WALHI Kalteng Nilai Kebijakan Semrawut Dapat Memicu Bencana Ekologis Skala Besar

Ini sejalan dengan catatan Simontini pada 2024 bahwa Kabupaten Kapuas menduduki posisi kedelapan sebagai kabupaten dengan deforestasi terluas di Indonesia dengan luas deforestasi sebesar 5.589 hektar, disusul Kabupaten Katingan yang menduduki urutan kesepuluh sebagai kabupaten dengan deforestasi terluas di Indonesia dengan total deforestasi 4,809 hektar.

Kehilangan hutan yang signifikan ini memperburuk kondisi lingkungan dan memperparah bencana banjir. Deforestasi di konsesi perusahaan pada Kawasan DAS Kahayan-Kapuas yang terletak di hulu anak-anak sungai, berdampak langsung pada hilir sungai, Akibatnya banjir di daerah-daerah hilir semakin parah

Merespon hal tersebut, Janang Firman Palanungkai selaku Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng, menegaskan bahwa Banjir yang berulang terjadi saat ini sebagai salah satu kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana.

Baca Juga : Walhi Kalteng Anggap Model Pembangunan di Kalteng Terlalu Bertumpu Pada Eksploitasi SDA

“Kita sudah sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan tata kelola sumber daya alam di kalteng dan tata ruang wilayahnya. Semrawutnya kebijakan dapat menimbulkan kerugian skala luas dan bisa menimbulkan bencana ekologis yang berulang. Saat ini, semuanya terjadi dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan mitigasi bencana dan melakukan evaluasi tata ruang di Kalteng. Bantuan sosial penting, namun perbaikan tata ruang juga lebih penting, “kata Janang kepada awak media, Jumat (7/3/2025).

Janang juga menambahkan bahwa peningkatan aktivitas pembukaan lahan untuk korporasi skala besar mengancam daya dukung lingkungan di Kalteng, sebagai contoh yang terjadi di DAS Muroi yang merupakan bentang alam DAS Kapuas-Kahayan.

“Setidaknya ada 7 perusahaan yang beraktivitas bentang alam DAS Kapuas-Kahayan yang mengakibatkan dan mengancam daya dukung lingkungan, Ini contoh yang nyata, saat ini saja sudah sangat massif banjir terjadi dan nanti akan meningkat bila semua perusahaan itu besar-besaran membuka lahan,” ujarnya.

“Sama halnya juga di bentang alam DAS Katingan yang juga mengalami banyak perubahan tutupan hutan. Deforestasi dan Pendangkalan Sungai menjadikan banjir menjadi meluap, ini bukan hanya tentang curah hujan dan sekedar memberikan bantuan sosial”, imbuhnya.

Sejalan dengan pernyataan Janang. Igo selaku Manajer Pengorganisasian Rakyat menambahkan bahwa, berkurangnya wilayah kelola rakyat sejalan dengan tingginya bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Baca Juga : Walhi Kalteng Ajak Pemerintah Daerah Merenungkan Hubungan Dengan Alam Sekitar

“Padahal praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh komunitas itu sangat baik dalam menjaga kelestarian hutan dan mitigasi bencana. Akan tetapi kondisi hari ini, banyak wilayah kelola rakyat diberikan negara kepada pengusaha yang secara praktik sangat merusak hutan dan mengakibatkan bencana ekologis,” jelasnya.

Lalu, Pemerintah harus segera mengesahkan sistem pengelolaan hutan yang telah masyarakat usulkan baik dengan skema perhutanan sosial, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat atau pengelolaan lainnya yang lestari dan berkelanjutan tambahnya. [Red]