sebabi Vs PT BAP Masuk Meja Mediasi appeared first on Kalteng Today.