kaltengtoday.com, Palangka Raya – Munculnya wacana evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, mendapat tanggapan anggota DPRD Kalteng.
Menurut anggota DPRD Kalteng Duwel Rawing, pendapat Ketua MPR tersebut cukup ada benarnya dan didukung fakta yang cukup. “Di samping politik uang juga pemimpin yang terpilih lupa memperjuangkan nasib rakyatnya, karena fokus berpikir mengembalikan modal pemilihan,” katanya, Rabu (9/11).
Baca Juga : Â Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Dukung Program KRIS
Mantan Bupati Katingan ini menyampaikan, tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh dari kehidupan rata – rata masyarakat Indonesia.
“Korupsi juga dipicu karena lebih dari 30 tahun penghasilan resmi Kepala Daerah tidak pernah ada kenaikan,” tuturnya.
Kader senior PDI Perjuangan Kalteng ini mengungkapkan, pemilihan langsung hanya akan berhasil memenuhi misinya memajukan kesejahteraan umum dan mempersyaratkan bahwa masyarakat pemilih harus cerdas atau mempunyai pendidikan yang cukup dan tingkat kesejahteraannya sudah memadai.
Baca Juga : Â Seluruh Fraksi DPRD Kalteng Setujui Raperda Pajak dan Retribusi Jadi Perda
“Namun disini penduduk miskin serta tidak terdidik sangat rentan dengan politik uang. Sehingga saya menilai ini merupakan wacana yang perlu diseriusi,” tukasnya. [Red]
Discussion about this post