Kaltengtoday.com, 06/10 (ANTARA) – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan upaya percepatan penurunan stunting harus tetap menjadi program prioritas meski terjadi pergantian tampuk kepemimpinan pusat dan daerah karena transisi pemerintahan di tahun politik 2024.
“Saya minta kita tidak boleh berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Waktu kita hanya tersisa satu tahun lagi,” kata Ma’ruf Amin dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata Ma’ruf, angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen pada 2022, turun dari 30,8 persen pada 2018.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ma’ruf mengatakan tantangan Indonesia menurunkan angka stunting akan semakin berat. Selain keterbatasan waktu dan besarnya target untuk dicapai, Indonesia juga dihadapkan pada tahun politik.
“Pekerjaan rumah kita adalah memastikan bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga : Pencegahan Stunting Dimulai dari Lingkungan Keluarga
Wapres mengatakan pelajaran dari pelaksanaan program dalam kurun empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin di pusat dan daerah pada upaya penurunan stunting amatlah penting.
Menurut Ma’ruf komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, juga mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.
“Komitmen politik yang kuat insya Allah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting, dari bumi Indonesia pada tahun 2030, sebagaimana target tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wapres meminta para pejabat gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk serius mengawal pelaksanaan program tersebut di 2024.
“Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” katanya.
Baca Juga : Turunkan Angka Stunting Di Katingan
Sementara itu, agenda Rapat Koordinasi Nasional
Percepatan Penurunan Stunting 2023 dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Turut hadir dalam agenda itu para wali kota dan bupati serta para mitra pembangunan dari perusahaan BUMN maupun swasta.[Red]
Discussion about this post