Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Institutional Support System-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (ISS-MBKM) Universitas Palangka Raya (UPR) melaksanakan Workshop Dokumen Tata Kelola dan Tata Kerja Program pada Tingkat Institusi (Peraturan Perguruan Tinggi).
Kegiatan ini mengambil tema “ Mewujudkan Tata Kelola yang Responsif dan Inovatif dalam Implementasi MBKM di UPR”, bertempat di Hotel Luwansa, Kamis (26/9/2024).
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Iring mewakili Rektor UPR saat membuka secara resmi kegiatan ini menyampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan.
Baca Juga : Bahas Isu Masyarakat Adat Hingga Pendidikan, Pasangan Willy-Habib Penuhi Janji Uji Gagasan di Kampus UPR
“Untuk mewujudkan tata kelola yang responsif terhadap dinamika yang ada dan memunculkan inovasi-inovasi dalam implementasi MBKM di UPR,” katanya.
Kedepannya pihaknya mengharapkan stakeholder yang terlibat dalam implementasi MBKM ini dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya yang ada, menghasilkan ide-ide yang relevan, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
“Selain itu, adanya kepastian hukum dalam seluruh aspek penyelenggaraan MBKM ini,” ujarnya.
Ketua ISS-MBKM UPR, Sustiyah menambahkan, dalam laporannya menyebutkan tujuan dari dilaksanakannya workshop ini adalah untuk menghasilkan dokumen tata kelola dan tata kerja program pada institusi.
Baca Juga : Kemahasiswaan UPR Gelar Seminar Nasional Kreativitas Mahasiswa #1
“Adanya dokumen ini sangat penting, agar implementasi atau pelaksanaan MBKM di UPR dapat terorganisasi dengan baik dan lancar kedepannya,” tuturnya.
Narasumber dalam workshop ini adalah Suyono Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang yang menyampaikan materi “Rekonstruksi Sajian Mata Kuliah dan Perubahan Terbatas Kurikulum untuk Tata Kelola dan Keberhasilan MBKM dalam Rangka Menuju Lulusan yang Lebih Adaktif dan Berdaya Saing Tinggi”.
Terdapat beberapa catatan penting yang diberikan oleh Prof, Suyono dalam materinya antara lain pihak-pihak yang terlibat dalam setiap implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam MBKM.
Contohnya, perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan mitra. Dan, telah disebutkan apa saja yang menjadi kewajibannya tetapi sampai saat ini masih belum ada wadah atau forum yang menyatukan untuk berdiskusi intensif tentang bagaimana menetapkan program-program yang dapat memfasilitasi calon lulusan sehingga mereka (calon lulusan) memiliki kompetensi/sub kompetensi seperti yang telah dirumuskan bersama.
Baca Juga : Kemahasiswaan UPR Gelar Seminar Nasional Kreativitas Mahasiswa #1
Ia juga menyampaikan, mutu program MBKM dan mutu paket-paket mata kuliah, terutama untuk mata kuliah konversi yang telah ditetapkan di awal oleh seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian sangat penting dalam keseluruhan implementasi MBKM di setiap prodi,fakultas dan perguruan tinggi.
“Mitra yang berkualitas juga merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi MBKM, mengingat mitra inilah yang nanti dapat memfasilitasi (calon) lulusan memperoleh kompetensi utama dan tambahan yang mereka perlukan,” ungkapnya.[Red]
Discussion about this post