Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Willy M Yoseph yang merupakan Bakal Calon Gubernur Kalimantan Tengah (Bacagub Kalteng) Periode 2024-2029 menuturkan masyarakat hukum adat sangat penting untuk mendapat perlindungan dan pengakuan.
“Karena masyarakat adat ini memiliki komunitas dan berada itu sejak turun temurun,” kata Willy kepada awak media, Kamis (19/9/2024).
Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan, menurutnya mendatangkan berbagai persoalan bagi masyarakat adat dan mengeksploitasi wilayah mereka serta tidak adanya kompensasi yang memadai.
“Maka dari itu, hak dari hukum adat atau hak masyarakat adat ini harus dilindungi, dan tidak boleh ditabrak begitu saja,” tegasnya.
Willy mengakui bahwa perjuangan masyarakat hukum adat yang datang dari seluruh penjuru wilayah Indonesia dan khususnya Kalteng, selalu kandas di tingkat nasional, baik di eksekutif maupun legislatif.
Baca Juga : DPRD Kotim Dukung Ranperda Perlindungan Hukum Adat Dayak sebagai Payung Hukum Strategis
“Biasanya lolos di kabupaten maupun kota, hingga pun provinsi. Tapi, karena kepentingan nasional, atau kepentingan orang banyak yang sangat numpuk di situ,” ucapnya.
Dirinya menegaskan, adat dari seluruh penjuru Indonesia mesti di jaga, mendapat perlindungan, serta lestari, sehingga dapat diwariskan secara turun temurun ke generasi yang akan datang.
Mantan Bupati Kabupaten Murung Raya ini juga menanggapi terkait dengan ruang hidup masyarakat yang saat ini semakin sempit.
“Siapapun yang saat ini mengambil wilayah kehidupan mereka di sekitar hutan atau perkebunan itu, tetap harus punya komitmen memberdayakan mereka. Karena mereka tertindas di situ dan dengan diberdayakan mereka, kami rasa mereka punya kehidupan, pendapatan, dan juga dihargai,” jelasnya.
Baca Juga : Evaluasi dan Revisi untuk Selaraskan Pemahaman Penerapan Hukum Adat di Murung Raya
Willy menegaskan, bersama dengan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Habib Ismail Bin Yahya akan melakukan perubahan yang cukup keras nantinya.
“Mulai dari merubah pemimpin dan banyak hal yang saat ini kita lihat tidak sesuai dengan normatif atau aturan yang sudah ada. Termasuk juga penggunaan SDM dan SDA yang saat ini dapat kita lihat tidak ada kelanjutannya,” ujarnya.
“Karena SDA kita itu harus kita jaga dan lestarikan, tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. [Red]
Discussion about this post