“Faperta siap membuka kolaborasi riset, publikasi bersama, dan pemanfaatan fasilitas laboratorium antarperguruan tinggi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Kami percaya kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat pendidikan tinggi, riset inovatif, dan industri perikanan nasional yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor UPR, melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Natalina Asi, M.A., menekankan bahwa UPR memiliki posisi strategis dalam tiga ruang pembangunan nasional — pengembangan riset gambut dan bioresources Kalimantan, dukungan terhadap kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan kontribusi terhadap transformasi riset nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami menempatkan hilirisasi riset sebagai komitmen utama universitas. Tidak cukup hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga teknologi, model bisnis, dan solusi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa UPR berkomitmen memperkuat kemitraan pentahelix — melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media — untuk menghasilkan inovasi yang unggul secara ilmiah, relevan secara sosial, dan kompetitif secara ekonomi.
Forum ilmiah ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pakar perikanan. Prof. Dr. Ir. Nurjanah, M.S. (Ketua Umum MPHPI/IPB University) dalam pidatonya menegaskan pentingnya mempercepat hilirisasi dan komersialisasi hasil riset agar tidak berhenti di meja laboratorium.
“Sudah saatnya riset menjadi jembatan antara kampus dan industri. Hilirisasi adalah jalan untuk menjembatani kerja sama lintas sektor dan mendorong lahirnya inovasi bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.
Prof. Nurjanah juga menyebut bahwa MPHPI kini memiliki sekitar 500 anggota aktif dan akan memperluas kolaborasi dengan pendekatan penta helix agar lebih inklusif dan produktif.
Selain itu, Ir. Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang hadir memberikan keynote speech mewakili Menteri KKP, menjelaskan bahwa KKP sedang menata ulang kebijakan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy.
“Kami menjalankan lima pilar utama: penangkapan ikan berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, pengendalian sampah plastik laut, serta pengembangan kampung nelayan Merah Putih. Kebijakan ini membuka ruang luas bagi kolaborasi perguruan tinggi dan asosiasi profesi seperti MPHPI,” jelasnya.
Baca Juga : Gubernur Kalteng Sambut Kedatangan Supratman Andi Agtas
Ia menambahkan bahwa hilirisasi produk perikanan bernilai tinggi — seperti gelatin, kolagen, dan kultur jaringan — menjadi arah baru pengembangan ekonomi biru Indonesia.
Dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Sc. Amir Husni, S.Pi., M.P. dari Universitas Gadjah Mada menyoroti pentingnya harmonisasi kurikulum Teknologi Hasil Perikanan (THP) di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa forum kurikulum THP telah menyepakati perlunya keseimbangan antara standar nasional, keunggulan lokal, dan kebutuhan komunitas di masing-masing wilayah.
Discussion about this post